REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM PADA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI-SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang telah berjalan dengan pesatnya seakan-akan sedikit menutupi keresahan masyarakat akan keberadaan tanah. Kebutuhan akan pemilikan dan penguasaan tanah secara sah sangatlah diperlukan pada masa sekarang ini. Dalam pengertian penguasaan tanah terkandung arti yang lebih luas daripada pemilikan tanah, oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan ataupun sebaliknya seseorang pemilik tanah tidak dapat melaksanakan penguasaan terhadap tanahnya. Hal tersebut adalah jelas perlu untuk ditata kembali guna mencegah jangan sampai terjadi adanya penguasaan tanah oleh suatu pihak dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain, penguasaan tanah secara melampaui batas dan juga penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak, kemudian pemilikan tanah adalah merupakan dasar terpenting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan pemerataan keadilan agar supaya setiap petani dapat mempunyai tanah dengan hak milik dalam batas-batas yang ditentukan.

Oleh karena itu redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah. Dan program redistribusi tanah tersebut juga memerlukan tersedianya data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Seringkali redistribusi tanah dan landreform dianggap identik, meskipun redistribusi tanah agak sedikit sempit dari pada landreform. Dalam landreform selalu diupayakan penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan atau sumber daya alam tersebut.

Tanah dan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu, proses ekploitasi tanah dan sumber daya alam harus menempatkan kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat secara sosial, bukan sekedar perhitungan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata. Selain itu, tanah dan sumber daya alam harus ditempatkan sebagai sarana pemberdayaan rakyat untuk melepaskan diri dari ketergantungan atau kemungkinan dieksploitasi kekuatan-kekuatan ekonomi besar. Itu artinya, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya haruslah dipriorotaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan, walaupun semua itu bukan berarti kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam untuk aktifitas ekonomi dalam skala besar dilarang. Dalam batas-batas tertentu, kegiatan ekonomi skala besar yang bergaris pada pemanfaatan sumber daya alam mesti difasilitas. Tetapi fasilitasi yang diberikan bukan hanya pemberian kesempatan untuk menguasai dan mengeksploitasikan tanpa batas, melainkan harus juga disertai dengan penetapan batas-batas untuk pemeliharaan berkelanjutan. Penguasaan tanah dan sumber daya berlebihan oleh segelintir orang harus dibatasi.

Jika disimak lebih lanjut, landreform memang bukanlah sebuah konsep sederhana. Pada dasarnya, landreform adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan di awal-awal  sekali dari pembangunan karena merupakan pondasi dari bangunan masyarakat yang akan diubah. Tanpa adanya landreform pembangunan akan berjalan pincang, dan akan selalu dihinggapi oleh penyakit struktural.

Dalam prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, suatu kebijakan nasional pembaruan agraria harus menerima kenyataan bahwa ada masyarakat-masyarakat dan komunitas-komunitas tertentu di Indonesia yang masih memiliki ruang untuk mengembangkan hukum dan tata cara pengelolaan sumber daya alamnya berdasarkan pengetahuan asli/setempat dan berdasarkan tatanan hukum dan adat setempat. Dengan dijalankannya redistribusi tanah objek landreform, segala keberagaman ini tidak harus dihapuskan, tetapi justru harus diakui, secara sosial, politik maupun legal, dan diberi ruang untuk berkembang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan judul:

“REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN  LANDREFORM  PADA  KANWIL  BADAN PERTANAHAN NASIONAL   PROPINSI SULAWESI-SELATAN”

I.2  Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi inti laporan adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana mekanisme kerja redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan landreform di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi-Selatan?
  2. Bagaimana sasaran redistribusi tanah ?
  3. Bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan landreform?
  4. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari tidak diberlakukannya landreform?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian adalah:

  1. Ingin mengetahui bagaimana mekanisme kerja redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan landreform di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi-Selatan.
  2. Ingin mengetahui bagaimana sasaran redistribusi tanah.
  3. Ingin mengetahui bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan landreform.
  4. Ingin mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan dari tidak diberlakukannya landreform.

­1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah :

  1. Agar dapat berguna bagi semua pihak khususnya yang terlibat dalam tata cara kerja redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan landreform
  2. Agar dapat berguna bagi penulis tentang kebijaksanaan pengaturan penguasaan tanah di kota Makassar.
  3. Dan diharapkan hasil laporan ini berguna bagi pengembangan ilmu sosial dan politik secara umum dan ilmu keagrarian  secara khusus.

1.4 Definisi Operasional

Redistribusi tanah objek Landrefrom adalah redistribusi tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai objek pengaturan penguasaan tanah kepada petani penggarap yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964.

Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah dimana didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang merupakan menjadi suatu permasalahan yang sangat komplit, kemudian bobot permasalahan yang dihadapi akan semakin meningkat pula karena potensi dan luas tanah yang terbatas dan sebagian besar dikuasai  dan dimiliki oleh orang-orang tertentu dan melampaui batas. Sehingga selayaknyalah penguasaan pengelola dan pemanfaatan tanah haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan.

Redistribusi tanah di Kota Makassar dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) dalam hal ini kantor Pertanahan Nasional. Selain penetapan luas maksimum dianggap perlu pula untuk diadakan penetapan luas minimum dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk mencapai taraf penghidupan yang layak dan belum tercapainya batas minimum tersebut dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa pelaksanaannya akan dilangsungkan berangsur-angsur dan diharapkan program redistribusi tanah dapat meningkatkan taraf hidup rakyat petani.

1.5 Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh data guna pembahasan hasil kerja praktek penulis melakukan penelitian dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan melakukan kuliah kerja lapangan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di  jalan Cendrawasih No. 438 Kota Makassar. Tempat ini dipilih karena memiliki hubungan dengan disiplin ilmu penulis selain itu untuk mempermudah penulis dalam penyusunan laporan akhir.

Jenis dan Sumber Data

Untuk dapat menyelesaikan penulisan laporan ini penulis mengumpulkan data dari berbagai jenis dan sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Data yang telah dikumpulkan dalam penyusunan laporan ini adalah: data primer dan data sekunder.

–        Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang memiliki  hubungan dengan tema laporan. Data tersebut adalah data dari tempat kerja lapang  penulis serta dari materi-materi perkuliahan.

–        Data sekunder merupakan data yang diambil dari tinjauan-tinjauan kepustakaan atau sumber data tertulis yang berkaitan dengan tema laporan. Data tersebut antara lain buku-buku literatur tentang pertanahan dan redistribusi tanah serta berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sangat menunjang kelengkapan penyusunan laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis mengumpulkan data dan bahan dengan menggunakan metode  sebagai berikut:

Pengamatan langsung

Penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan dan meneliti kelengkapan dokumen serta segala sesuatu yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh semua informasi yang mendalam tentang aspek yang menyangkut tentang redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan landreform. Wawancara ini dilakukan dengan para pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional serta berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung dengan tema laporan

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dilakukan terhadap Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

1.6 Analisa Data

Analisa terhadap data dilakukan secara menyeluruh sehingga di peroleh pembahasan yang tuntas mengenai mekanisme pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka pelaksanaan  landreform di kota Makassar. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskripsi komparatif. Analisa ini mendeskripsikan secara menyeluruh dan menampilkan makna  yang menjadi fokus penelitian.

Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: