ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Salah satu prioritas Pembangunan Lima Tahun tahap keenam sesuai ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Nomor II/ MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin.
Sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, Pola Dasar Pembangunan Daerah baik Daerah Propinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta kehendak rakyat di masing-masing daerah. Kondisi dan potensi yang dimaksud adalah meliputi kondisi dan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sosiokultural dan agama, ekonomi, perhubungan dan perangkat pemerintahan. Sedangkan kehendak rakyat tersebut pada hakekatnya bersumber dari idealisme, tekad, semangat dan kesadaran nasional berwawasan kebangsaan, jiwa dan semangat reformasi untuk mengisi kemerdekaan sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
Pola pembangunan Daerah yang tertuang dalam Pola Dasar pembangunan Daerah merupakan landasan pokok dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. Sedang Pola Dasar Pembangunan Daerah memuat Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah.
Untuk merealisasikan pembangunan nasional, oleh pemerintah dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya dan setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Demikian pula halnya di daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah baik Propinsi maupun Daerah Kota/Kabupaten dan setelah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sehingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itulah yang menjadi titik tolak (Landasan Operasional) untuk melaksanakan pembangunan setiap tahunnya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan nasional maupun daerah adalah sebagai rangkaian program pemerintah yang dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan serta memerlukan biaya yang besar walaupun dengan dana yang tersedia sangat terbatas.
Mengingat hal itulah, penulis bermaksud membahasnya dalam suatu skripsi dengan judul :
“ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA MAKASSAR”.
B.    Rumusan Masalah
Sampai saat ini pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta lembaga pengawasan yang ada masih menimbulkan berbagai masalah, baik tentang pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasannya maupun prakteknya. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah :
a.    Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar ?
b.    Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar ?
c.    Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan terhadap pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ?
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a.    Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah :
1.    Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2.    Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.    Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b.    Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar, khususnya bagi aparat yang bergelut langsung dalam urusan anggaran.


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: