PENGGUNAAN HELM STANDAR DI KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini pihak kepolisian cenderung gencar mengadakan tilang kelengkapan kendaraan untuk menyosialisasikan penggunaan helm standar. Sebagaimana biasa di Indonesia, khususnya di Makassar ini, sejumlah orang lalu seperti kebakaran jenggot. Kendati sambil bersungut-sungut mereka terpaksa membeli helm yang disebut standar itu. Panen rayalah sejumlah penjual helm dadakan yang muncul di sembarang tempat menangguk rezeki yang boleh diduga akan bersifat sesaat itu.

Sesaat karena dua hal. Pertama, soal penggunaan helm standar itu bukanlah hal baru. Pertengahan tahun delapanpuluhan pun, ketika kali pertama penggunaan helm dikenalkan, istilah helm standar itu sudah jadi polemik yang pada akhirnya masyarakat lebih memilih menggunakan helm kerupuk (iklan pihak kepolisian yang kalau boleh jujur sebenarnya agak melecehkan ‘kerupuk’ yang nota bene makanan rakyat kecil itu). Kedua, masyarakat kita itu dalam hal berdisiplin sosial hampir tidak pernah terbukti konsisten.

Dalam Undang-Undang Lalu lintas Nomor 14 Tahun 1992 tidak ada ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan helm standar itu dalam kaitan kriteria atau tolok ukurnya. Padahal tanpa dasar rujukan undang-undang maka pihak kepolisian sebenarnya bisa dicap bertindak semaunya membuat aturan pelaksanaan yang sifatnya untuk mengatur tertib masyarakat.

Bahkan ada kecenderungan munculnya isu bahwa sosialisasi helm ini barangkali ada maksud politisnya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas isu lain lebih krusial macam kenaikan harga BBM atau TDL, atau jangan-jangan sosialisasi helm standar ini ada hubungan yang diatur sedemikian rupa dengan pabrik helm, dan seterusnya.

Ihwal sosialisasi helm standar itu memang agak susah. Pertama, kenapa yang dijadikan kriteria cuma kekuatan helm itu yang diandaikan anti pecah apabila seseorang pengendara sepeda motor yang mengenakannya jatuh berkendaraan. Kedua, kalau misalnya pengendara motor itu jatuh dengan posisi kepala duluan. Boleh jadi kepalanya memang tidak benjol (karena mengenakan helm). Tapi siapa yang menjamin yang bersangkutan tidak patah lehernya? Padahal fungsi helm yang disebut standar itu justru tidak menjamin leher aman dari cidera jatuh berkendaraan.

Lalu bagaimana dengan keluarga yang membawa anak kecil, apa sang anak harus menggunakan helm standar juga? Dan lebih aneh lagi apabila seorang ibu-ibu yang mengenakan kebaya tapi harus pakai helm standar.

Penggunaan helm itu pada prinsipnya baik, tetapi barangkali akan lebih baik apabila dikaitkan dengan fungsi helm itu sendiri. Undang-Undang Lalulintas yang menjadi alas hukumnya sebenarnya dibuat untuk menatatertibkan masyarakat pemakai kendaraan bermotor agar mereka itu lebih nyaman dan selamat serta tidak menyebabkan warga masyarakat lainnya justru terganggu.

Sebenarnya yang dibutuhkan bukan penggunaan helm standar atau tidak, melainkan tertib masyarakat dalam berkendaraan di jalan raya. Misalnya warga masyarakat bisa dibuat tertib agar jikalau berkendaraan di jalan raya itu jangan main salip atau asal kasak dan di dalam kota kecepatan maksimalnya hanya boleh 40 km per jam, maka niscaya akan sangat signifikan mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai bentuk helm standar menyusul pemberlakuan ketentuan pemakaian helm standar di berbagai daerah Indonesia. (google.yahoo.com. diakses, 5 April 2006)

“Pemerintah harus bertanggungjawab memberitahukan bentuk helm standar itu agar masyarakat pemakai tidak bingung,” kata Ketua YLKI Husna Zahir, mengenai banyaknya keluhan pemakaian helm standar. (google.yahoo.com. diakses, 5 April 2006)

Untuk menjelaskan mengenai helm standar tersebut tidak cukup hanya pihak kepolisian, karena instansi yang berwenang mengenai helm yang dikatakan standar itu adalah pihak yang memproduksi helm tersebut.

Mengingat helm itu adalah sebuah produksi perdagangan dan industri maka yang paling berhak menjelaskan mengenai bentuk helm standar itu adalah instansi yang berwenang yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

Ia mengkhawatirkan bila tidak ada penjelasan resmi mengenai bentuk helm standar yang diinginkan tersebut maka masyarakat akan asal beli dan asal pakai saja, padahal kualitasnya dan tingkat keamanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. (google.yahoo.com. diakses, 5 April 2006)

Dikhawatirkan lagi dengan ketidaktahuan masyarakat bisa saja terjadi hubungan diatur sedemikian rupa antara pihak perusahaan yang memproduksi sebuah helm yang dikatakan standar padahal tidak standar dengan pihak yang berwenang agar omzet penjualan tersebut bisa lebih besar.

Dengan demikian pihak perusahaan yang memproduksi helm demikian mampu meraih keuntungan yang sangat besar. Merebaknya keluhan pemakaian helm standar tersebut terjadi di Kota Makassar, menyusul diberlakukan pemakaian helm standar oleh pihak pemerintah dan kepolisian setempat.

Keluhan yang dirasakan masyarakat seperti helm yang dikatakan standar tersebut terlalu berat hingga kepala rasa sakit, panas hingga pemakainya berkeringat, tidak mendengar karena tak ada lubang angin dekat telinga, gatal-gatal dan sebagainya.

Protes yang agak keras dilontarkan kalangan organisasi kepemudaan dan organisasi wanita PKK, sebab pemakaian helm demikian dianggap sangat merepotkan apalagi bila pengendara seorang wanita yang menggunakan sanggul atau jilbab tentu pemakaian helm standar yang agak tertutup itu menjadi masalah besar (google.yahoo.com. diakses 5 April 2006).

Belum lagi harga sebuah helm standar yang banyak dijual di pasaran Makassar dinilai relatif mahal hingga sangat memberatkan masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan. Akibat banyaknya keluhan tersebut, maka beberapa elemen masyarakat mengharapkan pemerintah menangguhkan pemakaian helm standar tersebut, dan membolehkan pemakaian helm lain.

Kalau memang harus diberlakukan juga maka sebaiknya untuk jalan-jalan tertentu saja yang agak rawan kecelakaannya, sementara di jalan yang lengang dan jalannya agak pendek maka pemberlakukan helm standar demikian tidaklah mutlak.

Berdasarkan informasi pada bulan Maret ini oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat dimulainya tertib lalu-lintas dengan penerapan pemakaian helm standar bagi pengendara kendaraan roda dua dan pengenaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil (google.yahoo.com. diakses 7 April 2006).

Pada tahap awal bulan Maret masih dalam tahap sosialisasi, sedangkan mulai bulan April 2006 sudah dimulai dilakukan penindakan dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut maka akhirnya masyarakat berlomba membeli helm yang dikatakan standar tersebut, akhirnya pasaran helm yang dikatakan standar dengan bentuk macam-macam itu menjadi laku keras.

Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGGUNAAN HELM STANDAR DI KOTA MAKASSAR (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Sejauhmanakah peranan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penertiban penggunaan helm standar di Kota Makassar?
  2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penggunaan helm standar di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui peranan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam penertiban penggunaan helm standar di Kota Makassar.
  2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penggunaan helm standar di Kota Makassar.
  3. 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

  1. Sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan hukum dalam menangani masalah penggunaan helm standar.
  2. Diharapkan berguna untuk memperkaya kepustakaan hukum serta bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: