TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen, baik berupa pelaku usaha dan konsumen barang maupun jasa. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan kata lain, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

Dalam hubungan demikian, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya di mana secara umum konsumen berada pada posisi tawar menawar yang lemah, akibatnya menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha atau produsen yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Salah satu konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK menegaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional dalam era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen  juga diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik keadaan konsumen menjadi lebih kuat dan sebaliknya produsen menjadi lemah. Di samping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, produsen juga harus dapat mengasuransikan tanggunggugatnya terhadap konsumen tersebut  (Ahmadi Miru, 2000:5).

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, di satu sisi produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan dan di sisi lain kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dari hasil produksi barang dan/atau jasa dari produsen. Hubungan produsen dan konsumen ibarat sekeping mata uang dengan  dua sisi yang berbeda (Nasution, 1995:38).

Dalam hubungan antara produsen dengan konsumen, terdapat berbagai macam kesulitan serta peliknya urusan perlindungan konsumen. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik baginya, melainkan juga pada keadaan di mana ia tidak dapat melakukan pilihan karena adanya penguasaan secara monopoli oleh satu pelaku usaha atas kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Sudaryatmo dalam Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001:2).

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh konsumen dalam hubungannya dengan produsen sangat membutuhkan suatu kepastian hukum yang dapat memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan mampu untuk mengatasi segala macam kerumitan dalam hubungan antara produsen dan konsumen.

Salah satu pasal dalam UUPK yaitu Pasal 23 menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Di sini terlihat bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian melalui BPSK serta melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melalui tempat kedudukan konsumen  (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001:72).

Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diamanatkan oleh UUPK merupakan suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam penegakan hak-haknya. BPSK telah dibentuk di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Makassar. Pembentukan BPSK ini tentu saja membawa  amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kinerja yang optimal dari BPSK akan menjadi faktor penentu bagi BPSK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Namun, setelah sekian bulan keberadaan lembaga ini di Makassar, BPSK ternyata belum dapat memaksimalkan kinerjanya, bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga ini  (Rahmat Jaya, Fajaronline, akses 5 Juli 2003). Bahkan dalam wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar (Pra Penelitian), dikatakan bahwa hal yang menarik saat ini adalah keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan BPSK (saat ini masih dalam proses). Sehingga dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kinerja dari BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Makassar.

B.   Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas BPSK dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar ?
  2. Hambatan apakah yang dihadapi BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar ?
    1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.
    2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.

C.   Tujuan Penelitian dan   Kegunaan Penelitian

  1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi pelaku usaha, masyarakat, BPSK dan lembaga lainnya, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.
Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: