ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata Usaha Negara, kita telah selangkah lebih maju  dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem Peradilan di negara hukum kita. Karena salah satu unsur dari negara hukum telah terpenuhi.

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar   1945  tidak menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, namun secara obyektif dapat ditangkap makna akan keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum. Keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum ini  dapat dilihat  dalam  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945, disebutkan sistem pemerintahan sebagai berikut :

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum {rechtsstaat} tidak berdasarkan kekuasaan belaka {machtsstaat}.  Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi {hukum dasar} tidak berdasar absolutisme {kekuasaan yang tidak terbatas}”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan   penguasa   harus menurut dan didasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. Sehingga kekuasaan penguasa dapat dibatasi dalam arti terkontrol, di samping itu hak-hak asasi warga negara dilain pihak akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam hubungan ini, memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini.  Sehingga dalam melaksanakan   tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian sebagai suatu negara hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan atas hukum atau tidak.  Di mana lembaga yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini selaras dengan kehendak Undang-undang Dasar 1945, yang termuat dalam pasal 24 yang selengkapnya berbunyi:

{1} Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.

{2} susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Dan sebagai pelaksanaan pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat {!} disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan  Militer usaha negara
  4. Peradilan  Tata Usaha Negara

Dengan demikian penyelenggaraan Peradilan tata usaha negara {Peradilan administrasi} di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negatif dari peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang {detournement de pouvoir}, pelampauan batas kekuasaan {exces de pouvoir}, sewenang-wenang {willekeur}, pemborosan {inefficiency}, dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin diabaikan begitu saja. Di samping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan aparatur pemerintah menurut hemat penulis sangatlah penting artinya, mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang ada, yakni; Sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu jalur hukum yang mempunyai ciri pembeda dengan penyelesaian masalah pada lembaga Peradilan yang lain.

Di samping hal tersebut, keberadaan  Peradilan Tata usaha Negara sebagai lembaga Peradilan  yang masih baru, menurut  hemat penulis, tidak tertutup kemungkinan masih adanya  hal-hal yang berkaitan dengan  lembaga ini yang masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya  menyangkut penyelesaian Sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan hal inilah, sehingga mendorong penulis untuk menelaah dan menuangkannya ke dalam   suatu skripsi yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA    USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR “.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara {UU PTUN} disebutkan:

{1} dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa tata usaha negara tertentu, maka Sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

{2} pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

berdasar penjelasan pasal 48 di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 2 jalur berperkara dalam Peradilan tata usaha negara a.  Untuk keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal penyelesaian melalui upaya administratif, gugatan langsung diajukan kepada pengadilan tata usaha negara {tingkat pertama} sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administratif, penyelesaian perkaranya akan dilakukan melalui jalur upaya administratif yang tersedia.

Bagi sengketa Tata Usaha Negara yang mengenal upaya administratif, di sini telah terjadi loncatan jenjang Pemerikasaan di pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian melalui upaya administratif adalah langkah pertama yang harus ditempuh, apabila penyelesaian ini tidak memuaskan selanjutnya langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dengan bergesernya posisi  tugas dan wewenang  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka telah terjadi penyimpangan terhadap asas pemeriksaan perkara  yang berjenjang, kecuali apabila pemeriksaan sengketa melalui upaya  administratif itu dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama {wicipto, 1994:185}.

Sedangkan Sjachran Basah  {SF. Marbun, 1988:82} tentang pergeseran posisi ini menyatakan bahwa telah terjadi “loncatan” yang dapat berakibat kerugian kesempatan untuk  memperoleh  saluran Peradilan Administrasi Murni.  Justisiabelen kehilangan satu kesempatan dalam mencari kebenaran dan keadilan menurut hukum atau terlepas satu perlindungan hukum untuknya.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis perlu adanya analisis secara mendalam terhadap penyelesaian Sengketa tata usaha negara, khususnya menyangkut penyelesaian Sengketa melalui jalur upaya administratif, yang dalam hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran posisi dan wewenang lembaga Peradilan tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan tinggi selain berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding, juga berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang penulis rumusan sebagai berikut   :

  1. Sejauh mana penyelesaian Sengketa tata Usaha Negara melalui upaya administratif dan upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3 Tujuan  dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

1.3.1.1  Untuk mengetahui sejauh mana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.1.2   Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3.2 Kegunaan

1.3.2.1  Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.2.2  Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pembentukan    Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Undang-undang ini di samping diberi nama “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara” dapat juga disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara” {Pasal 144}.

Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini adalah Administrasi Negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.  Dengan kata lain yang dimaksud dengan urusan pemerintah itu ialah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislative ataupun yang mengadili. Yang dibakukan namanya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang ini pengertian administrasi tidak dirumuskan sehingga administrasi dianggap sama artinya dengan Tata Usaha Negara. Mengenai definisi yang dimuat dalam suatu Undang-undang merupakan definisi stipulatif yang berarti makna yang diberikan sama dengan makna yang ditetakan dalam Undang-undang itu.

Namun sebelum penulis lebih jauh  mengenai Peradilan Tata Usaha negara, terlebih dahulu akan diuraikan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Peradilan.

Tentang pengertian atau batasan terhadap arti Peradilan, Prof. DR. Sjachran Basah, SH. CN. {1985:25} menyatakan:

“Bahwa untuk memberikan pengertian atau batasan terhadap arti peradilan, adalah hal yang sulit, yang dikarenakan tidak mudah memberi definisi yang tepat dan sempurna, yang dapat mencakup segala-galanya, sehingga dapat memuaskan semua pihak “

Kemudian Beliau melanjutkan:

“Namun ini tidak berarti bahwa pengertian Peradilan tidak ada”

Apa yang dikemukakan di atas adalah benar adanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan pengertian tentang peradilan yang antara lain sebagai berikut:

Van Praag {Muchsan, 1981:8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu aturan yang kongkrit, yang bertalian dengan adanya suatu perselisihan”.

Sementara itu ahli lainnya yakni:

Van Apeldoorn {Muchsan, 1981: 8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari yang berselisih , tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “subsumptie  appart” dan tugasnya adalah  menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum”

Dari pengertian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan ialah suatu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit untuk kemudian melakukan memeriksa dan memasukkan suatu peristiwa kongkrit itu   ke dalam suatu norma yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan.

Sehingga untuk dapat dikatakan suatu Peradilan, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya suatu instansi /Badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan.

Perselisihan dalam sesuatu Peradilan adalah perselisihan hukum, sehingga penyelesaian pun harus penyelesaian yang bersifat yuridis. Agar memenuhi rasa keadilan dan mencapai penyelesaian yang subyektif mungkin, maka yang menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah pihak yang tidak berkepentingan langsung dan tidak ada hubungannya dengan pihak yang berselisih.

Di sini Peradilan harus benar-benar bersifat netral, maksudnya bebas dan mereka. Di mana pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh pihak lainnya.

Namun disadari sepenuhnya bahwa status hakim sebagai pegawai negeri akan banyak mempengaruhi sifat netral, kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada situasi kolegalitas sesama anggota korps sehingga kondisi seperti itu setidaknya akan memberikan efek yang beragam dalam menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan bebas. Sehingga akan lebih tepat apabila hakim sebagai alat kekuasaan kehakiman tidak diawasi dan dibina oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden, karena kedua kekuasaan itu setaraf sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikianpembinaan dan penguasaan hakim sebagai lembaga yuadisial dikhawatirkan akan menurunkan nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian serta netralitasnya sesuai dengan kedudukannya yang diatur dalam UUD 1945.

b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum kongkrit yang memerlukan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan adanya peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan  suatu  peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum  di dalamnya terwujud.  Dengan kata lain bahwa eristiwa itu dapat  diberi  akibat oleh hukum yang berlaku.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi  dan peristiwa hukum  hukum tersebut  merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu “beschikking” yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung “onrechmatige overheidsdaad”   maka  beschikking  tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata  Usaha Negara.

c.  terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak  dan mengikat secara umum

Agar dapat  disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum  yang dapat diterapkan {asas  legalitas}. Di mana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang.  Namun tidak menutup kemungkinan  dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

Karena  pengadilan tidak dapat menolak  untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya {pasal22 AB jo pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970}. Maka dalam hal ini fungsi seorang hakim tidaklah hanya sekedar menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga harus dapat menemukan hukum {reechsfinding} ataupun menciptakan hukum {rechtschepping}.

d.  Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.

Dalam suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari  Undang-undang  No. 5 Tahun  1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah            seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka  2  UU  No. 5 Tahun 1986  yaitu :

“……Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pendadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat. Hal iini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya. Jadi  pejabat tersebut digugat karena  karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada  dirinya.

Mengenai pengertian Peradilan Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirjo {Soetomo, 1981: 61-62} memberikan pengertian Peradilan Administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas :

“Peradialan  Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instasi administrasi negara, baik yang bersifat, perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan  perkara administrasi negara murni”.

Pengertian yang dirumuskan oleh  Prajudi  Atmosudirjo tersebut, bila dikaitkan dengan yuridiksi badan-badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 10  UU  No. 14 Tahun 1970, jo. UU No. 2  Tahun 1986, jo. UU No. 5 Tahun 1986 dan  UU No.16 Tahun 1953, jo. UU No. 19 Tahun 1958  maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut  adalah merupakan suatu peradilan yang bersifat sempit, yang hanya akan memeriksa perkara-perkara yang merupakan sisa yuridiksi Peradilan umum, Agama, Militer.

Dalam  arti sempit :

“Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-semata.

Dari rumusan tersebut  nampak bahwa beliau menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara murni  untuk  menyebut peradilan administrasi sempit. Adapun yang dimaksud dengan perkara Administrasi Negara murni ialah suatu perkara yang tidak mengandung    pelanggaran hukum  {pidana atau perdata} melainkan suatu persengketaan {konflik} yang berkisar atau bepangkal pada suatu  hal yang mengenai interpretasi dari pad suatu pasal atau ketentuan-ketentuan  Undang-undang dalam arti luas {wet in materiale of  ruime zis}.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo {SF. Marbun, 1988:35}membedakan Peradilan Administrasi Negara ke dalam dua golongan yaitu :

`                a. Peradilan Administrasi

b. Peradilan Administratif

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa intern Asministrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan yuridiksi Yng dipersengketakan oleh suatu instansi lain. Dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara  intern Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara ekstern Administrasi Negara dengan pihak luar.

2.2  Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan teori Negara Kesejahteraan, agar dapat tercapai tujuan negara, maka negara dituntut untuk mencampiri segala aspek  kehidupan masyarakat. Dan oleh karena Negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara {pemerintah} termasuk dalam perbuatan mencampuri kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan  peraturan hukum yang berlaku.

Dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam segala urusan  untuk terselenggaranya keadilan dan kemakmuran rakyat yang merupakan konsekuensi logis dari Negara Kesejahteraan, maka tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan berbenturan dengan kepentingan warga masyarakat yang dapoat menimbulkan kerugian.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering menyimpangdari aturan main yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah {dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara} mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Tentang hal ini H.  Rochmad  Soemitro {1987:3-4} menyatakan bahwa :

“Pemerintah adalah penguasa yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang dikuasainya, sehingga dengan mudah hak-hak rakyat dapat dilanggar, sehingga timbul perselisihan antara rakyat dengan pemerintah/penguasa melalui alat-alatnya”.

Lebih lanjut Rochmat Soemitro {1987:4} menjelaskan bahwa :

“Penguasa mempunyai wewenang, dan sering dalam melaksanakan tugasnya pejabat melampaui batas wewenang {detournement de pouvoir} atau pejabat salah menerapkan Undang-undang atau peraturan {abusdedroit} yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Untuk maksud ini sangat diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berperkara dihadapan Pengadilan  Tata Usaha Negara, jadi diperlukan hukum acaranya”.

Masalahnya sekarang  apakah semua bentuk perbenturan kepentingan  tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1986 pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Neagara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai  akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya sengketa kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara. Namun sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pengertian keputusan {tertulis} sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986,terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa pengertian atau definisi tentang keputusan dan ketetapan {beschikking}.

Beberapa sarjana yang memberikan definisi beschikking sebagai berikut :

a. Mr. Drs.E. Utrect dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia” menyatakan :

“Beschikking  adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat  pemerintah berdasar suatu kekuasaan istimewa”

b. Van der pot {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal-hal istimewa, dengan maksud mengadakan  perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum”.

c. Mr. WF. Prins {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintakhan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu”.

Dari beberapa definisi tersebut diatas menurut Dr. Rochmat Soemitro,SH. {1965:52} terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan sepihak {enzijdig}, artinya bahwa ketetapan itu bukan merupakan hasil dari satu persetujuan untuk mana lazimnya diperlukan paling sedikit dua pihak. Ketetapan didasarkan semata-mata pada kehendaknya sendiri tampa dipengaruhi oleh pihak lain.

2. perbuatan itu merupakan perbuaan hukum  {rechtshandelingen}, artinya bahwa perbuatan itu menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu terjadinya atau hilangnya suatu ikatan, hak atau kewajiban.

3 Perbuatan itu dilakukan dalam lapangan  “bestuur” dan tidak dalam lapangan “yudikatif atau legislatif”. Perbauatan itu dapat dilakukan oleh badan yanbg tergolong dalam kekuasaan legislative atau badan yang tergolong dalam kekuasaan yudikatif.

4. Perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan penguasa {overheadsorgaan}, artinya bahwa perbuatan administrasi itu dapat juga dilakukan oleh suatu badan yang tidak termasuk dalam “bestuur” atau administrasi.

5. Perbuatan itu merupakan  suatu perbuatan yang bersifat hukum publik artinya bahwa keputusan itu didasarkan pada suatu wewenang yang istimewa yang hanya dapat dimiliki oleh suatu badan publik.

About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: