TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERILAKU GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan dan sandang, perumahan, kesehatan atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan keseimbangan antara keduanya, bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tuntutan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain :

…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia…

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”..

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan (welfare state) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali.

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat di samping membawa manfaat bagi masyarakat juga telah menimbulkan dampak berupa munculnya berbagai masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, tuna susila, tindak kriminal, HIV/AIDS, penyalahgunaan Napza dan kemiskinan. Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial (2003:1) keluarga miskin pada tahun 2000 berjumlah 3.199.671 orang pada tahun 2002 menjadi 6.881.102 orang, hal ini berarti mengalami kenaikan kurang lebih 115%. Khususnya masalah gelandangan dan pengemis pada tahun 2000 berjumlah 62.646 orang pada tahun 2002 menjadi 85.294 orang, berarti mengalami kenaikan sekitar 18%.

Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis meningkat pesat, tetapi di lain pihak kemampuan pemerintah Indonesia terbatas. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan dan pengemis perlu ditingkatkan.

Kondisi kemiskinan yang menahun di desa dengan segala sebab dan akibatnya, seperti antara lain desa yang tidak lagi memberi lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, lahan yang semakin menyempit, sementara jumlah penduduk desa terus bertambah, menyebabkan perpindahan penduduk desa menuju kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Mereka yang umumnya berusia muda dan produktif ini ternyata rata-rata tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ini berakibat pada sulitnya mereka memperoleh pekerjaan, kemudian menganggur dan menjadi gelandangan pengemis.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerja melalui berbagai program namun hasilnya belum optimal.

Sejalan dengan diterapkan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan adanya perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat.

Bertitik tolak dari hal di atas, menarik untuk dipersoalkan kenyataan-kenyataan yang ada di tengah dan hidup di masyarakat yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang, miskin, jauh dari kehidupan yang layak dan masih banyak gelandangan dan pengemis yang hidup tidak tentu dan berkeliaran di sana-sini. Ini memberi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum menjangkau saudara-saudara kita dan pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah belum merata. Padahal jika kita kaji lebih jauh dalam rangka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, yang hendak menghilangkan kehidupan gelandangan dan pengemis. Akan tetapi rakyat yang hidup di bawah standar termasuk gelandangan dan pengemis masih banyak tersebar di seluruh daerah di tanah air.

Kota Makassar merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pintu gerbang bagi kawasan timur Indonesia dan juga termasuk salah satu kota metropolitan tidak terlepas pula sebagai wilayah yang dihuni oleh gelandangan dan pengemis yang mempunyai jumlah cukup banyak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Dampak hukum apakah yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis serta anak-anak terlantar di Kota Makassar?
  2. Bagaimanakah upaya dan peranan Pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar ?
  3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar?

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis serta anak-anak terlantar di Kota Makassar.
  2. Untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.
  3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk lebih mengembangkan pengetahuan ilmiah bidang hukum umumnya dan dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan pada khususnya.
  2. Diharapkan dapat memberikan saran dan masukan-masukan kepada instansi terkait dalam upaya penanggulangan masalah gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: