PERANAN DEWAN KEAMANAN DALAM ENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL(Studi Kasus Irak – Kuwait)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih dikenal dengan United Nations Organization (UNO) lahir pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasinya Piagam yang telah mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum internasional, oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok Nasionalis, Rusia, Perancis serta penandatangan dari negara-negara lainnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lahir dari dan bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dilengkapi dengan organ-organ utama yaitu : Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perwalian, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional dan Sekretaris Jenderal dengan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai piagam.

Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu organisasi internasional membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional.

Terbentuknya PBB menggantikan Liga Bangsa-Bangsa memang diharapkan dapat memelihara perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana tertuang di dalam Piagam yang lahir di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945. Apabila kita mempelajari di dalam literatur-literatur maka pada umumnya negara-negara di dunia mencantumkan perdamaian dan persahabatan sebagai landasan kebijaksanaan politik luar negerinya.

Kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa ditandai dengan berakhirnya Perang Dunia II, sekaligus membuka era baru politik internasional yang tentu saja dapat menimbulkan akibat bagi hukum internasional. Aliansi-aliansi lama bubar bersama berakhirnya Perang Dunia II.

Aliansi baru lahir dengan sebutan “Blok Timur dan Barat” Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat, Rusia bersama sekutu-sekutu ideologinya di Eropa Timur merupakan dua kekuatan yang selalu terlibat di dalam konflik-konflik internasional, baik yang bersifat politik maupun yang bersifat konflik hukum (political conflict and judicial conflict).

Usaha untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional telah ada jauh sebelum lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti Perjanjian “Briand Kelloq Pact” pada tahun 1928, Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 untuk menghadiri Perang Tiga Puluh Tahun (Thirty Years War) di Eropa dan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa setelah selesai Perang Dunia I pada tahun 1919.

Kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa dilengkapi dengan organ-organ utamanya, yaitu : Majelis Umum (General Assembly), Dewan Keamanan (Security Council), Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council), Dewan Perwalian (Trusteeship Council), Mahkamah Internasional (International Court of Justice), Sekretaris Jenderal (General Secretary), tentu saja telah membawa kemajuan dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini tidak seperti Liga Bangsa-Bangsa yang telah terbukti tidak mampu mencegah pecahnya Perang Dunia II. Sedangkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak lagi terlihat kelemahan-kelemahan seperti yang ada di Liga Bangsa-Bangsa dahulu. Seperti telah disebutkan pada uraian terdahulu, bahwa kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa diiringi dengan lahirnya Blok Timur dan Barat dimana negara-negara yang menjadi anggota kedua blok ini menjadi pula anggota organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dewan Keamanan (Security Council) sebagai salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 24 Piagam bertanggung jawab atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional telah berhasil menahan dan mengakhiri konflik bersenjata.

Kegagalan dan kelemahan Liga Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional diharapkan dapat ditutupi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Keamanan sering dinilai tidak atau belum berhasil mencegah konflik-konflik bersenjata yang merupakan pelanggaran hukum internasional, seperti tindakan agresi, intervensi dan campur tangan lainnya.

Cara-cara penyelesaian sengketa internasional yang timbul antara para pihak, seperti perundingan (negotiation), mediasi (mediation), konsiliasi (conciliation), new condition, jasa-jasa baik (good office) telah dijalankan oleh Dewan Keamanan.

Tujuannya ialah untuk menghindari penggunaan langkah-langkah militer dan penggunaan kekerasan bersenjata, sengketa hukum yang timbul diselesaikan oleh Mahkamah Internasional yang memang menjadi kewenangannya.

Diakui bahwa pada prinsipnya karena yurisdiksi yang terbatas, sumbangan Dewan Keamanan terutama dalam bidang interpretasi dan penerapan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengurangi peranannya dalam pengembangan studi hukum internasional.

Meskipun Majelis Umum berdasarkan Pasal 13 Piagam telah membentuk suatu komisi khusus yang dipercayakan untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional. Komisi ini disebut International Law Commission (ILC) dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 174 (II) dan disahkan pada tanggal 21 November 1947. International Law Commission (ILC) mulai berfungsi pada tanggal 12 April tahun 1949.

Permasalahan lain ialah munculnya kekuatan-kekuatan baru, seperti kelompok 77 dimana seluruh anggotanya adalah negara-negara berkembang, Masyarakat Ekonomi Eropa yang menghimpun negara-negara industri maju, kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi baik perkembangan politik maupun perkembangan hukum internasional.

Kemampuan negara-negara besar di bidang militer yang modern menimbulkan kecenderungan negara itu menggunakan kekuatan militernya untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya meskipun tindakan itu merupakan pelanggaran hukum internasional (breach of the provisions of international law). Di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) Piagam, asas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan :

Pasal 1 ayat (1)

To maintain international  peace and security, and to that end; to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

Pasal 1 ayat (3)

To achieve international cooperation in solving international problems of and economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;

Kawasan Timur Tengah sudah sejak lama menjadi pusat pertikaian politik dan ekonomi yang termasuk paling sulit dicari penyelesaiannya, oleh karena telah melibatkan negara-negara luar yang mempunyai kepentingan di kawasan itu. Berbagai upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif sejauh ini belum memberi hasil yang memuaskan. Perang Irak – Iran yang berlangsung selama delapan tahun menenggelamkan upaya-upaya diplomasi. Kemudian tindakan Irak untuk menduduki Kuwait membuktikan bahwa Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang secara politik mudah goyah.

Pada saat Irak menyerbu dan menduduki Kuwait, Timur Tengah khususnya Teluk Parsi, menjadi lebih penting dan menarik perhatian dunia. Issu Palestina dan Arab – Israel kembali mencuat ke permukaan, oleh karena Irak berupaya mengaitkan masalah pendudukannya atas Kuwait dengan pendudukan Israel atas negara Palestina serta beberapa bagian negara Arab lainnya.

Situasi di kawasan Teluk menjadi semakin parah ketika Amerika Serikat dan sekutunya (termasuk sekutu Arabnya) membentuk pasukan multinasional juga membebaskan Kuwait. Bahwa Amerika Serikat menyerang Irak dapat dipahami jika dikaitkan dengan misi politik utamanya yaitu membebaskan Kuwait. Tetapi bila dilihat dari perspektif kepentingan Amerika Serikat adalah untuk mempertahankan strategi dan membela akses minyaknya di Teluk Persia. Yang mana hal ini telah sejak lama tercantum dalam agenda politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Sebelum melancarkan perang terhadap Irak, dengan penuh semangat Amerika Serikat membujuk dan menggunakan pengaruhnya pada negara-negara tertentu agar berpihak kepadanya dalam menghukum Irak. Anggota-anggota Dewan Keamanan PBB sepakat mendukung Amerika Serikat melalui resolusi-resolusi Dewan Keamanan.

Inggris dan Perancis adalah anggota NATO yang secara otomatis berpihak pada Amerika Serikat, di samping ingin memperoleh pengaruh di Timur Tengah, karena minyak yang dimiliki oleh negara-negara Arab.

Keberhasilan Amerika Serikat dalam menjalankan “perang diplomasi” dan “perang politik” tersebut, sehingga dapat dihasilkan resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang membenarkan penggunaan kekerasan, termasuk penggunaan kekerasan bersenjata.

Keluarnya Amerika Serikat (dan sekutunya) sebagai pemenang dalam perang melawan Irak dan kemenangannya dalam perang dingin selama lebih dari empat dasawarsa, telah mengukuhkan kedudukannya sebagai satu-satunya negara adidaya. Sehingga menimbulkan kekhawatiran banyak negara, terutama negara-negara berkembang terhadap kemungkinan sistem internasional setelah era perang dingin akan digantikan oleh “pax Americana”.

Kekhawatiran tersebut didasarkan atas cepatnya reaksi negara adidaya itu terhadap agresi Irak atas Kuwait, termasuk keinginannya untuk mencetuskan perang. Di samping itu mengingat sepak terjangnya dalam dunia internasional yang dianggap kurang etis dan berstandar ganda oleh banyak negara dunia ketiga. Sementara Rusia tidak memberikan reaksi karena masalah ekonomi dalam negerinya.

Berbagai pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dilakukan oleh negara-negara adidaya terutama Amerika Serikat terutama perselisihan Irak – Kuwait serta berbagai perselisihan yang timbul di berbagai dunia dan merupakan pelanggaran menurut hukum internasional yang harus diselesaikan melalui Dewan Keamanan atau cara-cara lain.

Bertitik tolak dari masalah di atas, penulis mencoba menguraikan secara sistematis dan kronologis, yaitu sekitar peranan dan keefektifan Dewan Keamanan dalam eksistensinya sebagai suatu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memainkan peranan utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan Pasal 24 Piagam dalam kaitannya dengan pengembangan studi hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perang antar Irak – Kuwait ?
  2. Bagaimana efektivitas peranan Dewan Keamanan PBB dalam kasus Irak – Kuwait ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

  1. Penyebab terjadinya perang antar Irak – Kuwait.
  2. Efektivitas peranan Dewan Keamanan PBB dalam kasus Irak – Kuwait.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

  1. Sebagai  literatur tambahan kepada peminat hukum internasional, dan lebih khusus lagi kepada mahasiswa hukum internasional yang menaruh minat studi di kawasan Timur Tengah.
  2. Sebagai upaya ilmiah di bidang hukum internasional, yang akan dipresentasikan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: