ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan kiat dalam melaksanakan pembangunan, Indonesia memerlukan dana perbelanjaan yang cukup sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guna kelangsungan hidup Bangsa dan Negara.

Bahwa arah kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh selama ini perlu dilanjutkan. Tentu saja memerlukan biaya yang memadai dan diutamakan sumber dalam negeri, baik sumber pemerintah maupun masyarakat.  Sehubungan dengan itu dan dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di masa datang yang tidak menentu, pengembangan sumber-sumber dan pembangunan yang ada dan yang baru perlu ditingkatkan.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa dalam usaha pemenuhan beban pembangunan yang sedang digalakan, sebagai salah satu sumber dana pendapatan Negara adalah melalui pungutan Bea masuk.  Dapat dilihat bahwa perkembangan dari Pendapatan Negara sejak Pelita I sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari Impor dan Ekspor.

Melalui media-media kita dapat mengetahui bahwa penyelundupan masih saja terjadi dimana-mana baik yang dilakukan melalui laut, bahkan semakin meningkat dan dilakukan dengan berbagai macam cara.

Memperhatikan betapa kompleksnya masalah penyelundupan yang menyangkut kehidupan perorangan dalam masyarakat, mau tidak mau harus diimbangi dengan pengaturan secara terpadu di dalam hukum dan perundang-undangan maupun di dalam pelaksanaannya.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya penyelundupan antara lain dibentuknya TP-4, BAKOLAK, BAKORKAMLA dan perundang-undangan seperti Ordonansi Bea yang diciptakan sejak 1882 (S.1882 No. 240) sebagaimana kemudian diubah dan ditambah, diberlakukannya UUTPE (Undang-Undang No. 7/drt/1995 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1985) sehingga penyelundupan termasuk dalam pengertian Tindak Pidana Ekonomi dan Surat Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, bahkan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang Stabilitas Ekonomi Nasional di Bina Graha (Djoko Prakoso, dkk, 1987 : 3) menginstruksikan kepada Menteri yang menangani bidang perdagangan luar negeri dan Jaksa Agung untuk menangani bidang langkah-langkah yang tegas guna memberantas penyelundupan.

Akan tetapi untuk mencapai hasil dalam penanggulangannya belumlah dikatakan berhasil.  Hal ini dapat dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan di beberapa daerah di wilayah Indonesia.

Seperti halnya  yang terjadi di Kabupaten Polmas, kenyataan yang ditemukan di lokasi penelitian menunjukan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh penyelundupan amat besar.  Hal ini nampak dengan  semakin lancarnya arus lalu lintas antar pulau terutama perhubungan antara Tawao (Negara bagian Malaysia), Nunukan (Kalimantan Timur), Mamuju dan Kabupaten Polmas. Dengan hiruk pikuknya kapal maupun perahu mengadakan bongkar muat memungkinkan pula para pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk meloloskan barang-barangnya keluar daerah Kabupaten Polmas.

Bahwa berdasarkan uraian di atas penulis tertarik pada beberapa segi permasalahan penyelundupan sebagai sasaran studi yang disusun dalam suatu karya ilmiah yang berjudul TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN KAYU DI KABUPATEN POLMAS : STUDI KASUS TAHUN 1997 – 2000.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas dari tahun 1997 – 2000 ?
  2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga terjadi tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas ?
  3. Upaya-upaya apakah yang ditempuh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui perkembangan tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas dari tahun 1997 – 2000
  2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas.
  3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam menangani masalah penyelundupan, khususnya penyelundupan kayu di Kabupaten Polmas.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat mengkaji masalah penyelundup
Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: