TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL (Studi Kasus PT. INCO)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan nasional telah memasuki era yang baru yaitu era reformasi dimana pada era ini merupakan era keterbukaan atau transparansi yang menitikberatkan pada bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Khususnya di bidang hukum timbul masalah-masalah dalam kasus-kasus dan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang harus diperhatikan, dan hukum alam yang berlaku untuk semua kasus tetaplah sama. Dalam masalah lingkungan ini, manusia seolah-olah selalu mampu untuk mengukur kesabaran untuk berlakunya hukum alam. Akan tetapi lewat suatu titik, tidak ada apa-apa lagi yang dapat dilakukan oleh manusia, ketika hukum alam itu berlaku, seperti makin langkanya air, ketika orang tidak memperhatikan lagi pola pemborosan pemakaiannya, atau semakin langkanya sumber daya alam lainnya seperti lahan dan kayu, juga tidak terkendalinya nafsu-nafsu manusia untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin.

Pembangunan menghasilkan berbagai manfaat sebagai dampak positif yang selalu harus dikembangkan dan ditingkatkan. Sebaliknya, pembangunan mengandung resiko berupa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diadakan suatu cara, pola dan kebijaksanaan pembangunan yang :

  1. Minimal tidak mengganggu keseimbangan (equilibrum) dari ekosistem, dan maksimal turut membina ekosistem yang lebih stabil dan dinamis.
  2. Membina ekosistem yang beragam.

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembangunan pada dasar struktur dan fungsi dasar ekosistem akan menimbulkan beban sosial yang amat berat bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi beban pemulihannya.

Terpeliharanya struktur dan fungsi dasar ekosistem, terlestarikannya kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah syarat bagi kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan tujuan utama kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Munculnya persoalan lingkungan hidup dikarenakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan itu meliputi segala bidang termasuk bidang industri yang dipandang sangat potensial merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam suatu ekosistem yang mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh sumber dalam hayati dan ekosistemnya yang ada di muka bumi ini dan diarahkan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan pertumbuhan serta perkembangan kependudukan sehingga dapat menjamin terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan lahirnya konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan reaksi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. AMDAL dimaksudkan untuk terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melalui pencegahan dan atau pengendalian dampak negatif seraya mengembangkan dan meningkatkan dampak positif pembangunan.

Meskipun demikian besar peran AMDAL bagi pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi ada sekelompok orang yang masih terlintas kesan seolah-olah AMDAL menghambat kelancaran pembangunan. AMDAL bukanlah suatu hal yang perlu dihindari, tetapi merupakan hal yang harus dilaksanakan, sehingga suatu proyek pembangunan akan memenuhi syarat kelayakan aspek teknologi, ekonomi – finansial dan lingkungan. Keinginan untuk berpartisipasi dalam memasyarakatkan AMDAL serta pembinaan kesadaran hukum terhadap lingkungan dan ditinjau dari berbagai aspek hukumnya.

Atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas manusia, serta adanya pertambahan penduduk menimbulkan efek lanjutan yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan di satu pihak dan tersedianya di pihak lain, sehingga manusia itu cenderung melakukan suatu kegiatan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya tentang pengelolaan lingkungan. Kegiatan-kegiatan itulah mengakibatkan kerugian baik pada negara maupun masyarakat umum. Kenyataan ini membangkitkan hasrat penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaksanaan AMDAL (Studi Kasus PT. Inco.)

1.2    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco ?
  2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup?

1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1        Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco.
  2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco Soroako jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

1.3.2        Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan referensi tambahan bagi PT. INCO dalam pelaksanaan AMDAL.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam kajian hukum pidana lingkungan.

Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: