Arsip Tag: lintas laut

MASALAH LINTAS LAUT KAPAL NUKLIR DI KAWASAN ASIA TENGGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara akan selalu menjadi incaran kekuatan Maritim di dunia karena posisinya yang sangat strategis. Untuk menjamin stabilitas dan keamanan wilayahnya dan untuk menghadapi campur tangan Negara-negara di luar kawasan ini, maka timbullah kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk membentuk suatu organisasi regional yang bernama ASEAN (Association Of South East Asia Nation), yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh lima Negara pendiri yaitu Indonesia, Philipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Di samping itu untuk menghindarkan diri atau setidaknya menekan seminimal mungkin adanya persaingan antara kekuatan besar yang berbeda ideologi dan orientasi politik di kawasan Asia Tenggara, maka pada tanggal 27 November 1971 ASEAN mencetuskan Deklarasi Kuala Lumpur yang berisikan “Zone Of Peace, Freedom and Neutrality Declaration” (ZOPFAN). Hanya dengan bebasnya kawasan Asia Tenggara dari segala bentuk intervensi dan campur tangan asing, maka negara-negara di kawasan akan dapat membangun dengan damai dan tentram.

Dewasa ini timbunan senjata, terutama senjata nuklir telah lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Kemusnahan total sebagai akibat suatu perang nuklir yang mungkin dapat terjadi karena ketidaksengajaan, akan mengancam semua negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam peperangan itu. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa masalah perlucutan senjata bukan hanya tanggung jawab beberapa negara saja, melainkan tanggung jawab bersama semua negara di dunia.

Mengingat dampaknya yang mengerikan Deklarasi Kuala Lumpur yang berisikan ZOPFAN, telah mencantumkan usaha pencegahan hadirnya senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Selain itu pada Senior Officials Meeting (SOM) di Kuala Lumpur tahun 1987, mulai dibahas gagasan denuklirisasi Asia Tenggara.

Sejak penyerbuan Vietnam ke Kamphucea, cita-cita realisasi ZOPFAN dan gagasan denuklirisasi di Asia Tenggara kurang mendapat perhatian. Sementara itu masalah keberadaan pangkalan militer asing dan masalah lalu-lintas kapal nuklir dirasakan sebagai masalah yang harus dihadapi  dalam menciptakan ZOPFAN dan gagasan bebas senjata nuklir.

Pada tahun 1983, delegasi Indonesia pada KTT- VII Non Blok di New Delhi berkesempatan lagi menghidupkan gagasan pembentukan kawasan bebas senjata  nuklir diberbagai belahan dunia. Berdasarkan KTT tersebut, kelompok kerja ZOPFAN memulai mempelajari sejak aspek yang berkaitan dengan pembentukan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara.

Gagasan kawasan bebas senjata nuklir menghadapi hambatan-hambatan bagi terwujudnya perjanjian yang diharapkan.  Hambatan-hambatan itu antara lain :

  1. Adanya perjanjian keamanan (security Arrangement) diantaranya sebagian negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lain, yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan dampak pembentukan zona tersebut.
  2. Munculnya peristiwa Kamphucea sejak penyerbuan Vietnam tahun 1978 dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya.
  3. Belum adanya kesepakatan yang tuntas tentang isi ZOPFAN/Nuclear Weapon Free Zone (NWFZ) tersebut di kalangan negara-negara ASEAN sendiri, karena perbedaan kepentingan dan pandangan politik negara-negara tersebut.
  4. Pembentukan suatu kawasan bebas senjata nuklir dengan sendirinya perlu disepakati pula oleh negara-negara yang mempunyai senjata nuklir, agar pembentukan zona tersebut benar-benar efektif.[1])

Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera mempunyai arti yang strategi dan menjadi salah satu jalur lalu-lintas pelayaran dan penerbangan internasional, sangat diperlukan peranannya secara aktif di dalam menata bentuk dan isi serta konsep mengenai kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara.

Usaha diperlukan, karena Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, dihadapkan pada masalah bahwa hukum laut internasional tidak membedakan hak berlayar bagi kapal-kapal perang internasional dan kapal-kapal perang konvensional dan kapal-kapal yang bersenjata nuklir.

Berbeda dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1958, yang secara tegas mengatur dan membedakan hak berlayar bagi kapal-kapal konvensional dengan kapal-kapal perang baik yang bertenaga nuklir maupun bukan. Dan khususnya untuk kapal selam selama melintasi laut teritorial suatu negara harus muncul di atas permukaan air.[2])

Akibatnya, kapal-kapal laut bersenjata nuklir bebas berlayar di laut, termasuk selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan alur-alur laut dalam kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi hak lalu-lintas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Wilayah kawasan Asia Tenggara merupakan daerah yang ramai dilintasi oleh kapal-kapal asing, baik kapal niaga maupun kapal perang yang bersenjata nuklir ataupun tidak. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengaturan yang tegas tentang kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas senjata nuklir yang sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan untuk mengetahui apakah lintas laut senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982, maka penulis memberi judul skripsi ini “ MASALAH LINTAS LAUT KAPAL NUKLIR DI KAWASAN ASIA TENGGARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982.”

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pada prinsipnya negara-negara ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan suatu kawasan yang damai, bebas dan netral (ZOPFAN). Salah satu komponen dari ZOPFAN adalah zona yang bebas dari senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara.

Lalu-lintas kapal bertenaga nuklir di laut dewasa ini sudah bukan merupakan hal yang baru. Kekuatiran negara-negara akan dampak negatif dari pelayaran kapal nuklir tersebut menimbulkan reaksi akan penting adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai hal tersebut.

Yang menjadi permasalahan dari lalu-lintas kapal nuklir tersebut adalah :

  1. Sejauh manakah konsep ZOPFAN dan gagasan NWFZ telah dikembangkan dan apakah terdapat kaitan antara lintas laut kapal nuklir dengan NWFZ ?
  2. Sejauh manakah konvensi hukum laut 1982 mengatur Masalah lintas laut kapal nuklir ? Dan apakah lintas laut kapal nuklir itu tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

Bertitik tolak dari  permasalahan pembahasan penulisan ini, seperti yang tertuang dalam pernyataan penelitian maka tujuan penelitian adalah :

  1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Konvensi Hukum laut 1982 dalam mengatur pelayaran Internasional, khususnya mengenai lintas laut senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara dan sikap negara-negara kawasan terhadap masalah lintas laut kapal nuklir tersebut.
  2. Untuk mengetahui sejauh manakah konsep ZOPFAN dan gagasan NWFZ telah dikembangkan dan untuk mengetahui kaitan antara lintas laut kapal nuklir dengan NWFZ.

Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

  1. Memberi manfaat serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang menaruh minat terhadap hukum laut Internasional, pada umumnya dan memberikan masukan ilmiah kepada Perguruan Tinggi mengenai ZOPFAN & NWFZ pada khususnya.
  2. Menambah wawasan serta pengetahuan tentang suatu Masalah Internasional dalam hal Hukum Laut Internasional khususnya lalu-lintas kapal nuklir dan hubungannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

[1] Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LLM. Beberapa Masalah yang dihadapi Indonesia Menjelang KTT Harare 1986, Jurnal Luar Negeri, Nomor 5 November 1986, Hal. 26.

[2] Lihat Konvensi Jenewa 1958 Tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Pasal 53 ayat (3).


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.