PROSES PENANGANAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING(Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan hidup dalam suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bagi semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tercantum antara lain bahwa negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecualinya.

Dengan demikian maka dituntut adanya aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Kepatuhan terhadap hukum yang dilandasi adanya kesadaran hukum yang tinggi serta keikhlasan untuk mematuhinya adalah merupakan prasyarat tidak terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu diperlukan adanya sikap dari pelaksana penegak hukum yang obyektif, tidak memihak yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Polri selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP termasuk peraturan daerah. Upaya penegakan hukum melalui suatu proses penyidikan perkara tersebut pada hakekatnya adalah merupakan suatu tindakan yang bersifat pembatasan, pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggungnya keseimbangan antara kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan kewenangan yang dimiliki Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dalam pelaksanaannya Polri harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang (penyalahgunaan wewenang), atau melampaui batas kewenangannya, sehingga merugikan citra Polri sebagai aparat penegak hukum.

Sehubungan dengan tugas Polri dalam melakukan penyidikan, sudah tentu menjadi keinginan bersama bahwa model penyidikan dengan segala tekanan terhadap tersangka seperti yang sering terjadi dalam masa berlakunya HIR, tidak akan terjadi lagi. Karena di samping harus menguasai taktik dan teknik penyidikan, Polri harus benar-benar mengetahui, mengerti dan menghayati semua ketentuan dalam Hukum Acara Pidana itu dengan sebaik-baiknya. Polri harus menyadari bahwa sistem yang dianut hukum acara pidana bukanlah sistem inquisatoir, akan tetapi sistem aquisatoir, yakni sistem yang memandang tersangka bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek, dan Polri pun harus menghayati akan semangat pengakuan dan penghormatan hak-hak asasi manusia yang tercermin dalam hukum acara pidana. Karena dalam melakukan penyidikan, Polri harus tetap mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Salah satu tugas dan wewenang Polri dalam hal penyidikan ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Kemungkinan besar tanpa alat bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tersebut lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan.

Illegal logging (penebangan liar), semua rakyat Indonesia telah sangat mengenal istilah ini. Setiap hari diperbincangkan, bahkan selalu menjadi topik yang sangat hangat ditengah berbagai permasalahan mendasar bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa illegal logging adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Dephut menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal senilai 30,42 triliun rupiah per tahun, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan (www.google.com).

Dunia internasional menyorot Indonesia yang hingga saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan illegal logging. Berbagai proyek kerjasama internasional pun digulirkan ke Indonesia, mulai dari mendorong kebijakan, penelitian hingga kampanye anti illegal logging. Bahkan Departemen Kehutanan pun telah meletakkan permasalahan illegal logging di dalam rencana kehutanan nasional sebagai sebuah isu penting yang harus segera dituntaskan.

Permasalahan illegal logging di Indonesia sendiri telah menjadi semakin membingungkan. Mulai dari Presiden, Menteri Kehutanan, Gubernur bahkan Bupati Sidrap beserta Kepala Dinas Kehutanannya pun telah pula mulai kehabisan cara untuk menuntaskan permasalahan illegal logging. Illegal logging telah dipandang sebagai sebuah aktivitas mafia yang seolah tak pernah tersentuh hukum. Walaupun tidak menutup mata bahwa telah berkali-kali dilakukan operasi pemberantasan illegal logging, termasuk operasi wanalaga dan wanabahari. Di tahun 2003, Departemen Kehutanan mengalokasikan dana Rp 25,5 miliar untuk memberantas illegal logging dan mencegah kebakaran hutan di 30 propinsi. Selama lima bulan pertama di tahun 2004, Polda Kaltim telah menyita 56,4 ribu meter kubik kayu illegal, sementara di tahun 2003 Polda Sulawesi Selatan telah menyita sebanyak 87 ribu meter kubik kayu illegal.

Dalam beberapa bulan terakhir, sorotan media terhadap aktivitas illegal logging pun semakin gencar. Berbagai wawancara langsung dengan pelaku penebang pun telah terpublikasikan. Namun seolah-olah, aktivitas illegal logging masih belum tersentuh hukum. Saling lempar kewenangan dan tanggung jawab terjadi. Antara instansi teknis kehutanan, kepolisian dan kejaksaan, antara pusat dan daerah, selalu terjadi pelimpahan tanggung jawab untuk menangani illegal logging.

Pasal 38 KUHAP dengan tegas telah menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan penegasan tersebut, telah ditentukan dengan pasti bahwa hanya penyidik yang berwenang untuk melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa berlakunya HIR dimana Polri dan penuntut umum masing-masing berwenang untuk melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status masing-masing memiliki kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini sama sekali tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan, pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan mesti diminta kepada penyidik. Seandainya, dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melaksanakan penyitaan barang hasil illegal logging tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini Penulis tertarik untuk mengangkat sebagian dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyitaan dalam skripsi yang berjudul “Proses Penanganan Benda Sitaan Tindak Pidana Ilegal Logging (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis membatasi permasalahan untuk dipecahkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

  • tanggung jawab yuridis penyidik atas benda sitaan delik ilegal logging di Kabupaten Sidrap?
  • Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyitaan di Kabupaten Sidrap?

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.    Tujuan Penelitian

  • Untuk mengetahui tanggung jawab yuridis penyidik atas benda sitaan delik ilegal logging di Kabupaten Sidrap.
  • Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Penyitaan di Kabupaten Sidrap.

2.    Kegunaan Penelitian

  1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai hasil temuan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan mendukung penulisan berikutnya.

  2. Hasil penelitian kiranya dapat sebagai masukan bagi penyidik dalam menangani benda sitaan tindak pidana illegal logging.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: