PROBLEMATIKA PENYIDIKAN DELIK PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN MAKASSAR

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum nasional di bidang Hukum Acara Pidana, dilandasi motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal tampaknya merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara faktual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Peningkatan tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematik. Pada tataran penanganan yang bersifat sistematik, maka sedikitnya terdapat tiga hal yang dirasakan mendesak untuk dibenahi. Pertama, pembenahan di bidang perangkat hukum (legal substance). Kedua, pembenahan kelembagaan hukum (legal structure). Elemen yang tercakup dalam bagian ini adalah skema kewenangan institusional. Ketiga, perbaikan etos, pola kerja, sikap, orientasi dan persepsi (legal culture) aparatur hukum maupun masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana perikanan, sebagai suatu bagian dari sistem penegakan hukum, hanya dapat dilakukan secara baik jika ketiga komponen di atas saling mendukung.

Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem  yang lain akan berdampak pada hasil penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga kontradiksi antara unsur-unsur dalam satu sub-sistem. Kekeliruan konseptualisasi tentang konsep klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap perumusan otoritas institusional. Kerancuan alokasi kewenangan terhadap beberapa institusi dalam menegakkan hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga jika terjadi pertentangan antar beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Ketidakjelasan kewenangan, sebagai akibat dari ketidakjelasan pengaturan terhadap penegak hukum.

Walaupun merupakan tindak pidana biasa, tindak pidana perikanan memiliki khas tersendiri, dibanding dengan tindak pidana biasa lainnya. Kekhasannya terletak pada wilayah terjadinya tindak pidana dan aparatur hukum yang secara faktual lebih dekat dengan wilayah tindak pidana perikanan. Wilayah laut Indonesia diklasifikasi ke dalam beberapa klasifikasi. Klasifikasi laut Indonesia antara lain, laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kedua, klasifikasi berimplikasikan terhadap rezim hukum yang berlaku dalam kedua wilayah laut berbeda satu sama lainnya. Rezim hukum Indonesia berlaku penuh dalam wilayah teritorial. Sebaliknya pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum Indonesia mengalami pembatasan. Pemberlakuannya hanya terbatas pada sumber daya laut yang ada di dalamnya.

Klasifikasi wilayah laut akan membawa akibat terhadap pengaturan kewenangan dan kelembagaan negara dalam menegakkan hukum. Di samping berpengaruh terhadap konseptualisasi rumusan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta kewenangan untuk menyidik misalnya. Kejelasan untuk menyidik misalnya, sangat tergantung pada konseptualisasi tindak pidana yang dikaitkan dengan wilayah laut. Misalnya institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan, bila tindak pidana perikanan terjadi pada wilayah laut teritorial ? Demikian juga institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan apabila tindak pidana tersebut terjadi pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif ?

Di sisi lain penataan kewenangan kelembagaan harus dilakukan dengan memahami bahwa pengakuan hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematik. Sambil menggunakan kerangka pemikiran bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematik, maka penataannya harus dilakukan secara komprehensif. Hukum, kelembagaan dan budaya penegakannya harus dibenahi secara utuh.

Khusus penanganan mengenai distribusi atau alokasi kewenangan kepada institusi untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan, khusus yang dilakukan oleh orang asing, sedikitnya terdapat tiga masalah. Pertama, jika kewenangan menyidik tindak perikanan diberikan kepada Angkatan Laut, apakah kewenangan tersebut harus disertai dengan kewenangan untuk melimpahkan ke penuntut umum? Kedua, jika Angkatan Laut diberikan kewenangan untuk menyidik, bisakah Angkatan Laut juga diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana imigrasi? Ketiga, bukankah pada saat bersamaan telah terjadi dua tindak pidana;  tindak pidana perikanan dan tindak imigrasi? Tidakkah sebaiknya kewenangan menyidik tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh orang asing diserahkan kepada penyidik polisi ? Karena polisipun diberi wewenang untuk menyidik tindak pidana imigrasi.

Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, maka penegakan hukum di laut merupakan refleksi dari upaya memastikan keberlakuan rezim hukum Indonesia di laut. Tersimpul dalam beberapa permasalahan di atas, adalah formulasi konseptual tentang tindak pidana perikanan, demikian juga pembarengan dengan tindak pidana lainnya belum dirumuskan secara memadai. Konstruksi dan alokasi serta distribusi kewenangan, agar secara otoritatif lembaga-lembaga penegakan hukum memiliki kepastian bertindak dalam penegakan hukum di laut pun belum terumuskan dengan baik.

Dua implikasi penting yang timbul dari permasalahan di atas dilihat dari sudut upaya penegakan rezim hukum Indonesia di laut adalah. Pertama, konsepsi perwilayahan laut; laut teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif, tidak diikuti dengan penentuan rezim hukum pidana apa yang berlaku. Penentuan mengenai pemberlakuan jenis hukum pidana, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap penentuan institusi yang berwenang untuk menegakkannya. Kedua, konsepsi perikanan harus dikaitkan dengan konsep wilayah laut. Konsep yang telah dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan tidak merefleksikan dan atau mengakomodasikan kenyataan adanya perbedaan konsepsi wilayah laut. Ketiga, dua kenyataan di atas menunjukkan, sejak awal pertumbuhannya hingga kini, setidak-tidaknya konstruksi hukum untuk menguatkan resim hukum laut Indonesia, belum memadai. Ketidakmemadaian itu terlihat dari tumpang tindihnya aturan hukum dan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga pada saat melakukan penegakan hukum yang bersifat represif.

Kontradiksi vertikal atau horizontal dari berbagai produk perundang-undangan yang mengatur dan menentukan keberlakuan rezim hukum laut, akan menimbulkan beberapa akibat. Sedikitnya terdapat dua akibat. Pertama, menimbulkan kontradiksi kewenangan antar institusi. Ketidakjelasan kewenangan institusional mengandung arti bahwa, persyaratan tentang dukungan birokrasi modern dalam menegakkan hukum tidak terpenuhi. Lemahnya dukungan birokrasi, sebagai akibat dari ketidakjelasan peran dipastikan akan berpengaruh terhadap kecepatan penegakan hukum itu sendiri. Kedua, mengurangi kepastian hukum. Ketidak pastian hukum akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan keadilan. Di sisi lain ketidakpastian hukum akan berakibat penegakan hukum menjadi sesuatu yang tidak terprediksi. Padahal, dalam sistem hukum modern, penegakan hukum harus dapat dipastikan dan diperkirakan oleh para pencari keadilan.

Penentuan Zona Ekonomi Ekslusif yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang menambah yurisdiksi Indonesia sejauh 200 mil, menimbulkan beberapa implikasi. Implikasi luas yurisdiksi ini terletak pada bagaimana melakukan pengamanan yang efektif. Menegakkan hukum untuk melindungi sumber daya laut yang ada di dalamnya. Dalam perspektif melakukan perlindungan inilah muncul problem klasik dalam politik kriminal.

Secara konvensional, Angkatan Laut sudah pasti merupakan instansi terdepan untuk mengujung tombakinya. Akan tetapi dengan posisi yang demikian strategis itu, otomatis mereka juga diserahi wewenang represif (wewenang paksa) secara hukum jika mereka diberi wewenang paksa, seberapa jauhkan wewenang tersebut diberikan ? Misalnya, apakah mereka juga dapat melakukan upaya represif sebagaimana dimiliki oleh aparat negara lainnya seperti kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang telah memberikan wewenang, monopoli dalam melakukan penyidikan atau malah tidak diberikan.

Sebaliknya jika tidak, pertanyaannya adalah apa alasannya ?. Sebab harus diakui bahwa kalau tidak diberikan maka sulit kiranya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perikanan itu sendiri. Dalam konteks seperti ini problemnya akan semakin kompleks. Bukankah akan tidak berarti sama sekali kalau Angkatan Laut yang melakukan operasi dan menemukan ada pelaku tindak pidana perikanan terjadi di depan matanya, hanya karena undang-undang yang tidak memberikan wewenang, sehingga pelaku tindak pidana dimaksud harus dibiarkan, tanpa harus melakukan suatu tindakan hukum berupa penangkapan.

Perumusan tindak pidana di luar KUHP dengan sendirinya akan memunculkan berbagai akibat. Berkaitan dengan perumusan tindak pidana di luar KUHP dipastikan akan memunculkan problem hukum. Secara sederhana dapat dilukiskan bahwa terciptanya berbagai undang-undang di luar KUHP tersebut disertai dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal. Aturan-aturan yang mengatur kewenangan instansional inilah yang secara faktual bertentangan satu dengan yang lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat formal inilah yang seringkali merupakan faktor krusial dalam memunculkan masalah di bidang hukum. Ketentuan formal ini berupa kewenangan menyidik terhadap ketentuan khusus yang secara tegas mencantumkan institusi manakah yang harus melakukan tugas, misalnya; penyidikan. Dalam hal tidak dicantumkan secara tegas, maka nalar ketentuan tersebut harus dikembalikan kepada prinsip-prinsip ilmu hukum yang sering disebut dengan istilah “Lex Specialist derogat legi generalis” lain halnya jika telah dicantumkan secara tegas dalam undang-undang dimaksud, walaupun demikian tidak dengan otomatis hilang.

Problemnya semakin kompleks apabila suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang atau beberapa orang melanggar dua ketentuan hukum (concursus). Dalam arti sekali suatu perbuatan dilakukan, melanggar dua ketentuan hukum, hal-hal semacam ini tidak mungkin ditangani oleh satu instansi melainkan dua instansi formal yang memiliki kewenangan berbeda.

Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian, jelas merupakan dua tindak pidana yang berbeda, yakni tindak pidana perikanan merupakan wewenang instansi Angkatan Laut, sedangkan untuk tindak pidana keimigrasian merupakan wewenang Polri dan instansi Imigrasi. Permasalahan yang timbul apabila salah satu instansi yang bukan wewenangnya, tapi merasa itu adalah wewenangnya.

Problem lain yang bisa timbul dalam tindak pidana perikanan adalah jika pelakunya tidak dikenakan penahanan. Sementara potensi untuk melarikan diri tetap ada atau terbuka. Jika ditempatkan dalam kerangka KUHAP sebagai salah satu syarat untuk melakukan penahanan, maka seharusnya pelaku tindak pidana perikanan dikenakan tindakan penahanan oleh penyidik walaupun secara faktual terdapat kenyataan bahwa sebagian pelaku tindak pidana perikanan tidak dikenakan penahanan.

Penyidikan tindak pidana perikanan pun ternyata meminta perhatian ekstra semua pihak. Khususnya pihak instansi terkait dalam hal upaya paksa. Sekalipun ternyata bahwa Undang-Undang Perikanan maupun Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif sama sekali tidak mengatur wewenang paksa yang dapat digunakan oleh penyidik (perwira penyidik Angkatan Laut). Praktis dalam melakukan upaya paksaan, perwira penyidik Angkatan Laut harus berpedoman kepada KUHAP. Secara faktual pola pengaturan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi. Perbedaan tersebut diselesaikan dengan cara meminta fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) pada tanggal 31 Desember 1981 yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai hal ini, menurut Hamrad Hamid (1992 : 108) menyatakan bahwa :

“KUHAP menganut sistem diferensiasi dan spesialisasi fungsional, dimana secara tegas telah ditentukan fungsi dan kewenangan masing-masing instansi penegak hukum diferensiasi, spesialisasi fungsional KUHAP tersebut, bukanlah dalam arti pemisahan fungsi dan kewenangan secara instansional dan fungsional, tetapi merupakan penegasan pembagian fungsi dan wewenang instansi penegak hukum.”

Dengan sistem ini KUHAP telah menciptakan suatu model pembagian fungsi dan wewenang secara instansional, dimana semua instansi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya saling terkait dan saling mendukung dalam proses penegakan hukum.

Ada pandangan dan asumsi yang bertitik tolak dari materi tindak pidana Perikanan sebagai bagian dari Hukum Pidana Khusus (Ius Speciale, Ius Singulare/Bijzoder Straafrecht). Sebenarnya pihak TNI AL yang berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perikanan akan tetapi ada juga yang berpandangan bahwa pihak kepolisian juga berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh karena ketentuan KUHAP pihak kepolisian sebagai “penyidik”.

Pihak kepolisian berargumentasi bahwa pihaknya menyidik berdasarkan Pasal 1 angka (1), (2), (3), (4) dan (5) KUHAP Pasal 40 sampai 49, Pasal 102 sampai Pasal 136 KUHAP pada asasnya menentukan bahwa Polri merupakan penyidik tunggal.

Sedangkan pihak TNI AL berhak melakukan penyidikan tindak pidana perikanan didukung argumentasi bahwa sebagai bagian dari hukum pidana khusus (Ius Speciale, Ius Singulare/Bijzoder Strafrecht) maka modus operandi dan aspek pembuktian tindak pidana perikanan harus ditangani secara lebih spesifik/ sehingga dibutuhkan keterampilan dan profesionalisme tertentu.

Bertitik tolak secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku.

Walaupun dalam KUHAP telah mengatur tentang siapa yang diserahi tugas melakukan penyidikan, namun tidak menutup kemungkinan bagi TNI AL untuk melakukan penyidikan, karena didasarkan pada ketentuan tindak pidana khusus.

Dilihat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku kewenangan penyidik tidak dikenal prinsip penyidik tunggal, lain halnya dengan kewenangan penuntutan yang selama ini dikenal dengan lembaga Penuntut Umum Tunggal yaitu seperti ketentuan dalam Pasal 13 KUHAP.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan :

(1)   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Fenomena pelaksanaan hukum yang tidak konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana perikanan ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas penindakan terhadap tindak pidana perikanan. Kondisi ini sering menjadi perdebatan karena masing-masing mempunyai alasan tertentu dalam hal kewenangan menyidik.

Gambaran secara problematik yang dikemukakan di muka mengandung dua syarat akademis, yang signifikan untuk diteliti. Pertama, secara historis dan mutakhir, konsep penegakan hukum di laut, setidak-tidaknya di bidang perikanan belum dikonstruksikan secara memadai. Kedua, ketidakjelasan alokasi kewenangan yang berpengaruh terhadap penegakan hukum merupakan akibat dari ketidakjelasan tentang penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai penyidikan dalam tindak pidana perikanan, dengan judul “PROBLEMATIKA PENYIDIKAN DELIK PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN MAKASSAR”

1.2 Rumusan Masalah

  1. Siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Makassar ?
  2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana perikanan di perairan Makassar ?

1.3 Tujuan Kegunaan Penelitian

1.3.1        Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

    1. Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah perairan Makassar.
    2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana perikanan di perairan Makassar.

1.3.2        Kegunaan Penelitian

  1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi institusi penegak hukum khususnya pihak POLRI dan TNI Angkatan Laut dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan di perairan Makassar.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam kajian hukum pidana khususnya masalah penyidikan tindak pidana perikanan.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: