UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA (Studi Kasus Putusan PN. Jakarta Utara No. 1125 KPID2004)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana pada masa sekarang ini masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan pendapat. Meskipun semua telah diatur dalam Undang-undang baik KUHP dan KUHAP masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami  bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Oleh karena tidak adanya pemahaman tersebut, sehingga seringkali terjadi implementasi hukum yang tidak benar, dimana hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tidak optimal dan tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.

Untuk mencapai suatu negara hukum yang baik maka dibuatlah kaidah hukum yang merupakan pengamanan dan pengiring agar tercapai keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Kaidah hukum ini dituangkan dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (Ahmad Ali, 2002:45) bahwa kaidah hukum merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selanjutnya orang berbuat didalam masyarakat.

Dahulu kala banyak sekali pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, ditarik kedua kaki dengan kuda kearah yang berlawanan, disalib, dirajam, dipacung, ditikam dengan keris, dicekik, dipaksa minum racun (seperti Socrates) dan di daerah Bugis dikenal pidana bagi pencuri, ialah dipukul seperti babi dan diarak keliling kampung pada hari pasar. Jadi pidana ini bersifat mempermalukan yang sangat berat bagi orang Bugis. Namun dengan perkembangan zaman hukuman seperti ini sudah tidak diterapkan lagi, karena kita hidup di negara kesatuan, dimana dalam negara itu mempunyai suatu hukum negara yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan.

Berkembangnya zaman maka berkembang juga pemikiran-pemikiran baru tentang dasar-dasar pemidanaan, dimana penanganan kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok penting dari berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang dasar-dasar pemidanaan itu adalah (J.M.Van Bemmelen – J.P. Balkema – Th. W. Van Veen, 1987:21).

  1. Tujuan pokok hukum pidana adalah penentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat.
  2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
  3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif

Jadi ada dua hal yang penting dalam hukum pidana yaitu penentuan perbuatan-perbuatan apa yang (perlu) diancam dengan pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Dengan demikian pidana sanksi sangat penting. Akan tetapi, sekarang muncul hukum yang disebut hukum pidana fungsional. Hukum pidana bukan saja fungsional memberikan nestapa pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana. Dikenal yang disebut asas oportunitas, kemudian yang disebut pardon.

Dalam titel II Buku I KUHP, tergambar sistem hukum pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 empat macam hukuman pokok : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, denda dan tiga macam hukum tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kacamata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan : menurut pikiran biasa benar, tetapi psikologis kurang tepat, atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang benar tetapi psikologis memuaskan.

Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukuman-hukuman pidana, yaitu kurang dilihat pada berat ringannya perbuatannya secara obyektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaatnya bagi si penjahat. Ini berakibat bahwa hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang hukuman, tetapi harus beraneka warna agar beberapa boleh sesuai dengan tabiat masing-masing orang hukuman. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sederhana seperti yang sekarang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, mengingat terdapat seribu satu macam tabiat dari setiap manusia, maka kiranya tidak mungkin menciptakan suatu hukuman pidana yang mungkin memuaskan setiap manusia.

Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat dengan KUHAP. Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang 13 Tahun 1965.

Salah satu bentuk hukuman pidana yang dianut adalah perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyak untuk mengisi kasnya (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006:304).

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810 walaupun di negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu ditentukan dalam hal apa-apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu : pertama, yang diperoleh dengan kejahatan, dan yang kedua, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Uraian singkat diatas yang melatar belakangi sehingga penulis memilih judul : “Mekanisme Penanganan Barang-Barang yang Dirampas untuk Negara di Kota Makassar

B.    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana mekanisme penanganan barang-barang yang dirampas untuk Negara apakah sudah memenuhi prosedur menurut hukum yang berlaku?
  2. Kendala apakah yang dialami dalam perampasan barang-barang yang dieksekusi?
  1. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
    1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah:

  1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan barang-barang tertentu yang dirampas oleh negara.
  2. Untuk mengetahui Kendala apakah yang dialami dalam perampasan barang-barang yang dieksekusi.
  3. Kegunaan Penelitian
    1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme penanganan barang-barang tertentu atau harta kekayaan yang dirampas oleh negara.
    2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang mekanisme penanganan barang-barang tertentu atau harta kekayaan yang dirampas oleh negara.
Iklan

Comments are disabled.

%d blogger menyukai ini: