PERANAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DALAM PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR BIDANG STUDI

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Visi reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan reformasi kehidupan nasional yang tertera dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya asing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Perwujudan masyarakat berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek  yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Dalam era globalisasi dan pasar bebas manusia dihadapkan pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Ibarat nelayan di “Lautan Lepas” yang dapat menyesatkan jika tidak memiliki kompas sebagai pedoman untuk bertindak dan mengarunginya. Hal tersebut telah mengakibatkan hubungan yang tidak linier antara pendidikan dengan lapangan kerja atau “one to one relationship”, karena apa yang terjadi dalam lapangan kerja sulit diikuti oleh dunia pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi atau efesiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Lebih lanjut Tilaar dalam Mulyasa bahwa sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional yaitu :

“1.   Menurunnya akhlak dan moral peserta didik,

2.   Pemerataan kesempatan belajar,

3.   Masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan,

4.   Status kelembagaan,

5.   Manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan,

6.   Sumber daya yang belum profesional.”[1]

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara kaffah (menyeluruh), terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan-perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan pendekatan dasar dalam proses perubahan itu.

Lebih lanjut DR. E. Mulyasa, M. Pd mengemukakan bahwa :

“Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life skill atau live competency) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik.”[2]

Pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dalam kegiatan belajar yang dilakukan melalui kerjasama secara demokratis. UNESCO (1994) mengemukakan dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila : pertama, pendidikan harus ditetapkan pada empat pilar yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar hidup dalam kebersamaan dan belajar menjadi diri sendiri. Kedua, belajar seumur hidup (live long learning). Kultur yang demikian harus dikembangkan dalam pembangunan manusia, karena pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia lebih penting dari pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah dimanfaatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

“Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional juga mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada   tanggal 2 Mei 2002. Namun demikian, berbagai indikator mutu  pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian   sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu   pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar   lainnya masih memprihatinkan.”[3]

Selanjutnya sedikitnya terdapat tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami perubahan secara merata yaitu :

“1.  Faktor kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan  pendekatan education production function atau input- out put analysis yang   tidak dilaksanakan secara    konsekuen.

2. Faktor penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara   birokratik sentralistik.

3. Faktor peran  serta  masyarakat, khususnya  orang tua siswa dalam    penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.”[4]

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan, baik melalui penataan perangkat lunak maupun perangkat keras. Di antara upaya tersebut, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang secara langsung berpengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Bila sebelumnya pengelolaan pendidikan merupakan wewenang pusat, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut kewenangannya berada pada pemerintah daerah kota/kabupaten.

Sejalan dengan uraian di atas, maka dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, mengantisipasi perubahan-perubahan global pada persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, khusunya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, maka pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan, dan demokratis.

Untuk kepentingan tersebut diperlukan perubahan yang cukup mendasar dalam sisem pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak sudah tidak efektif, dan tidak mampu lagi memberikan bekal serta tidak dapat mempersiapkan peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Perubahan mendasar tersebut berkaitan dengan kurikulum, yang dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan berbagai perubahan pada komponen-komponen lain.

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (competency based curriculum), yang dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan reformasi, guna menjawab tantangan arus globalisasi pada pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial, lentur dan adaptif terhadap berbagai perubahan. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap sistem pendidikan secara efektif, efesien, dan berhasil guna.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi seperti yang digariskan dalam Hluan Negara. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro maupun mikro. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memberi peluang kepada kepala sekolah, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimiliki.

Dengan adanya peranan kurikulum berbasis kompetensi dalam peningkatan prestasi belajar bidang studi pendidikan agama Kristen (PAK) bagi siswa Kristen di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang dituntut bekerja sama yang optimal antara para pengajar dalam meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Sehingga mutu pendidikan khususnya bidang studi pendidikan agama Kristen bagi siswa Kristen di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang dapat lebih ditingkatkan. Dengan kata lain kurikulum berbasis kompetensi (KBK) memerlukan pengajaran berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak diantara para anggota tim. Kerjasama para guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu ditentukan perumusan masalah yang akan diteliti. Sebelum penelitian dimulai terlebih dahulu peneliti membuat perumusan masalah, maka dalam hal itu akan jelas kelihatan sasaran dan penelitian suatu permasalahan yang dikedepankan hendaknya dicari jalan keluarnya  supaya masalah tersebut tidak selalu menjadi masalah. Namun ada kalanya mencari pemecahan masalah itu mengalami kesulitan, apabila masalah yang dihadapi atau dipilih itu tidak dirumuskan dengan jelas menurut Soehardi dalam bukunya yang berjudul Politik Sosial Modern menuliskan masalah adalah :

“Masalah sebagai suatu persoalan atau problem yang sukar   diselesaikan dan  terdiri dari suatu kompleks soal-soal yang telah   diketahui. Kompleks soal-soal mana mencatat supaya diselesaikan   dengan segera.”[5]

Sejalan dengan itu dalam menentukan sub masalah dapat juga dibantu oleh ketajaman dan ketepatan rumusan masalah sehubungan dengan hal itu S. Nasution mengatakan bahwa :

“Syarat tentang rumusan masalah antara lain : “Pertama, harus dalam bahasa yang jelas; kedua, tujuan penelitian yang jelas; ketiga, langsung tanpa putar belit atau pendahuluan panjang lebar”[6]

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan judul “Peranan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Peningkatan Prestasi Belajar Bidang Studi PAK bagi Siswa Kristen di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang”. Dengan uraian di atas agar penelitian ini dapat memberi jawaban yang jelas, maka rumusan masalah adalah :

  1. Sejauh manakah implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang ?
  2. Bagaimanakah Prestasi Belajar Siswa Kristen dalam bidang studi PAK di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang ?

C. Batasan Masalah

Menurut S. Nasution mengatakan :

“Tiap masalah pada hakekatnya kompleks sehingga tak dapat diselesaikan segala aspeknya dengan tuntas. Maka karena itu   peneliti harus membatasi ruang lingkup masalahnya.”[7]

Berorientasi pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan ruang lingkup masalah dalam KBK. Berdasarkan pada judul penelitian skripsi ini, maka penulis membatasi dari segi aspek-aspek yang mendukung Winarno Surakhmad mengatakan :

“Sebab batasan masalah perlu memenuhi syarat dalam perumusan   terbatas. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi pemecahannya, tenaga, waktu, biaya, dll yang timbul dalam rencana itu.”[8]

Jadi batasan masalah yang di teliti penulis sesuai dengan judul adalah : “Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Prestasi Belajar   Siswa   Kristen dalam bidang studi PAK”

D. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengupayakan merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan jalan menemukan fakta–fakta dan memberi penafsiran yang benar. Semua usaha yang dilakukan oleh setiap orang tentunya mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai, maka dalam konteks penelitian ini sesuai dengan judul tujuannya adalah :

  1. Untuk mengetahui implementasi kurikulum berbasis kompetensi di SD Negeri Nomor 13 Samarinda Seberang.
  2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa Kristen dalam bidang studi PAK di SD Negeri No.13 Samarinda Seberang.

E. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi masukan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan bagi yang berkepentingan sehubungan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kurikulum berbasis kompetensi.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi Guru guna meningkatkan proses belajar mengajar untuk mengarahkan pada prestasi belajar siswa yang akan dicapai.

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan informasi perpustakaan dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.


[1] Soehardi. Politik Sosial Modern. (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1975). Hal. 1

[2] S. Nasution. Metode Research. (Bandung : Jemmars, 1978). Hal. 25-26

[3] S. Nasution. Op. Cit. hal. 31

[4] Winarno Surakhmad. Paper, Tesis, Disertasi (Bandung : Tarsito. 1985). Hal. 38

[5] Soehardi. Politik Sosial Modern. Yogyakarta : Rineka Cipta. 1975). Hal. 1

[6] Nasution. Op. Cit. Hal. 31

[7] S. Nasution. Op. Cit. hal 31.

[8] Winarno Surakhmad. Paper, Tesis, Disertasi. (Bandung : Tarsito, 1985). Hal. 38


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: