TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MENGENAI PRODUK IKLAN TELEVISI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya arus transaksi barang dan/atau jasa, baik itu transaksi barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Transaksi itu ada, apabila di suatu sisi ada pelaku usaha yang membuat/memproduksi/mengedarkan barang dan/atau jasa dan di sisi lain ada konsumen yang akan menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut. Di antara keduanya terdapat rasa saling membutuhkan dan menuntut keduanya untuk saling memberikan prestasi.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal sehingga di antara barang-barang tersebut ada yang merugikan konsumen karena tidak terpenuhinya kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi atau iklan dengan menggunakan berbagai media termasuk di dalamnya media televisi, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Banyak hal yang diadukan konsumen akibat ketidakpedulian sebagian pelaku usaha makanan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau kerugian materil akibat mengonsumsi suatu produk makanan. Gangguan maupun kerugian tersebut terjadinya karena produk yang ditawarkan tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas produk yang layak untuk dijual, atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk.

Media televisi adalah media yang sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat umum, karena media ini lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan dan semua umur, dan hal itu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak pemerintah, pelaku usaha, dan pelaku usaha periklanan.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara (Sri Yulianingsih Mustikawati, 1991:4).

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah menempatkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya).

Perkembangan perlindungan konsumen yang paling berarti adalah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yang memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya di bidang hukum materil yang bermaksud mencegah timbulnya kerugian konsumen, tapi juga di bidang hukum acara/hukum formal yang dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut pemulihan haknya kepada pelaku usaha, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (Gunawan Widjaja, 2003:2)

Lahirnya UUPK tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti yang dapat kita baca pada konsiderans undang-undang tersebut bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Dalam Pasal 19 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas, kewajiban utama pelaku usaha adalah menjaga dan menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka melindungi konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di media televisi baik oleh pelaku usaha, pihak stasiun televisi maupun pemerintah harus dilakukan secara seksama.

Di antara sekian banyak sektor, bidang kesehatan merupakan sektor yang relatif lebih lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Sekalipun demikian, khusus mengenai periklanan, pada akhir tahun 1992 Menteri Kesehatan Republik Indonesia pernah melontarkan suatu kritikan yang sangat tajam terhadap iklan obat-obatan yang beredar di masyarakat, khususnya yang ditayangkan di televisi, menurutnya semua iklan itu menyesatkan (Shidarta, 2004:139)

Dapat dibayangkan jika sinyalemen Menteri Kesehatan ini benar, berarti dari iklan obat-obatan yang disiarkan di televisi, tidak satu pun yang memberikan informasi yang jujur. Itu baru di satu media, belum di media lainnya, seperti media audio dan media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya apa yang diungkapkan Menteri Kesehatan sejak lama menjadi keluhan pengamat dan aktivitas perlindungan konsumen. Frekuensi keluhan itu terus meningkat, terutama sejak diperbolehkannya kembali siaran iklan di televisi. Namun keluhan-keluhan demikian biasanya tidak mendapat publikasi yang luas karena berbagai pertimbangan komersial.

Dibandingkan dengan instansi-instansi lainnya, Departemen Kesehatan sebenarnya memiliki rambu-rambu pengaman yang relatif lebih lengkap dalam melindungi konsumen dari dampak negatif periklanan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 (Shidarta, 2004:139) memberi empat pedoman periklanan yang diterapkan untuk periklanan : (1) obat bebas; (2) obat tradisional; (3) alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan (4) makanan minuman. Menurut ketentuan, khusus untuk iklan di bidang obat dan makanan baru dapat dibayangkan jika telah diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa fungsi BPOM antara lain adalah untuk melakukan evaluasi produk sebelum diizinkan beredar, post marketing vigilance dalam bentuk pengujian laboratorium, dan melakukan pre audit dan pasca audit atas iklan dan promosi produk.

Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh pihak yang terkait tersebut, secara tidak langsung dapat meningkatkan harkat pelaku usaha nasional, khususnya pelaku usaha yang mengiklankan produknya melalui iklan televisi. Untuk tujuan itulah, penulis ingin mengkaji dan menelaah lebih jauh mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk iklan televisi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah :

  1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk yang diiklankan di televisi ?
  2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

  1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

  1. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk yang diiklankan di televisi.
  2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen.
  3. Kegunaan Penelitian

    Kegunaan Teoritis

Diharapkan sebagai bahan informasi bagi konsumen, agar mereka mengetahui dan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen dan tidak melupakan kewajiban-kewajibannya.

Kegunaan Praktis
1)    Diharapkan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk menulis lebih lanjut tentang masalah konsumen.

2)    Diharapkan sebagai bahan masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: