ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG AHMAD YANI UNIT RAJAWALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan asas kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha guna menggerakkan roda perekonomian namun terhambat pada keterbatasan dana yang mereka miliki atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali.

Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah melalui kegiatan kredit atau pembiayaan. Sehubungan dengan semakin dibutuhkannya kredit atau pembiayaan dan meningkatkan minat dari para pelaku ekonomi terhadap kredit atau pembiayaan yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi lembaga perbankan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit simpanan dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank maka hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan, karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum antara lain jaminan gadai, diatur dalam Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata, merupakan jaminan dalam penyerahan kebendaan bergerak ke dalam kekuasaan kreditur.

Selain gadai, terdapat hipotek yang diatur dalam KUH Perdata di mana yang menjadi jaminan adalah benda tak bergerak. Di samping gadai dan hipotek dikenal pula hak tanggungan yang merupakan upaya pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya disebut UUPA. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka hipotek dan credietverband menjadi tidak berlaku lagi untuk kebendaan berupa hak-hak atas tanah berikut benda-benda yang secara hukum dianggap melekat atas bidang tanah yang diberikan has-hak atas tanah tersebut.

Meskipun demikian, pranata jaminan tersebut kurang membantu masyarakat karena sebagaimana kita ketahui, hipotik dan hak tanggungan memerlukan jaminan berupa benda tidak bergerak sedangkan gadai mewajibkan diserahkannya benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada kreditur pada hal kebanyakan debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan tersebut untuk kelancaran usahanya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembangan dalam hal memperoleh kredit atau pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil di mana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminkan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, dengan adanya undang-undang fidusia berarti pemerintah telah memberi perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud tetapi dalam perkembangan selanjutnya, objek fidusia meliputi juga benda yang tak bergerak yang tak terwujud maupun benda tak bergerak berwujud dengan syarat tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Meskipun fidusia ini eksistensinya untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan terutama menyangkut pendaftaran fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih jauh tentang “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN FIDUSIA PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG AHMAD YANI UNIT RAJAWALI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Apakah pendaftaran fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Unit Rajawali sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendaftaran fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang seluk beluk pelaksanaan fidusia.

b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya, dan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada khususnya.

c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut.


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: