TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Di Indonesia korupsi sudah sampai pada titik nadir yang tidak dapat ditolerir, begitu mengakar dan sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Soemitro Djoyohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara 1989-1993 sebesar 30% dan hasil penelitian World Bank kebocoran dana pembangunan mencapai 45%. (Tempo, 22 Januari 1994). Sedangkan berdasarkan penelitian Transparency International (TI) selama lima (5) tahun berturut-­turut dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000, Indonesia selalu menduduki posisi 10 besar negara paling korup di dunia. (Transparency International, Corruption Perception, Index 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000)

Selanjutnya berdasarkan penelitian Political and Economic Risk Consultancy (PERC) tahun 1997, Indonesia menempati posisi negara terkorup di Asia. (Tempo, 22 Januari 1994).  Pada tahun 2001, posisi Indonesia pada urutan negara terkorup kedua setelah Vietnam.

Korupsi sudah terjadi pada semua aspek, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan tidak mustahil pada tahun 2002 jumlah tersebut sudah semakin meningkat. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai bureaucratic and judicial bribery menyatakan bahwa penyuapan peradilan di Indonesia yang tertinggi diantara negara-negara berkembang (Adnan Buyung Nasution, 2001:2). Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkat pengadilan yang diduga kuat melakukan korupsi. Ini memperlihatkan bahwa integritas yang rendah dan kemampuan terbatas menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman empiris selama ini terlihat bahwa di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat extra ordinary (luar biasa), profesional dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang masih belum memadai dan hambatan-hambatan penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Reformasi mengandung arti perubahan untuk perbaikan, maka di dalam era reformasi ini perlu adanya penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan, termasuk juga perbaikan kinerja lembaga-lembaga hukum dan aparat penegak hukum.

Dalam rangka menangani dan memberantas korupsi yang sudah membudaya dan sistematis dalam kehidupan bangsa Indonesia, serta untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka Pemerintah Indonesia memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirasakan belum memadai untuk pemberantasan korupsi yang bersifat luar biasa sehingga perlu diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu :

Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kedua, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C;

Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) meskipun terdakwa telah meninggal dunia selama persidangan.

Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. (Barda Nawawi Arief, 2002:216)

Pelaporan gratifikasi meliputi pelaporan terhadap pemberian (dalam arti luas) yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pelaporan gratifikasi juga mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pelaporan gratifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diterapkan oleh Malaysia dan Singapura. Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidak-tidaknya dapat mengurangi praktek korupsi yang selama ini telah terjadi (A. Hamzah, 2002:78).

Beranjak dari ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, penulis mengambil judul Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik dalam Gratifikasi pada Tindak Pidana Korupsi

B.   Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdahulu, beberapa masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

  1. Sejauhmanakah efektivitas sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi?
  2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
  3. Efektivitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi.
  4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.    Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan  memberikan kontribusi teoritis yakni :

  1. Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang sistem pembalikan beban pembuktian dalam gratifikasi pada tindak pidana korupsi.
  2. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
  3. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian dan studi perbandingan mengenai tindak pidana korupsi, terutama sebagai bagian dari proses penegakan hukum pada umumnya dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada khususnya.

2.    Kegunaan Praktek

Secara praktek penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.


Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: