TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA MAKASSAR(Studi Kasus Tahun 1999 – 2003)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi  penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini.

Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Hal ini dapat dilihat dengan kasus-kasus yang terjadi dan pernah dimuat dalam berbagai media massa. Seorang anak yang membantai ayah, ibu dan saudara-saudaranya di Sumatera, seorang siswa SMP di Bandung menodai seorang gadis sehabis menonton film biru, santri pesantren tewas dikeroyok oleh 9 orang teman sekelasnya, hanya karena menyenggol temannya yang sedang asyik bermain. (Patroli Indosiar, 2003)

Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : adanya dampak negatif dari arus globalisasi dan komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Berdasarkan data tahun 1999, sekitar 4000 anak Indonesia terlibat dalam kenakalan (delinkuensi) salah satu diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Untuk wilayah hukum Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dihimpun Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Selatan, selama tahun 1999, perbuatan-perbuatan delinkuen yang dilakukan oleh pelaku anak, tercatat sebanyak 109 orang, dimana tindak pidana pencurian dilakukan sebanyak 64 orang. (Anonim, 2000)

Sedangkan untuk wilayah hukum Kota Makassar, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Makassar, selama tahun 1999 jumlah anak yang terlibat dalam kenakalan (delinkuensi) tercatat sebanyak 96 orang, dan pada tahun 2000 adalah sebanyak 74 orang.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Selama ini penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

Menurut Kusumah (1986:25) di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampur dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya. (Soedjono, 1987:88).

Jika hal ini terjadinya, tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya.

Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara  fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP, yang selama ini digunakan dalam menangani perkara anak, sehingga sekarang ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak. Namun yang menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut ? Apakah penyidik (polisi anak), penuntut (jaksa anak) dan hakim anak, telah memberikan perlindungan kepada anak nakal ?”.

Hal-hal inilah yang memotivasi penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar. Mengingat masalah ini sangat penting, karena mereka adalah bagian dari generasi muda yang apabila diabaikan dan tidak dilindungi akan merugikan diri kita sendiri dan bahkan dapat merugikan masa depan bangsa.

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

  1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar ?
  2. Upaya-upaya apakah yang ditempuh untuk menanggulangi terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar ?
  3. Bagaimana bentuk perlindungan anak nakal yang terlibat tindak pidana dalam proses hukum acara pidana ?

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar.
  1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh untuk menanggulangi terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar.
  2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan dalam proses hukum acara pidana.

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan masukan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka mengambil langkah-langkah preventif terhadap adanya kecenderungan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
  2. Sebagai bahan pertimbangan bagi aparat (polisi, jaksa, dan hakim), dalam menangani perkara anak khususnya dalam usaha memberikan perlindungan pada anak.

About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: