TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK TERKENAL

BAB  1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi kelancaran perdagangan dalam era globalisasi saat ini  adalah faktor merek. Merek di negara-negara Industri  dianggap sebagai “roh“  bagi produk-produk  barang dan jasa. Sehingga untuk mendesain  suatu merek  atas barang dan jasa, mereka tidak segan-segan  mengeluarkan biaya yang banyak.

Masalah pemalsuan merek terkenal saat ini, tidak lagi merupakan persoalan suatu negara saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan internasional, terlebih lagi setelah dunia perdagangan telah semakin canggih, ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi, dengan promosi baik melalui media cetak atau elektronik  maka suatu produk dengan merek tertentu sudah dapat melintasi batas-batas negara dengan cepat sehingga wilayah  pemasaran  produk-produk bermerek  menjadi semakin meluas. Skala  investasi dan kemajuan teknologi  bahkan telah mendorong timbulnya  kebutuhan pasar yang lebih meluas. Pasar dengan batas wilayah negara  tidak lagi dirasa cukup. Apa yang hari ini dibuat oleh suatu negara, dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, esok  lusa atau minggu depan telah tersaji di pasar  negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi  dan industri yang telah merambah dunia usaha dan perdagangan  tersebut, maka norma dan tata niaga pun telah berubah  dan berkembang dengan amat pesatnya. Hal tersebut juga telah  mengubah  selera masyarakat. Pemakaian  barang dengan merek terkenal  telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal  memberikan rasa kepuasan  dan kebanggaan tersendiri  bagi para pemakainya. Masyarakat seakan-akan telah hanyut ke arah  apa yang dikenal dengan  “label  minded society“.

Pertumbuhan semacam ini tidak terlepas dari kondisi psikologis  masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum  dalam bidang merek yang sangat buruk, sehingga sering kecenderungan ini tidak lagi memperhatikan faktor kemampuan ekonomis yang bersangkutan. Akibatnya sering  terjadi seseorang yang secara ekonomis  sebetulnya tidak mampu  membeli dan memakai suatu barang dengan merek terkenal, namun karena faktor gengsi, mereka memaksakan diri untuk membeli dan memakai barang tersebut.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan  untuk memperoleh keuntungan  dalam perdagangan barang yang biasanya  menggunakan merek terkenal  (welknown Mark) . Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan  yang relatif besar dalam waktu yang cepat.  Hal ini dibenarkan oleh  Parlugutan Lubis  (2001:54) Pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan,  Pelanggaran di bidang Merek  umumnya adalah pemakaian  merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal  dengan tujuan untuk             memudahkan  pemasaran. Hal ini dilakukan  umumnya  untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen dan pemilik merek yang sah.

Kondisi seperti ini telah memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan hasrat konsumen  dengan menawarkan barang “asli  tapi palsu“  atas suatu merek terkenal atau merek-merek yang hanya mirip. Sudah pasti harga  barang dengan merek yang demikian  sangat miring, dan seringkali memang disesuaikan dengan  kondisi kantong segmen konsumen yang mempunyai kecenderungan  demikian, kendati ada juga yang menjual lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara  permintaan dengan penawaran. Konsumen yang sangat gandrung dan mengutamakan faktor gengsi, memperoleh kepuasan  karena berhasil menikmati barang-barang dengan merek terkenal, atau mirip (kendati palsu/cuma serupa). Sedangkan  para  pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan begitu mudahnya, dengan membonceng  (passing of) pada  merek terkenal. Sementara dipihak lain, pemilik merek  asli  harus menerima kerugian yang  sangat besar. Padahal pemilik merek inilah yang bekerja keras membangun  citra (reputasi) merek itu, tetapi orang lain  menikmatinya tanpa susah payah. Selain itu  juga sangat banyak konsumen yang tertipu dengan membeli barang dengan merek terkenal yang ternyata telah dipalsukan.

Hal ini memang tidak terlepas dari  ketentuan-ketentuan hukum yang kita anut  sebelumnya. Aturan  hukum  sebelumnya  yakni  Undang-Undang Nomor  21 tahun  1961  menggunakan  sistem  deklaratif.  Menurut  Iman Sjahputra  (1997 : 28) Sistem deklaratif adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek timbul karena pemakaian pertama oleh pihak pemilik merek, walaupun tidak didaftarkan oleh pemilik merek.

Sistem ini mempunyai kelemahan karena tidak diketahui kapan suatu merek dipakai seseorang. Sehingga bila terjadi sengketa antara 2 (dua) pihak dimana satu pihak mengklaim bahwa beliau adalah pemakai pertama dari merek tersebut, sementara pihak lain juga mengklaim hal yang sama, maka untuk membuktikan siapa yang merupakan pemakai pertama dari merek tersebut merupakan hal yang tidak mudah.

Karena dipandang tidak sesuai lagi, maka sistem deklaratif tersebut diubah menjadi sistem konstitutif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem Konstitutif menurut Iman Sjahputra ( 1997 : 28 ) adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek tercipta karena adanya pendaftaran dari yang bersangkutan.

Sistem Konstitutif  dianggap dapat menjamin kepastian  hukum  yang disertai pula  dengan ketentuan-ketentuan  yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan  cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan selain memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas pada Pengadilan  Jakarta Pusat, tetapi juga  melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah ditetapkan, serta tetap dimungkinkannya  gugatan melalui PTUN, bahkan dalam masa pengumuman  permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakannya sebagai pemakai pertama  untuk mengajukan keberatan.

Dengan berlangsungnya globalisasi pasar  yang semakin cepat serta dukungan transportasi serta komunikasi  yang canggih maka tatanan dan praktek niaga  membutuhkan perhatian yang besar. Sebab dengan perluasan pasar seperti itu, dunia industri dan niaga memerlukan penyesuaian  dalam sistem perlindungan hukum  terhadap Merek yang digunakan  pada produk yang diperdagangkan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut maka aturan-aturan merek di Indonesia harus  kembali mengalami perubahan .

Aturan hukum  tentang merek dengan Undang-undang Nomor  19 Tahun 1992  serta Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1997  (konsolidasi)  tentang Merek  dianggap telah tidak sesuai lagi dan untuk itu kemudian diubah  dalam Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-undang Merek baru. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pemerintah Indonesia sangat ingin memberikan perlindungan hukum serta mengantisipasi segala bentuk pemakaian merek secara melawan hukum  yang terjadi karena perkembangan  dunia industri dan niaga  yang berlangsung sangat cepat.

Dengan berlakunya Undang-undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi iklim  perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi obyek kajian dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

  1. Sejauhmana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Sejauh mana pelaksanaan  perlindungan hukum atas  merek terkenal oleh aparat penegak hukum di bidang HAKI.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan  penelitian  yang hendak dicapai  dalam penulisan skripsi ini  adalah :

(1)     Tujuan Penelitian :

  1. Untuk mengetahui peran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Untuk mengetahui para penegak hukum dalam bidang HAKI dalam menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran atas merek, dalam hal ini, pemalsuan atas merek terkenal.

(2)     Kegunaan Penelitian

  1. Diharapkan Karya Ilmiah ini dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang merek, baik itu sebagai peneliti, pengusaha , pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang HAKI, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan merek terkenal.
  2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya yang membahas masalah merek terkenal.

About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: