Peranan Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu  kewajiban  negara  yang dalam  taraf  pemeriksaan  pendahuluan diwujudkan dengan   menentukan  bahwa  untuk  keperluan  menyiapkan  pembelaan  tersangka terutama   sejak   saat   dilakukan   penangkapan   atau   penahanan,  berhak  untuk menunjuk  dan  menghubungi   serta  meminta  bantuan  penasihat  hukum.   Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelinya. Untuk mendapatkan  pengukuhan  tentang  jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau  terdakwa  diberi  kesempatan  untuk  mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau    ditahan    pada   semua    tingkat   pemeriksaan.  Yudha   Pandu  (2001 : 87) mengungkapkan telah  banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang tersangka atau terdakwa menerima  suatu  putusan pengadilan, dinilaikan tidak sesuai dengan rasa keadilan.  Hal  tersebut  sering   terjadi  hanya   disebabkan   ia  tidak   mampu mendapatkan  (“membayar”) penasihat  hukum yang dapat memberikan   bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela  suatu  perkara.  Meskipun  ia  mempunyai   fakta  dan  bukti  yang  dapat dipergunakan  untuk  meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (probono publico). Frans Hendra Winarta (2000 : 97) mengemukakan bahwa seringkali tersangka yang  miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.

Oleh  karena itu peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum  secara  cuma-cuma  dalam  proses  perkara  pidana  bagi  orang yang tidak mampu/golongan  lemah  adalah  sangat  penting. Seorang  penasihat hukum   dalam   menjalankan   profesinya   harus   selalu   berdasarkan pada  suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan  suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan   kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1), yang berbunyi:

“Segala    warga   negara   bersamaan   kedudukannya    dalam    hukum    dan pemerintahan  serta  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”

Oleh karena itu gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional.

Peranan lembaga  bantuan  hukum   dalam   memberikan   bantuan hukum  secara cuma-cuma   terhadap  orang  yang  tidak   mampu dalam   proses  perkara  pidana dinyatakan  dalam   KUHAP,   dimana  di dalamnya   dijelaskan  bagi mereka yang tidak mampu,  yang  tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut   terdapat di dalam  pasal 56 ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap   penasihat   hukum   yang   ditunjuk   untuk   bertindak sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  memberikan  bantuannya  dengan  cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki  peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak   akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang  mana  di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat  perekonomian,  yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya  dapat  terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat  berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme  dalam hal memberikan bantuan  hukum.

Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak  baik  terhadap  tersangka/terdakwa  terutama  jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan  suatu  sarana  atau  alat  yang  kiranya  mampu untuk  memberikan  perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka/terdakwa. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri tersangka/terdakwa. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah  maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1.      Sejauhmana pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini berperan  dalam proses  perkara  pidana  khususnya bagi orang yang tidak mampu ?

2.      Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang  dalam  memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma ?

3.      Upaya-upaya optimalisasi apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma  kepada tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui peranan LBH Ujung Pandang dalam proses penyelesaian perkara pidana bagi orang yang tidak mampu.
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LBH Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
  3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh LBH Ujung Pandang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana.

D. Manfaat penelitian

  1. Memberikan informasi mengenai upaya peningkatan peranan LBH Ujung Pandang di dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa di bidang perkara pidana.
  2. Memberikan informasi mengenai peran serta LBH Ujung Pandang di dalam usahanya untuk menegakkan hukum dan mewujudkan pemerataan di bidang hukum.
  3. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam kajian Hukum Acara Pidana.

About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: