TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Kota Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam realitas sosial dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Persoalan kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.

Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh pelbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realitas. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke-20 ini, masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.

Berkaitan dengan soal kejahatan, maka kekerasan yang merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tadi studi tentang kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luar frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Kejahatan kekerasan bisa dialami oleh siapa saja, dimana pun dan dalam keadaan apapun.

Pada umumnya, remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang kerap kali menjadi obyek kekerasan. Khususnya kekerasan terhadap perempuan, meliputi pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan domestik) dan mutilasi kelamin, pembunuhan, pelecehan seksual.

Dalam Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dari PBB tanggal 20 Desember 1993, diketahui bahwa kekerasan domestik dimasukkan sebagai tindak kejahatan. Ada sejumlah alasan kenapa kekerasan domestik harus disebut sebagai kejahatan, antara lain karena kejahatan domestik ini umumnya terjadi karena masih adanya diskriminasi posisi antara mereka yang melakukan kekerasan dengan yang menjadi korban kekerasan. Biasanya mereka yang melakukan kekerasan merasa posisinya dominan dibandingkan mereka yang menjadi korban. Jika ini terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya para pihak dalam rumah tangga itu saling mengayomi satu sama lain, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu dapat digolongkan sebagai kejahatan. Dari fakta-fakta sosial diketahui bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap istri, anak dan pembantu. Diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan fisik, seksual dan psikologis, dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Nampaknya, masalah kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam lingkup pribadi (privat). Oleh karena itu, kasus-kasus yang terjadi dipersepsikan sebagai masalah yang tak terjangkau oleh hukum.

Kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam kenyataannya dari berbagai mitos selama ini pelaku tak selalu laki-laki dan korban pun tak selalu perempuan, serta tidak mengenal kelas sosial ekonomi, budaya dan ras.

Di sisi lain, pandangan bahwa semua tindak kejahatan diatur dalam KUHPidana merupakan pandangan yang tidak mendukung pembaharuan hukum sesuai tuntutan perkembangan yang ada sehingga kerapkali korban kekerasan seksual mengalami hambatan untuk mengakses kasusnya pada pranata hukum yang ada. Sementara ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan perundangan lain sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Semua pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di dalam hukum sangatlah lemah. Meski secara de jure, misalnya di dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami (laki-laki) di muka hukum dan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi secara de facto tidaklah demikian.

Selain pertimbangan hukum tersebut, ada asumsi masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah urusan suami isteri yang bersangkutan yang harus diselesaikan oleh mereka berdua. Hal ini turut menghambat proses perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat maupun pemerintah dianggap tidak lazim.

Telah menjadi keyakinan masyarakat pula baik masyarakat tradisional maupun modern, bahwa kehidupan dalam perkawinan (rumah tangga) adalah merupakan sebuah area yang tertutup atau hanya untuk kalangan sendiri. Artinya, ada keengganan untuk membicarakan persoalan domestik kepada orang luar, karena memang ada nilai-nilai yang melembagakan kesakralan keluarga dan perkawinan.

Kekerasan seksual terhadap isteri sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan karena ada keyakinan sebagian masyarakat bahwa hal itu hak suami sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga. Dalih mendidik isteri seringkali dijadikan sebagai alasan pembenar manakala suami menggunakan cara memukul, memperingatkan secara kasar atau menghardik dan berbagai bentuk perilaku lain yang menyakitkan hati atau fisik isteri. Kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga belum banyak dimengerti sebagai masalah yang serius, karena umumnya orang belum mengerti realitasnya.

Pada komunitas muslim ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu kejahatan. Hal ini didasarkan atas kesalahan memahami  penafsiran Q.S. 4 (An Nisaa ayat 34) yang berbunyi :

Laki-laki adalah pemimpin (qawwam) atas perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan) sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari jalan-jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar.

Ayat ini adalah yang meyakininya sebagai dasar bagi suami untuk memukul isteri dalam rangka mendidik terutama jika isterinya itu dianggap membangkang (nusyuz) terhadapnya. Namun, jika dilihat pada konteks rumusan kalimat dari surat An-Nisaa tersebut tidak ditemukan ada hak untuk suami memukul isterinya dengan dalih perannya sebagai pemberi nafkah. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah ini memberikan kekuasaan lebih kepada suami atas isterinya. Kedudukan ini dengan sendirinya semakin menciptakan ketergantungan para isteri (setidaknya secara ekonomi) kepada suaminya.

Informasi dari Mitra Perempuan, salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik ini mencatat selama tahun 1997 – 2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69,74%). Sementara itu Lembaga Rifka Annisa telah menerima pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994 – 2000 sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri yang diadukan, namun yang sampai ke pengadilan pidana hanya tiga kasus (http.//google.yahoo.com).

Data di Pusat Krisis Terpadu (PKT) RSCM yang memberi  layanan terpadu (medis, psikososial dan medikolegal) untuk perempuan korban kekerasan, menunjukkan klien KDRT pada tahun 2001 sebanyak 105 orang, 106 orang (2002) dan 112 orang (2003) serta pada Januari sampai dengan Mei 2004 sebanyak 55 orang.

Dari kenyataan di atas maka penulis mengetengahkan topik tersebut dengan berdasarkan oleh beberapa hal antara lain :

  1. Kejahatan KDRT merupakan salah satu masalah yang bukan dikategorikan lagi sebagai masalah dalam keluarga.
  2. Penegakan hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen agar dapat memberikan kontribusi besar terhadap perlindungan korban-korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari latar belakang inilah, penulis memutuskan untuk mengangkatnya ke dalam bahasan skripsi dengan judul “KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Kasus Kota Makassar)

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

  1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual  dalam  rumah tangga terhadap perempuan di Kota Makassar ?
  2. Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi  delik  kekerasan  seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Makassar ?

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

  1. Faktor-faktor penyebab terjadinya delik kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Makassar.
  2. Upaya aparat kepolisian dan masyarakat dalam menanggulangi  delik kekerasan seksual terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

  1. Dari segi praktis, memberikan informasi, sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam hubungan dengan kompleksitasnya permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Makassar.
  2. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana. Di samping itu menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: