EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) DI SULAWESI SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar  Belakang  Masalah

Perkembangan dunia di bidang kesehatan sekarang ini sedemikian pesatnya dan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bangsa tentu saja hal tersebut diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan secara optimal.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial-ekonomi. Perkembangannya selama ini, telah membawa perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahan dalam berbagai masalah di bidang kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Hal tersebut perlu kita cermati secara objektif dalam mewujudkan nilai-nilai seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejalan dengan pencapaian  cita-cita  bangsa  tersebut, maka  penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan perlu diambil langkah-langkah meliputi kesehatan dan sumber dayanya, yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna. mencapai hasil secara optimal.

Mengawali pengaturannya, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, mengambil suatu kebijakan untuk mengakomodir setiap permasalahan di bidang kesehatan seperti obat-obatan atau narkotika yang digunakan sebagai pengobatan dan berbagai penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sekaligus mengatur kewenangan sebagai fungsi pengawasan terhadap beredarnya obat-obatan (narkotika). Sebagai sediaan yang berfungsi di bidang medik banyak membawa manfaat, namun disatu pihak akan menimbulkan masalah baru apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap (ilegal) akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda yang akhirnya mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa dan melemahkan ketahanan nasional.

Mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang  pada waktu itu umumnya digunakan oleh orang usia lanjut. Masalah ini kemudian makin berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, yang memuncak pada sekitar pertengahan tahun 1960-an, sejak merajalelanya kebudayaan hippies yang melanda seluruh dunia. Pecandu yang kebanyakan usia lanjut, kemudian bergeser dikalangan anak-anak remaja.

Pada saat masyarakat dunia menjadi semakin maju dan meningkat kesejahteraan materiilnya, kriminalitas dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan anak-anak dan remaja juga ikut meningkat. Ironisnya, ketika negara-negara dan bangsa-bangsa menjadi lebih kaya dan makmur, diikuti berbagai kesempatan untuk maju  bagi  setiap individu  menjadi  semakin besar, maka kejahatan pun  akan  semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut Dadang Hawari (Gatot Supramono, 2001:38) membuktikan bahwa penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) menimbulkan dampak negatif yang antara lain :

Merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berpikir, ketidakmampuan membedakan antara mana yang baik dan yang buruk, perubahan prilaku menjadi anti sosial, menurunnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan seperti perkelahian antar pelajar/antar geng.

Berangkat dari hal tersebut, memberi arti bahwa penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya berdimensi cukup luas dari segi medik, psikiatri, psikososial ekonomi-politik, sosial budaya maupun kriminalitas, sehingga masalah ini menjadi semakin kronik, bahkan sudah merupakan penyakit sosial dalam masyarakat modern saat ini dan sama sekali belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal yang  memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi maupun treatment dan rehabilitasi.

Sebagai ilustrasi misalnya masyarakat Amerika, adalah negara yang dalam perkembangan masyarakatnya berorientasi kepada zat/obat (drug oriented society). Hasil penelitian salah satu badan khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya, dalam hal ini The National Institute of Drug Abuse (NIDA), melaporkan bahwa satu dari 11 orang dewasa adalah penyalahguna NAZA berat – dan satu dari enam remaja di Amerika adalah penderita penyalahguna NAZA berat (Gatot Supramono, 2001:38).

Uraian tersebut, dapat diasumsikan bahwa dalam realita negara-negara maju dengan paham modernitas dan industrialis, berdampak negatif pada nilai dan tatanan sosial masyarakatnya, dan memberi arti di lain pihak sebagai suatu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia membawa perubahan-perubahan kultural sebagai konsekuensi modernisasi yang kita serap dari Amerika sebagai negara maju tersebut di atas, yang umumnya mempengaruhi kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dengan bentuknya yang bercorak sekuler, terdapat ketidakpastian fundamental di bidang hukum, nilai, moral dan etika kehidupan. Terhadap perubahan sosial ini dengan serba ketidakpastiannya, tidak semua orang mampu (terutama remaja) untuk menyesuaikan diri (adaptif) yang pada gilirannya memberi suatu konsekuensi logis dalam realitas, dengan salah satu bentuknya adalah penyalahgunaan narkotika itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya adalah suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah kepada prilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini  memerlukan  perhatian secara serius, yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung  jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (masa kanak-kanak hingga dewasa), agar nilai-nilai moral dan etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak dan tidak layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar, tetap terjaga.

Masalah penyalahgunaan Narkotika dapat diilustrasikan sebagai suatu pola hubungan (interaksi) yang melibatkan antara kondisi internal; yakni pribadi seseorang untuk terlibat penyalahgunaan dengan kondisi ekternal; yakni kondisi keluarga serta pengaruh teman kelompok dan zatnya itu sendiri, disamping kondisi lingkungan.

Pola-pola hubungan tersebut, remaja dalam kehidupannya sehari-hari berada dalam tiga dimensi kehidupan yakni, keluarga, sekolah (lingkungan formal) dan masyarakat. Dalam interaksi ketiga dimensi itu akan menghasilkan kondisi internal maupun eksternal yang masing-masing bersifat positif maupun negatif pada remaja.

Menurut Gerber (Gatot Supramono, 2001:38) dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa :

Pnyalahgunaan narkotika dan zat adiktif (NAZA) sering berkaitan dengan kelainan  dalam sistim keluarga, yang mencerminkan adanya kelainan psiko-patologik dari satu atau lebih anggota keluarga.

Uraian tersebut, dihubungkan dengan ketiga dimensi di atas memberi makna masing-masing terhadap pembentukan karakter remaja dalam fungsi-fungsi sosialnya. Dimensi pertama (keluarga), mengisyaratkan adanya mekanisme tahap awal terjadinya penyalahgunaan narkotika, disebabkan sistim keluarga yang disharmonis dan    berkembang    kepada   keinginan-keinginan   seseorang    remaja untuk  melepaskan  diri dari tekanan-tekanan yang ada dalam lingkungan keluarganya. Selanjutnya pada dimensi yang kedua (lingkungan formal), dengan keinginan-keinginan itu anak atau remaja akan mencoba mencari keadaan dimana mereka dapat mengaplikasikan potensi yang ada pada dirinya sebagai wujud kekecewaannya, timbul semacam keingin-tahuan dan mencoba sesuatu yang baru, yang didapatkan dari interaksi rekan sebayanya, sekaligus mempunyai problem sama, maka otomatis pengaruh yang berupa dorongan dari rekan sebaya tersebut akan lebih dianggap sebagai penyelesaian masalahnya. Hal ini terus berlanjut kepada penyesuaian diri seseorang dengan lingkungan sosialnya, sebagai fungsi dari dimensi yang ketiga, memberikan kontribusi tentang nilai dan etika. Pada dimensi ini seseorang akan merasa asing ketika apa yang didapatkan sebelumnya sama sekali tidak diterima sebagai kewajaran, bahkan oleh lingkungannya dianggap sebagai bentuk prilaku yang anti sosial sehingga menghasilkan ketegangan-ketegangan antara diri (remaja) dengan lingkungannya.

Kondisi sosial semacam ini, kemudian akan berkembang terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya konflik atau benturan emosionil pribadi berupa gangguan terhadap keseimbangan psikis (jiwa), bahkan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu, pada akhirnya membentuk suatu sikap frustasi (rasa kecewa yang mendalam) atau rasa putus asa yang memotivasi seseorang dalam kelompok tertentu mengarahkannya ke bentuk-bentuk kekerasan ataupun kriminal.

Untuk mengatasi fenomena meningkatnya kriminalitas yang disebabkan penyalahgunaan   narkotika  yang   semakin   transparan,   maka pemerintah membentuk suatu peraturan baru dan Badan Narkotika sampai ke daerah-daerah sebagai bentuk revaluasi dari setiap permasalahan yang ada, dalam wujudnya demi peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan  mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidananya yang diperberat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan yang ada sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dalam penerapannya belum mampu mengatasi masalah ini secara komprehensif, selain itu perkembangan akan kebutuhan-kebutuhan dalam realitas hukum positif mengharuskan untuk mengubahnya.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN) didasarkan kepada konvensi-konvensi internasional tersebut menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan ketentuan-ketentuannya mengikat Indonesia untuk dilaksanakan.  Konvensi-konvensi  internasional yang dimaksud antara lain :

1)    Single Convention on Narcotic Drugs 1961 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976.

2)    Convention on Psychotropic Substances 1971 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996.

3)    The United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988.

Berbagai pertimbangan yang ada, maka pemerintah membentuk peraturan baru dan suatu lembaga yang menangani narkotika, yakni Badan Narkotika Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 dan kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal dengan mengeluarkan SK. Gubernur Nomor 35/I/2005 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menambahkan beberapa materi di dalamnya, antara lain; mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaannya, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung serta pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Berbagai hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka penulis dalam skripsi ini mencoba untuk  mengkaji  seberapa  jauh  Badan Narkotika Propinsi ini mampu menyelesaikan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara komprehensif, sebagai bentuk perlindungan pada generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan?
  2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan?
  1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

  1. Pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan penelitian

  • Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah   pengetahuan penulis serta dapat menjadi bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa, sehubungan dengan aktivitas-aktivitasnya di bidang  keilmuwan, khususnya Ilmu Hukum;
  • Dengan penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Badan Narkotika Propinsi Sulawesi Selatan.
About these ads

Comments are disabled.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: