Category Archives: Fakultas Hukum

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK TERKENAL

BAB  1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi kelancaran perdagangan dalam era globalisasi saat ini  adalah faktor merek. Merek di negara-negara Industri  dianggap sebagai “roh“  bagi produk-produk  barang dan jasa. Sehingga untuk mendesain  suatu merek  atas barang dan jasa, mereka tidak segan-segan  mengeluarkan biaya yang banyak.

Masalah pemalsuan merek terkenal saat ini, tidak lagi merupakan persoalan suatu negara saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan internasional, terlebih lagi setelah dunia perdagangan telah semakin canggih, ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi, dengan promosi baik melalui media cetak atau elektronik  maka suatu produk dengan merek tertentu sudah dapat melintasi batas-batas negara dengan cepat sehingga wilayah  pemasaran  produk-produk bermerek  menjadi semakin meluas. Skala  investasi dan kemajuan teknologi  bahkan telah mendorong timbulnya  kebutuhan pasar yang lebih meluas. Pasar dengan batas wilayah negara  tidak lagi dirasa cukup. Apa yang hari ini dibuat oleh suatu negara, dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, esok  lusa atau minggu depan telah tersaji di pasar  negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi  dan industri yang telah merambah dunia usaha dan perdagangan  tersebut, maka norma dan tata niaga pun telah berubah  dan berkembang dengan amat pesatnya. Hal tersebut juga telah  mengubah  selera masyarakat. Pemakaian  barang dengan merek terkenal  telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal  memberikan rasa kepuasan  dan kebanggaan tersendiri  bagi para pemakainya. Masyarakat seakan-akan telah hanyut ke arah  apa yang dikenal dengan  “label  minded society“.

Pertumbuhan semacam ini tidak terlepas dari kondisi psikologis  masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum  dalam bidang merek yang sangat buruk, sehingga sering kecenderungan ini tidak lagi memperhatikan faktor kemampuan ekonomis yang bersangkutan. Akibatnya sering  terjadi seseorang yang secara ekonomis  sebetulnya tidak mampu  membeli dan memakai suatu barang dengan merek terkenal, namun karena faktor gengsi, mereka memaksakan diri untuk membeli dan memakai barang tersebut.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan  untuk memperoleh keuntungan  dalam perdagangan barang yang biasanya  menggunakan merek terkenal  (welknown Mark) . Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan  yang relatif besar dalam waktu yang cepat.  Hal ini dibenarkan oleh  Parlugutan Lubis  (2001:54) Pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan,  Pelanggaran di bidang Merek  umumnya adalah pemakaian  merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal  dengan tujuan untuk             memudahkan  pemasaran. Hal ini dilakukan  umumnya  untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen dan pemilik merek yang sah.

Kondisi seperti ini telah memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan hasrat konsumen  dengan menawarkan barang “asli  tapi palsu“  atas suatu merek terkenal atau merek-merek yang hanya mirip. Sudah pasti harga  barang dengan merek yang demikian  sangat miring, dan seringkali memang disesuaikan dengan  kondisi kantong segmen konsumen yang mempunyai kecenderungan  demikian, kendati ada juga yang menjual lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara  permintaan dengan penawaran. Konsumen yang sangat gandrung dan mengutamakan faktor gengsi, memperoleh kepuasan  karena berhasil menikmati barang-barang dengan merek terkenal, atau mirip (kendati palsu/cuma serupa). Sedangkan  para  pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan begitu mudahnya, dengan membonceng  (passing of) pada  merek terkenal. Sementara dipihak lain, pemilik merek  asli  harus menerima kerugian yang  sangat besar. Padahal pemilik merek inilah yang bekerja keras membangun  citra (reputasi) merek itu, tetapi orang lain  menikmatinya tanpa susah payah. Selain itu  juga sangat banyak konsumen yang tertipu dengan membeli barang dengan merek terkenal yang ternyata telah dipalsukan.

Hal ini memang tidak terlepas dari  ketentuan-ketentuan hukum yang kita anut  sebelumnya. Aturan  hukum  sebelumnya  yakni  Undang-Undang Nomor  21 tahun  1961  menggunakan  sistem  deklaratif.  Menurut  Iman Sjahputra  (1997 : 28) Sistem deklaratif adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek timbul karena pemakaian pertama oleh pihak pemilik merek, walaupun tidak didaftarkan oleh pemilik merek.

Sistem ini mempunyai kelemahan karena tidak diketahui kapan suatu merek dipakai seseorang. Sehingga bila terjadi sengketa antara 2 (dua) pihak dimana satu pihak mengklaim bahwa beliau adalah pemakai pertama dari merek tersebut, sementara pihak lain juga mengklaim hal yang sama, maka untuk membuktikan siapa yang merupakan pemakai pertama dari merek tersebut merupakan hal yang tidak mudah.

Karena dipandang tidak sesuai lagi, maka sistem deklaratif tersebut diubah menjadi sistem konstitutif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem Konstitutif menurut Iman Sjahputra ( 1997 : 28 ) adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek tercipta karena adanya pendaftaran dari yang bersangkutan.

Sistem Konstitutif  dianggap dapat menjamin kepastian  hukum  yang disertai pula  dengan ketentuan-ketentuan  yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan  cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan selain memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas pada Pengadilan  Jakarta Pusat, tetapi juga  melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah ditetapkan, serta tetap dimungkinkannya  gugatan melalui PTUN, bahkan dalam masa pengumuman  permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakannya sebagai pemakai pertama  untuk mengajukan keberatan.

Dengan berlangsungnya globalisasi pasar  yang semakin cepat serta dukungan transportasi serta komunikasi  yang canggih maka tatanan dan praktek niaga  membutuhkan perhatian yang besar. Sebab dengan perluasan pasar seperti itu, dunia industri dan niaga memerlukan penyesuaian  dalam sistem perlindungan hukum  terhadap Merek yang digunakan  pada produk yang diperdagangkan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut maka aturan-aturan merek di Indonesia harus  kembali mengalami perubahan .

Aturan hukum  tentang merek dengan Undang-undang Nomor  19 Tahun 1992  serta Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1997  (konsolidasi)  tentang Merek  dianggap telah tidak sesuai lagi dan untuk itu kemudian diubah  dalam Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-undang Merek baru. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pemerintah Indonesia sangat ingin memberikan perlindungan hukum serta mengantisipasi segala bentuk pemakaian merek secara melawan hukum  yang terjadi karena perkembangan  dunia industri dan niaga  yang berlangsung sangat cepat.

Dengan berlakunya Undang-undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi iklim  perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi obyek kajian dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

  1. Sejauhmana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Sejauh mana pelaksanaan  perlindungan hukum atas  merek terkenal oleh aparat penegak hukum di bidang HAKI.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan  penelitian  yang hendak dicapai  dalam penulisan skripsi ini  adalah :

(1)     Tujuan Penelitian :

  1. Untuk mengetahui peran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Untuk mengetahui para penegak hukum dalam bidang HAKI dalam menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran atas merek, dalam hal ini, pemalsuan atas merek terkenal.

(2)     Kegunaan Penelitian

  1. Diharapkan Karya Ilmiah ini dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang merek, baik itu sebagai peneliti, pengusaha , pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang HAKI, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan merek terkenal.
  2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya yang membahas masalah merek terkenal.


UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA (Studi Kasus Putusan PN. Jakarta Utara No. 1125 KPID2004)

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana pada masa sekarang ini masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang disebabkan oleh banyaknya perbedaan pendapat. Meskipun semua telah diatur dalam Undang-undang baik KUHP dan KUHAP masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami  bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Oleh karena tidak adanya pemahaman tersebut, sehingga seringkali terjadi implementasi hukum yang tidak benar, dimana hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tidak optimal dan tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu, oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan.

Untuk mencapai suatu negara hukum yang baik maka dibuatlah kaidah hukum yang merupakan pengamanan dan pengiring agar tercapai keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Kaidah hukum ini dituangkan dalam perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (Ahmad Ali, 2002:45) bahwa kaidah hukum merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selanjutnya orang berbuat didalam masyarakat.

Dahulu kala banyak sekali pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, ditarik kedua kaki dengan kuda kearah yang berlawanan, disalib, dirajam, dipacung, ditikam dengan keris, dicekik, dipaksa minum racun (seperti Socrates) dan di daerah Bugis dikenal pidana bagi pencuri, ialah dipukul seperti babi dan diarak keliling kampung pada hari pasar. Jadi pidana ini bersifat mempermalukan yang sangat berat bagi orang Bugis. Namun dengan perkembangan zaman hukuman seperti ini sudah tidak diterapkan lagi, karena kita hidup di negara kesatuan, dimana dalam negara itu mempunyai suatu hukum negara yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan.

Berkembangnya zaman maka berkembang juga pemikiran-pemikiran baru tentang dasar-dasar pemidanaan, dimana penanganan kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok penting dari berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang dasar-dasar pemidanaan itu adalah (J.M.Van Bemmelen – J.P. Balkema – Th. W. Van Veen, 1987:21).

  1. Tujuan pokok hukum pidana adalah penentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat.
  2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
  3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif

Jadi ada dua hal yang penting dalam hukum pidana yaitu penentuan perbuatan-perbuatan apa yang (perlu) diancam dengan pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Dengan demikian pidana sanksi sangat penting. Akan tetapi, sekarang muncul hukum yang disebut hukum pidana fungsional. Hukum pidana bukan saja fungsional memberikan nestapa pada pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tenteram. Penerapan hukum pidana tidak selalu berakhir dengan penjatuhan pidana. Dikenal yang disebut asas oportunitas, kemudian yang disebut pardon.

Dalam titel II Buku I KUHP, tergambar sistem hukum pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 empat macam hukuman pokok : hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, denda dan tiga macam hukum tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kacamata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan : menurut pikiran biasa benar, tetapi psikologis kurang tepat, atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang benar tetapi psikologis memuaskan.

Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukuman-hukuman pidana, yaitu kurang dilihat pada berat ringannya perbuatannya secara obyektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaatnya bagi si penjahat. Ini berakibat bahwa hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang hukuman, tetapi harus beraneka warna agar beberapa boleh sesuai dengan tabiat masing-masing orang hukuman. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sederhana seperti yang sekarang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, mengingat terdapat seribu satu macam tabiat dari setiap manusia, maka kiranya tidak mungkin menciptakan suatu hukuman pidana yang mungkin memuaskan setiap manusia.

Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat dengan KUHAP. Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana, tetapi kitab ini pun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang 13 Tahun 1965.

Salah satu bentuk hukuman pidana yang dianut adalah perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyak untuk mengisi kasnya (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2006:304).

Pidana perampasan kemudian muncul dalam Code Penal 1810 walaupun di negeri Belanda dihapus pada abad ke-18. kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu ditentukan dalam hal apa-apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu : pertama, yang diperoleh dengan kejahatan, dan yang kedua, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja.

Uraian singkat diatas yang melatar belakangi sehingga penulis memilih judul : “Mekanisme Penanganan Barang-Barang yang Dirampas untuk Negara di Kota Makassar

B.    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana mekanisme penanganan barang-barang yang dirampas untuk Negara apakah sudah memenuhi prosedur menurut hukum yang berlaku?
  2. Kendala apakah yang dialami dalam perampasan barang-barang yang dieksekusi?
  1. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
    1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah:

  1. Untuk mengetahui mekanisme penanganan barang-barang tertentu yang dirampas oleh negara.
  2. Untuk mengetahui Kendala apakah yang dialami dalam perampasan barang-barang yang dieksekusi.
  3. Kegunaan Penelitian
    1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang mekanisme penanganan barang-barang tertentu atau harta kekayaan yang dirampas oleh negara.
    2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang mekanisme penanganan barang-barang tertentu atau harta kekayaan yang dirampas oleh negara.

AKTIVITAS HUMAN RELATIONS DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI KANTOR

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui bahwa kegiatan human relations telah terjadi sejak manusia terdiri dari lebih dari satu orang. Hal ini juga berarti bahwa human relations merupakan suatu gejala sosial yang hampir setua dengan hidup bermasyarakat. Sasaran material dari human relations adalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan sasaran formilnya mencakup ruang lingkup hubungan antar manusia. Di dalam konsep ilmu pengetahuan disiplin ilmiah human relations termasuk dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial dan mengalami perkembangan di bidang sosiologi, ilmu jiwa sosial, ilmu politik, dan manajemen. Perkembangannya maju dengan pesat setelah perang dunia kedua berakhir sejalan dengan perkembangan organisasi lembaga, perusahaan dan industri-industri raksasa maupun dalam lembaga pemerintahan yang menggunakan teknik manajemen yang akurat serta tepat guna. Sesuai dengan latar belakang inilah maka tidaklah mengherankan apabila kegiatan human relations banyak dikembangkan dalam dunia lembaga, perusahaan, industri, pemerintah maupun bisnis dan public administration. Begitupula yang akan kami teliti pada Pemerintah Daerah Tana Toraja.

Sebagai suatu disiplin ilmu maka human relations adalah suatu studi tentang hubungan antar manusia yang mencakup semua bentuk interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Davis dalam Effendy (1993:51), mengemukakan bahwa human relations adalah kegiatan dalam upaya memotivasi manusia untuk menumbuhkan kerja sama yang efektif, dan memberikan pemenuhan kebutuhan dan juga tujuan organisasi. Potensi aktualitas dan proses kreativitas manusia perlu digali, diarahkan dan dikembangkan di dalam wadah masyarakat dan juga organisasi.

Dalam hubungannya dengan manajemen sumber daya manusia, komunikasi yang dalam hal ini human relations bukan hanya sekedar berarti pengiriman dan penerimaan pesan, tetapi lebih jauh dari itu, human relations juga bertujuan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Sesuai dengan tujuan tersebut, pengembangan potensi pegawai dalam suatu pemerintahan tidak akan terlepas dari upaya peningkatan motivasi dan prestasi kerja seorang pegawai.

Seorang pegawai yang termotivasi baik, akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keefektifan organisasinya. Jika seorang pegawai termotivasi dengan baik, maka akan menunjukkan suatu pemerintahan yang berjalan efektif dan hal ini merupakan kunci sukses bagi seorang atasan dalam membina perusahaan/lembaga/pemerintahan yang dipimpinnya.

Ada lima hal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitan human relations terhadap peningkatan motivasi kerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, kelima hal tersebut antara lain :

  1. Tersedianya umpan balik dan proses mendengarkan yang efektif.
  2. Adanya kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Dapat memahami kebutuhan-kebutuhan pegawai bawahan.
  4. Penggunaan waktu secara tepat dan efektif.
  5. Mempergunakan saluran komunikasi yang tepat.

Seorang atasan yang mendapat umpan balik dari bawahannya, hendaknya menerima secara seksama. Sehingga komunikasi berikutnya tidak menimbulkan isyarat-isyarat non-verbal, karena jika tidak mendapat respon, maka persepsi kedua belah pihak akan kabur. Komunikasi yang baik hendaknya direncanakan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan, sehingga tidak terkesan hambar, terutama komunikasi vertikal yang dilakukan antara atasan dengan bawahan. Dalam situasi yang demikian, maka pegawai dalam posisinya sebagai bawahan mempunyai kebutuhan dan senantiasa perlu diperhadapkan sebagai kendala yang perlu mendapat perhatian, minimal secara moral, sehingga bawahan merasa aman menerima, menyimpan dan sekaligus melaksanakan pesan dari atasan atau setidak-tidaknya bawahan merasa tidak dirugikan.

Secara sekilas human relations terlihat sebagai suatu hal yang biasa dan mudah dilakukan, tetapi sebenarnya tidaklah demikian adanya. Human relations adalah suatu hal yang dinamis dan tidak terlepas dari faktor manusia. Hubungan kerja antara atasan dengan bawahan misalnya. Komunikasi, tugas, dan tanggung jawab atau pendelegasian wewenang akan sangat sulit dilakukan jika tidak dibarengi dengan proses human relations yang baik.

Disadari atau tidak, human relations dapat memberi pengaruh-pengaruh positif terhadap motivasi kerja seseorang. Teknik-teknik yang kurang tepat yang digunakan oleh seorang atasan dalam berkomunikasi dengan bawahannya (komunikasi vertikal) akan berakibat menurunnya motivasi kerja bawahannya. Hal ini dapat terjadi karena motivasi berhubungan erat dengan implikasi-implikasi yang diterima sebagai hasil suatu komunikasi. Adapun komunikasi horizontal dalam berkomunikasi yaitu berupa koordinasi tugas, penyelesaian masalah, pembagian informasi, dan resolusi konflik.

Peran  human relation sangat menentukan aktifitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, human relations  harus memiliki evaluasi prestasi kerja bagi seluruh orang-orang yang ada di dalam organisasi, sehingga organisasi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian prestasinya dan hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian kompensasi, pengembangan potensi diri serta perbaikan lingkungan kerja dalam melakukan inovasi yang akhirnya akan meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan prestasi kerjanya, maka organisasi harus memberikan insentif atau membuat kebijakan tertentu dalam rangka memotivasi pegawainya, agar dapat memberikan kontribusi balikan kepada organisasi, yaitu berupa prestasi kerja yang tinggi.

Kantor Bupati Tana Toraja adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai organisasi yang cukup baik, dimana kegiatan-kegiatan kerja dilimpahkan kepada seluruh pegawai, baik pegawai tetap (PNS) maupun pegawai honorer. Menarik untuk diteliti aktifitas human relations dalam hal ini pimpinan (atasan) dalam memotivasi karyawannya.

  1. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Sejauhmana aktifitas human relations di Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam peningkatan motivasi kerja pegawai kantor Bupati Tana Toraja?
  2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada proses human relationspada pegawai kantor Bupati Tana Toraja?
  3. 1. Tujuan Penelitian
    1. Untuk mengetahui aktifitas human relations dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai kantor Bupati Tana Toraja.
    2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada human relations pada pegawai kantor Bupati Tana Toraja.
  4. 2. Kegunaan Penelitian

C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan penelitian ini dilakukan, yaitu :

  1. Secara teoritis, yaitu penelitian ini nantinya dapat berguna sebagai kerangka acuan bagi mahasiswa atau cendekiawan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
  2. Secara praktis, yaitu menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam rangka mengembangkan human relations kemudian pengaruhnya terhadap motivasi kerja pegawainya.
  3. D. Kerangka Konseptual

Masalah utama yang sering nampak dijagad ini khususnya yang sering dihadapi oleh kalangan pimpinan perusahaan, lembaga, pemerintahan, maupun organisasi-organisasi lainnya, yaitu menyangkut prinsip utama dasar-dasar yang memungkinkan orang/manusia untuk tergerak melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati.

Berbicara mengenai masalah kemauan dan kesediaan untuk melaksanakan tugas pekerjaan merupakan hal yang cukup kompleks seperti juga kompleksnya melakukan pendekatan pada manusia itu sendiri. Untuk mengenali masalah tersebut dan mendalaminya, maka mutlak diperlukan pengetahuan tentang apa yang disebut human relations terutama dalam tujuan komunikasi.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup human relations maka dalam penelitian ini akan dicoba fokuskan pada apa yang disebut Organizational Human Relations. Untuk mencari pengertian human relations nampaknya tidaklah mudah dapat menemukan kata-kata yang tepat sebagai terjemahan dari human relations, ada yang menterjemahkan sebagai hubungan antar manusia. Secara harfiah terjemahan tersebut tidaklah salah, akan tetapi tidak mengandung makna human relations yang sebenarnya. Pada istilah hubungan antar manusia tidak terdapat titik berat yang meyakinkan, sedangkan titik berat pada human relations adalah humannya (manusianya). Jadi di sini faktor manusianya berupa sifatnya, wataknya, tingkah lakunya, pribadinya dan bukan hanya wujudnya saja. Human relations adalah masalah rohaniah, yaitu proses rohaniah yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap dan tingkah laku menuju suatu kebahagiaan atau kepuasan hati. Proses ini berlangsung pada dua atau tiga orang yang terlibat dalam hubungan komunikatif, yaitu komunikasi antar persona. Mengenai human relations, Effendy (1993:50) memberi pengertian human relations dalam arti sempit yaitu :

“Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja (work situation) dan dalam organisasi kekaryaan (work organization) dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati”.

Dengan kegiatan human relations para pemimpin organisasi kekaryaan berusaha memecahkan masalah yang menimpa para karyawan secara individual, sehingga dengan demikian mereka dapat digairahkan dan digerakkan ke arah yang lebih produktif. Norman dalam Effendy (1993:50) mengatakan bahwa :

“Human relations dapat diusahakan untuk menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah salah pengertian dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Dalam melaksanakan human relations itu pemimpin organisasi atau lembaga melakukan komunikasi dengan para karyawannya secara manusiawi untuk menggiatkan mereka bekerja bersama-sama, sehingga hasilnya memuaskan di samping itu mereka bekerja dengan hati puas”.

Adapun konsep dasar human relations adalah hakekat manusia itu sendiri. Sehubungan dengan  manusia, maka terdapat empat asumsi (anggapan dasar) yaitu :

  1. Perbedaan-perbedaan individual.
  2. Manusia seutuhnya.
  3. Motivasi.
  4. Martabat manusia (human dignity)

Di samping itu, motivasi merupakan bagian dari human relations untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam diri seseorang, sehingga seseorang yang diberi motivasi dapat bekerja lebih keras, berusaha mencari tingkat tanggung jawab, bekerja tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan melakukan pekerjaannya dengan profesional.

Dalam motivasi kerja dapat diukur sebagai berikut :

  1. Tinggi, motivasi kerja tinggi apabila bawahan memiliki disiplin kerja yang tinggi, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan serta menghasilkan kualitas hasil pekerjaan yang sangat memuaskan bagi atasan.
  2. Sedang, motivasi kerja sedang apabila bawahan kurang memiliki disiplin kerja, kurang mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan serta kualitas hasil pekerjaan yang kurang memuaskan bagi atasan.
  3. Rendah, motivasi kerja rendah apabila bawahan tidak memiliki disiplin kerja, tidak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan serta kualitas hasil pekerjaan yang tidak memuaskan bagi atasan.

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan adalah merupakan ujung tombak keberhasilan suatu organisasi, karena organisasi yang dipimpin oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya baik itu kebutuhan manusia secara fisiologis atau secara psikologis, karena kepemimpinan merupakan salah satu alat (tool) dalam human relations bagaimana mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi, dan bagaimana orang bertingkah laku sehingga dengan kepemimpinan yang baik diharapkan akan meningkatkan motivasi kerja orang-orang yang dipimpinnya.

Pendidikan adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang pemimpin dalam human relations karena dengan pendidikan yang tinggi, akan memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih baik dan profesional. Begitupun bagi karyawan atau bawahan dengan memiliki pendidikan, maka seseorang akan lebih mudah diajak berkomunikasi, dalam sebuah organisasi dan dapat lebih mudah untuk memahami dan mengerjakan tugas-tugas dalam sebuah organisasi.

Di samping itu, ada dua faktor yang menentukan sifat tabiat manusia yakni pembawaan sejak lahir (heredity) dan lingkungan hidupnya (environment). Yang menjadi dasar dari sifat, watak tabiat manusia ialah sifat-sifat yang dimilikinya begitu ia dilahirkan, sifat mana adalah warisan dari orang tuanya dan nenek moyangnya. Sifat-sifat tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia hidup. Lingkungannya akan menentukan apakah sifat-sifat yang dibawanya sejak lahir itu akan berkembang atau tertahan. Interaksi dengan orang-orang dalam lingkungannya akan berpengaruh kepada sifat-sifat yang sudah ada padanya. Yang diartikan pengaruh di sini ialah bahwa sifat-sifat yang sudah ada itu berkembang atau tertahan, tetapi tidak mematikan.

Dalam perjalanan hidupnya, dalam berinteraksi dengan lingkungannya, seseorang menangkap kesan-kesan dari luar dirinya melalui panca inderanya. Yang ia lihat, dengar dan sebagainya masuk di alam sadarnya dan berhimpun di alam bawah sadarnya, berpadu dengan kesan-kesan pengalaman warisan nenek moyangnya yang sudah ada sejak lahir. Hal itulah yang menimbulkan perbedaan sifat tabeat manusia. Juga yang tidak bisa diabaikan adalah faktor gender (jenis kelamin) dimana kedua jenis mahluk (manusia) tersebut mempunyai banyak perbedaan sifat yang dapat mempengaruhi perilakunya.

Bagan berikut ini, akan membantu memahami kerangka konseptual yang dimaksud di atas :

  1. E. Definisi Operasional

Definisi operasional, sangat membantu dalam menemukan fakta dan memahami peristilahan yang digunakan.

  1. Aktifitas, kegiatan yang dilakukan secara nyata dan direncanakan oleh human relations yang ditujukan pada orang-orang dalam suatu badan organisasi tentang sesuatu hal yang mempunyai tujuan tertentu.
  2. Motivasi kerja, yaitu daya gerak, gairah atau semangat kerja yang diperlihatkan karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yang diperoleh melalui imbalan-imbalan (economic, social, dan psicological rewards) atau melalui persesuaian pimpinan/atasan suatu lembaga.
  3. Pegawai, aparatur negara yang biasa kita kenal dengan nama pegawai negeri sipil (PNS) aparatur yang berasal dari kata aparat yang berarti badan, alat, instansi pegawai negeri sipil.
  4. Human relation, komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak yang dilakukan dimana saja.
  5. Tipe dan Waktu Penelitian

F.     Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bupati Tana Toraja, waktu penelitian   Mei 2006 – Juni 2006

  1. Tipe Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang digambarkan secara obyektif berdasarkan data atau fakta yang ditemukan.

  1. Populasi dan Informasi Penelitian
    1. Populasi, populasi yang akan diteliti adalah pegawai kantor Bupati Tana Toraja Bagian Kepegawaian dimana jumlah pegawai negeri sipil sebanyak (20) dan pegawai honor sebanyak (3 orang)
    2. Informan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling yaitu memilih beberapa orang pegawai atau karyawan yang didasari atas pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai permasalahan yang akan diteliti.
  2. Jenis dan Sumber Data

1)      Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada Pemerintah Daerah Tana Toraja sehingga data yang diperoleh adalah :

–        Data tentang pelaksanaan human relations atasan/pimpinan kantor Bupati Tana Toraja terhadap pegawai dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan kemungkinan untuk mendapatkan metode-metode yang digunakan dalam peningkatan motivasi kerja pegawainya.

–        Data tentang sejarah perkembangan Pemerintah Daerah Tana Toraja sejak didirikan hingga saat ini.

2)      Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan tertulis dengan melakukan pencatatan data pembangunan

–        Buku-buku petunjuk dan job description

–        Dokumen-dokumen dan laporan-laporan Pemerintah Daerah yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

  1. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode :

1)      Library research (kepustakaan) yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mengunjungi perpustakaan, terutama mendapatkan literatur yang sesuai dengan topik pembahasan, mencari teori-teori yang kemungkinan dapat menjadi landasan teoritis (data sekunder).

2)      Field research (penelitian lapangan), yaitu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data (data primer) dengan cara :

  1. Melakukan observasi, yaitu pengamatan pada obyek penelitian untuk mendapatkan bukti data yang berhubungan dengan permasalahan.
  2. Melakukan wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang diatur dengan sistematis berdasarkan masalah yang ditetapkan sebelumnya. Penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan perincian yaitu :

–        Pimpinan                                                  1 orang

–        Staf/pegawai tetap PNS                          8 orang

–        Pegawai honor                                         2 orang

  1. Mengadakan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan mengedarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti.
  2. Teknik Analisis Data

Guna mendapatkan data yang kualified, maka data yang telah dikategorikan (data primer dan data sekunder), dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran tentang hasil penelitian dengan asumsi bahwa teori-teori mengenai komunikasi atasan dengan bawahan tetap berlaku dan terkait dalam melakukan analisis data.


ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata Usaha Negara, kita telah selangkah lebih maju  dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem Peradilan di negara hukum kita. Karena salah satu unsur dari negara hukum telah terpenuhi.

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar   1945  tidak menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, namun secara obyektif dapat ditangkap makna akan keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum. Keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum ini  dapat dilihat  dalam  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945, disebutkan sistem pemerintahan sebagai berikut :

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum {rechtsstaat} tidak berdasarkan kekuasaan belaka {machtsstaat}.  Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi {hukum dasar} tidak berdasar absolutisme {kekuasaan yang tidak terbatas}”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan   penguasa   harus menurut dan didasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. Sehingga kekuasaan penguasa dapat dibatasi dalam arti terkontrol, di samping itu hak-hak asasi warga negara dilain pihak akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam hubungan ini, memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini.  Sehingga dalam melaksanakan   tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian sebagai suatu negara hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan atas hukum atau tidak.  Di mana lembaga yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini selaras dengan kehendak Undang-undang Dasar 1945, yang termuat dalam pasal 24 yang selengkapnya berbunyi:

{1} Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.

{2} susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Dan sebagai pelaksanaan pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat {!} disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan  Militer usaha negara
  4. Peradilan  Tata Usaha Negara

Dengan demikian penyelenggaraan Peradilan tata usaha negara {Peradilan administrasi} di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negatif dari peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang {detournement de pouvoir}, pelampauan batas kekuasaan {exces de pouvoir}, sewenang-wenang {willekeur}, pemborosan {inefficiency}, dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin diabaikan begitu saja. Di samping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan aparatur pemerintah menurut hemat penulis sangatlah penting artinya, mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang ada, yakni; Sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu jalur hukum yang mempunyai ciri pembeda dengan penyelesaian masalah pada lembaga Peradilan yang lain.

Di samping hal tersebut, keberadaan  Peradilan Tata usaha Negara sebagai lembaga Peradilan  yang masih baru, menurut  hemat penulis, tidak tertutup kemungkinan masih adanya  hal-hal yang berkaitan dengan  lembaga ini yang masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya  menyangkut penyelesaian Sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan hal inilah, sehingga mendorong penulis untuk menelaah dan menuangkannya ke dalam   suatu skripsi yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA    USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR “.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara {UU PTUN} disebutkan:

{1} dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa tata usaha negara tertentu, maka Sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

{2} pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

berdasar penjelasan pasal 48 di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 2 jalur berperkara dalam Peradilan tata usaha negara a.  Untuk keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal penyelesaian melalui upaya administratif, gugatan langsung diajukan kepada pengadilan tata usaha negara {tingkat pertama} sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administratif, penyelesaian perkaranya akan dilakukan melalui jalur upaya administratif yang tersedia.

Bagi sengketa Tata Usaha Negara yang mengenal upaya administratif, di sini telah terjadi loncatan jenjang Pemerikasaan di pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian melalui upaya administratif adalah langkah pertama yang harus ditempuh, apabila penyelesaian ini tidak memuaskan selanjutnya langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dengan bergesernya posisi  tugas dan wewenang  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka telah terjadi penyimpangan terhadap asas pemeriksaan perkara  yang berjenjang, kecuali apabila pemeriksaan sengketa melalui upaya  administratif itu dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama {wicipto, 1994:185}.

Sedangkan Sjachran Basah  {SF. Marbun, 1988:82} tentang pergeseran posisi ini menyatakan bahwa telah terjadi “loncatan” yang dapat berakibat kerugian kesempatan untuk  memperoleh  saluran Peradilan Administrasi Murni.  Justisiabelen kehilangan satu kesempatan dalam mencari kebenaran dan keadilan menurut hukum atau terlepas satu perlindungan hukum untuknya.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis perlu adanya analisis secara mendalam terhadap penyelesaian Sengketa tata usaha negara, khususnya menyangkut penyelesaian Sengketa melalui jalur upaya administratif, yang dalam hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran posisi dan wewenang lembaga Peradilan tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan tinggi selain berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding, juga berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang penulis rumusan sebagai berikut   :

  1. Sejauh mana penyelesaian Sengketa tata Usaha Negara melalui upaya administratif dan upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3 Tujuan  dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

1.3.1.1  Untuk mengetahui sejauh mana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.1.2   Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3.2 Kegunaan

1.3.2.1  Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.2.2  Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pembentukan    Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Undang-undang ini di samping diberi nama “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara” dapat juga disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara” {Pasal 144}.

Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini adalah Administrasi Negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.  Dengan kata lain yang dimaksud dengan urusan pemerintah itu ialah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislative ataupun yang mengadili. Yang dibakukan namanya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang ini pengertian administrasi tidak dirumuskan sehingga administrasi dianggap sama artinya dengan Tata Usaha Negara. Mengenai definisi yang dimuat dalam suatu Undang-undang merupakan definisi stipulatif yang berarti makna yang diberikan sama dengan makna yang ditetakan dalam Undang-undang itu.

Namun sebelum penulis lebih jauh  mengenai Peradilan Tata Usaha negara, terlebih dahulu akan diuraikan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Peradilan.

Tentang pengertian atau batasan terhadap arti Peradilan, Prof. DR. Sjachran Basah, SH. CN. {1985:25} menyatakan:

“Bahwa untuk memberikan pengertian atau batasan terhadap arti peradilan, adalah hal yang sulit, yang dikarenakan tidak mudah memberi definisi yang tepat dan sempurna, yang dapat mencakup segala-galanya, sehingga dapat memuaskan semua pihak “

Kemudian Beliau melanjutkan:

“Namun ini tidak berarti bahwa pengertian Peradilan tidak ada”

Apa yang dikemukakan di atas adalah benar adanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan pengertian tentang peradilan yang antara lain sebagai berikut:

Van Praag {Muchsan, 1981:8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu aturan yang kongkrit, yang bertalian dengan adanya suatu perselisihan”.

Sementara itu ahli lainnya yakni:

Van Apeldoorn {Muchsan, 1981: 8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari yang berselisih , tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “subsumptie  appart” dan tugasnya adalah  menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum”

Dari pengertian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan ialah suatu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit untuk kemudian melakukan memeriksa dan memasukkan suatu peristiwa kongkrit itu   ke dalam suatu norma yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan.

Sehingga untuk dapat dikatakan suatu Peradilan, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya suatu instansi /Badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan.

Perselisihan dalam sesuatu Peradilan adalah perselisihan hukum, sehingga penyelesaian pun harus penyelesaian yang bersifat yuridis. Agar memenuhi rasa keadilan dan mencapai penyelesaian yang subyektif mungkin, maka yang menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah pihak yang tidak berkepentingan langsung dan tidak ada hubungannya dengan pihak yang berselisih.

Di sini Peradilan harus benar-benar bersifat netral, maksudnya bebas dan mereka. Di mana pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh pihak lainnya.

Namun disadari sepenuhnya bahwa status hakim sebagai pegawai negeri akan banyak mempengaruhi sifat netral, kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada situasi kolegalitas sesama anggota korps sehingga kondisi seperti itu setidaknya akan memberikan efek yang beragam dalam menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan bebas. Sehingga akan lebih tepat apabila hakim sebagai alat kekuasaan kehakiman tidak diawasi dan dibina oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden, karena kedua kekuasaan itu setaraf sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikianpembinaan dan penguasaan hakim sebagai lembaga yuadisial dikhawatirkan akan menurunkan nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian serta netralitasnya sesuai dengan kedudukannya yang diatur dalam UUD 1945.

b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum kongkrit yang memerlukan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan adanya peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan  suatu  peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum  di dalamnya terwujud.  Dengan kata lain bahwa eristiwa itu dapat  diberi  akibat oleh hukum yang berlaku.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi  dan peristiwa hukum  hukum tersebut  merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu “beschikking” yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung “onrechmatige overheidsdaad”   maka  beschikking  tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata  Usaha Negara.

c.  terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak  dan mengikat secara umum

Agar dapat  disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum  yang dapat diterapkan {asas  legalitas}. Di mana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang.  Namun tidak menutup kemungkinan  dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

Karena  pengadilan tidak dapat menolak  untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya {pasal22 AB jo pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970}. Maka dalam hal ini fungsi seorang hakim tidaklah hanya sekedar menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga harus dapat menemukan hukum {reechsfinding} ataupun menciptakan hukum {rechtschepping}.

d.  Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.

Dalam suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari  Undang-undang  No. 5 Tahun  1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah            seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka  2  UU  No. 5 Tahun 1986  yaitu :

“……Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pendadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat. Hal iini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya. Jadi  pejabat tersebut digugat karena  karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada  dirinya.

Mengenai pengertian Peradilan Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirjo {Soetomo, 1981: 61-62} memberikan pengertian Peradilan Administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas :

“Peradialan  Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instasi administrasi negara, baik yang bersifat, perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan  perkara administrasi negara murni”.

Pengertian yang dirumuskan oleh  Prajudi  Atmosudirjo tersebut, bila dikaitkan dengan yuridiksi badan-badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 10  UU  No. 14 Tahun 1970, jo. UU No. 2  Tahun 1986, jo. UU No. 5 Tahun 1986 dan  UU No.16 Tahun 1953, jo. UU No. 19 Tahun 1958  maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut  adalah merupakan suatu peradilan yang bersifat sempit, yang hanya akan memeriksa perkara-perkara yang merupakan sisa yuridiksi Peradilan umum, Agama, Militer.

Dalam  arti sempit :

“Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-semata.

Dari rumusan tersebut  nampak bahwa beliau menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara murni  untuk  menyebut peradilan administrasi sempit. Adapun yang dimaksud dengan perkara Administrasi Negara murni ialah suatu perkara yang tidak mengandung    pelanggaran hukum  {pidana atau perdata} melainkan suatu persengketaan {konflik} yang berkisar atau bepangkal pada suatu  hal yang mengenai interpretasi dari pad suatu pasal atau ketentuan-ketentuan  Undang-undang dalam arti luas {wet in materiale of  ruime zis}.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo {SF. Marbun, 1988:35}membedakan Peradilan Administrasi Negara ke dalam dua golongan yaitu :

`                a. Peradilan Administrasi

b. Peradilan Administratif

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa intern Asministrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan yuridiksi Yng dipersengketakan oleh suatu instansi lain. Dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara  intern Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara ekstern Administrasi Negara dengan pihak luar.

2.2  Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan teori Negara Kesejahteraan, agar dapat tercapai tujuan negara, maka negara dituntut untuk mencampiri segala aspek  kehidupan masyarakat. Dan oleh karena Negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara {pemerintah} termasuk dalam perbuatan mencampuri kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan  peraturan hukum yang berlaku.

Dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam segala urusan  untuk terselenggaranya keadilan dan kemakmuran rakyat yang merupakan konsekuensi logis dari Negara Kesejahteraan, maka tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan berbenturan dengan kepentingan warga masyarakat yang dapoat menimbulkan kerugian.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering menyimpangdari aturan main yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah {dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara} mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Tentang hal ini H.  Rochmad  Soemitro {1987:3-4} menyatakan bahwa :

“Pemerintah adalah penguasa yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang dikuasainya, sehingga dengan mudah hak-hak rakyat dapat dilanggar, sehingga timbul perselisihan antara rakyat dengan pemerintah/penguasa melalui alat-alatnya”.

Lebih lanjut Rochmat Soemitro {1987:4} menjelaskan bahwa :

“Penguasa mempunyai wewenang, dan sering dalam melaksanakan tugasnya pejabat melampaui batas wewenang {detournement de pouvoir} atau pejabat salah menerapkan Undang-undang atau peraturan {abusdedroit} yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Untuk maksud ini sangat diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berperkara dihadapan Pengadilan  Tata Usaha Negara, jadi diperlukan hukum acaranya”.

Masalahnya sekarang  apakah semua bentuk perbenturan kepentingan  tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1986 pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Neagara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai  akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya sengketa kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara. Namun sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pengertian keputusan {tertulis} sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986,terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa pengertian atau definisi tentang keputusan dan ketetapan {beschikking}.

Beberapa sarjana yang memberikan definisi beschikking sebagai berikut :

a. Mr. Drs.E. Utrect dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia” menyatakan :

“Beschikking  adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat  pemerintah berdasar suatu kekuasaan istimewa”

b. Van der pot {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal-hal istimewa, dengan maksud mengadakan  perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum”.

c. Mr. WF. Prins {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintakhan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu”.

Dari beberapa definisi tersebut diatas menurut Dr. Rochmat Soemitro,SH. {1965:52} terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan sepihak {enzijdig}, artinya bahwa ketetapan itu bukan merupakan hasil dari satu persetujuan untuk mana lazimnya diperlukan paling sedikit dua pihak. Ketetapan didasarkan semata-mata pada kehendaknya sendiri tampa dipengaruhi oleh pihak lain.

2. perbuatan itu merupakan perbuaan hukum  {rechtshandelingen}, artinya bahwa perbuatan itu menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu terjadinya atau hilangnya suatu ikatan, hak atau kewajiban.

3 Perbuatan itu dilakukan dalam lapangan  “bestuur” dan tidak dalam lapangan “yudikatif atau legislatif”. Perbauatan itu dapat dilakukan oleh badan yanbg tergolong dalam kekuasaan legislative atau badan yang tergolong dalam kekuasaan yudikatif.

4. Perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan penguasa {overheadsorgaan}, artinya bahwa perbuatan administrasi itu dapat juga dilakukan oleh suatu badan yang tidak termasuk dalam “bestuur” atau administrasi.

5. Perbuatan itu merupakan  suatu perbuatan yang bersifat hukum publik artinya bahwa keputusan itu didasarkan pada suatu wewenang yang istimewa yang hanya dapat dimiliki oleh suatu badan publik.


TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL (Studi Kasus PT. INCO)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan nasional telah memasuki era yang baru yaitu era reformasi dimana pada era ini merupakan era keterbukaan atau transparansi yang menitikberatkan pada bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Khususnya di bidang hukum timbul masalah-masalah dalam kasus-kasus dan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang harus diperhatikan, dan hukum alam yang berlaku untuk semua kasus tetaplah sama. Dalam masalah lingkungan ini, manusia seolah-olah selalu mampu untuk mengukur kesabaran untuk berlakunya hukum alam. Akan tetapi lewat suatu titik, tidak ada apa-apa lagi yang dapat dilakukan oleh manusia, ketika hukum alam itu berlaku, seperti makin langkanya air, ketika orang tidak memperhatikan lagi pola pemborosan pemakaiannya, atau semakin langkanya sumber daya alam lainnya seperti lahan dan kayu, juga tidak terkendalinya nafsu-nafsu manusia untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin.

Pembangunan menghasilkan berbagai manfaat sebagai dampak positif yang selalu harus dikembangkan dan ditingkatkan. Sebaliknya, pembangunan mengandung resiko berupa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diadakan suatu cara, pola dan kebijaksanaan pembangunan yang :

  1. Minimal tidak mengganggu keseimbangan (equilibrum) dari ekosistem, dan maksimal turut membina ekosistem yang lebih stabil dan dinamis.
  2. Membina ekosistem yang beragam.

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembangunan pada dasar struktur dan fungsi dasar ekosistem akan menimbulkan beban sosial yang amat berat bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi beban pemulihannya.

Terpeliharanya struktur dan fungsi dasar ekosistem, terlestarikannya kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah syarat bagi kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan tujuan utama kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Munculnya persoalan lingkungan hidup dikarenakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan itu meliputi segala bidang termasuk bidang industri yang dipandang sangat potensial merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam suatu ekosistem yang mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh sumber dalam hayati dan ekosistemnya yang ada di muka bumi ini dan diarahkan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan pertumbuhan serta perkembangan kependudukan sehingga dapat menjamin terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan lahirnya konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan reaksi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. AMDAL dimaksudkan untuk terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melalui pencegahan dan atau pengendalian dampak negatif seraya mengembangkan dan meningkatkan dampak positif pembangunan.

Meskipun demikian besar peran AMDAL bagi pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi ada sekelompok orang yang masih terlintas kesan seolah-olah AMDAL menghambat kelancaran pembangunan. AMDAL bukanlah suatu hal yang perlu dihindari, tetapi merupakan hal yang harus dilaksanakan, sehingga suatu proyek pembangunan akan memenuhi syarat kelayakan aspek teknologi, ekonomi – finansial dan lingkungan. Keinginan untuk berpartisipasi dalam memasyarakatkan AMDAL serta pembinaan kesadaran hukum terhadap lingkungan dan ditinjau dari berbagai aspek hukumnya.

Atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas manusia, serta adanya pertambahan penduduk menimbulkan efek lanjutan yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan di satu pihak dan tersedianya di pihak lain, sehingga manusia itu cenderung melakukan suatu kegiatan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya tentang pengelolaan lingkungan. Kegiatan-kegiatan itulah mengakibatkan kerugian baik pada negara maupun masyarakat umum. Kenyataan ini membangkitkan hasrat penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaksanaan AMDAL (Studi Kasus PT. Inco.)

1.2    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco ?
  2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup?

1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1        Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco.
  2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco Soroako jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

1.3.2        Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan referensi tambahan bagi PT. INCO dalam pelaksanaan AMDAL.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam kajian hukum pidana lingkungan.


TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI NASABAH DENGAN SISTEM MULTI LINK

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat-sifat hakiki yang dimaksud di sini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Problem yang dihadapi manusia adalah kemungkinan kematian yang terjadi terlalu dini. Kematian ini merupakan hal yang pasti, namun masalah waktu atau kapan kematian itu datang adalah suatu hal yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut di atas yaitu dengan mengalihkan atau melimpahkan kepada risiko tersebut pihak atau badan usaha lain. Yang dimaksud pihak atau badan usaha lain itu ialah suatu lembaga yang menjamin sekiranya timbul suatu peristiwa yang tidak diinginkan, lembaga ini dikenal dengan apa yang disebut asuransi.

Salah satu jenis asuransi yang dikenal sekarang ini adalah asuransi jiwa. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungkan ialah yang disebabkan oleh kematian (death). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu.

Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu (time), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Masyarakat harus dapat diyakinkan bahwa perusahaan asuransi akan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh masyarakat tertanggung.

Asuransi adalah perjanjian ganti rugi antara tertanggung dan penanggung yang aktanya disebut polis asuransi. Kontrak asuransi sangat spesifik karena hanya ditandatangani oleh penanggung (perusahaan asuransi), tetapi mengikat pihak tertanggung. Isi perjanjian umumnya disusun oleh perusahaan asuransi menjadi sesuatu yang baku atau standar. Isi kontrak asuransi di samping memuat bahasa-bahasa hukum, juga sangat teknis dan spesifik, di mana pada umumnya sangat sulit untuk memahami isi polis asuransi. Jangankan pihak tertanggung, banyak pelaku dalam perusahaan perasuransian juga kurang memahami isi kontrak.

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest, prinsip utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, dan prinsip kontribusi dan subrogasi.

Definisi dari prinsip utmost good faith (UGF) menyebutkan bahwa si tertanggung harus memberitahukan semua fakta material dengan benar, lengkap, serta sukarela atas obyek pertanggungan, baik diminta maupun tidak diminta. Sebaliknya, perusahaan asuransi pun dituntut harus menunjukkan itikad baiknya kepada si tertanggung. Sangat sering terjadi kesalahpahaman atas penerapan prinsip ini dalam bisnis asuransi. UGF seolah-olah hanya menjadi kewajiban si tertanggung, di mana si penanggung tidak perlu menunjukkan itikad baiknya kepada penanggung. (www.kompas.com)

Banyak penanggung mengklaim bahwa tertanggung tidak melaksanakan itikad baik (breach of utmost good faith) sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Dalam banyak kasus, sering sekali niat baik tertanggung untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan klaim asuransi menjadi bumerang karena ternyata tindakan itu melanggar ketentuan kontrak. Di sisi lain si tertanggung tidak mengetahui bahwa niat baik itu ternyata menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menjadi gray area timbulnya konflik dari tuntutan ganti rugi.

Adalah menjadi kewajiban si penanggung untuk menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan kontrak asuransi, termasuk sebelum dimulai kontrak. Apabila si penanggung tidak menjelaskan hak dan kewajiban si tertanggung, maka penanggung telah melanggar prinsip utmost good faith. Karena itu, ia dapat dituntut dan harus bertanggung jawab atas ganti rugi yang diderita tertanggung.

Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara penanggung dan tertanggung hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk baku (polis). Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya “tawar menawar” sebelum menutup suatu perjanjian. Dalam perjanjian baku, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung.

Popularitas produk-produk unit link mulai diperkenalkan di Inggris pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika Serikat mulai dipasarkan pada tahun 1970-an. Produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk asuransi tradisional atau produk konvensional. Produksi dalam menyediakan dan memasarkan produk-produk unit link ini. (Sendra, 2004:9)

Produk ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat return investasinya. Karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga-harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Meski demikian perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis, sebagaimana yang diperjanjikannya.

Pada awalnya perusahaan-perusahaan asuransi jiwa mengaitkan produk asuransi jiwanya secara tidak langsung dengan produk unit trust, tapi lambat laun produk-produk tersebut menjadi satu kesatuan dalam kontrak polis. Produk ini kemudian dikenal dengan produk unit linked dan berkembang sangat pesat. Instrumen-instrumen investasi yang diperkenalkan saat itu seperti government fixed interest lebih menekankan tingkat keamanan dan pengembangan investasi yang sifatnya lebih spekulatif seperti saham dan properti, dimana risikonya tinggi namun tingkat pengembalian investasinya pun lebih tinggi. Selain itu dikenal juga jenis investasi managed fund, dimana manajer investasi menempatkan investasinya pada berbagai jenis (mix) instrumen investasi dan pemegang polis memberikan kepercayaan pada manajer investasi guna memperoleh hasil investasi yang optimum.

Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap produk asuransi unit linked, dimana dianggap bahwa produk unit linked ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, prospek asuransi unit linked di Indonesia menunjukkan trend yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan makin maraknya perusahaan asuransi di Indonesia meluncurkan produk-produk unit link. (Sendra, 2004:12)

Prospek produk asuransi unit link di Indonesia cukup cerah, namun ada hal yang cukup krusial dalam pemasaran produk ini, yaitu kemampuan tenaga kerja (agen, finansial consultant) perusahaan asuransi dapat menjelaskan manfaat dan risiko investasi dengan baik dan jelas. Sebab tidak mustahil bisa terjadi salah komunikasi dan kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon pemegang polis. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Usaha Perasuransian telah diatur bahwa setiap kesalahan yang dilakukan oleh agen asuransi akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

Atas dasar tersebut, perusahaan asuransi diwajibkan mengikat kontrak dengan agen penjualnya. Untuk menghadapi kendala tersebut salah satunya jalan yang harus ditempuh perusahaan asuransi jiwa adalah meningkatkan profesionalisme agen penjualnya. Di lain pihak calon pemegang polis sendiri harus tetap cermat dalam memilih produk asuransi jiwa. Meskipun asuransi jiwa unit link menjanjikan tingkat return investasi dan pilihan pertanggungan yang menarik, namun calon pemegang polis harus mengetahui persis seberapa besar tingkat risiko yang dapat ditanggungnya. Bahkan ada beberapa kondisi tertentu yang kemungkinan besar tidak akan pernah diketahui oleh klien dan dalam hal ini masalah investasi pada tahun pertama, dimana pada saat pembayaran pertama klien sudah diharuskan membayar investasi bersamaan dengan premi namun klien tidak diberitahu oleh agen tentang alokasi dana dan perkembangan dari dana investasi klien tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang “TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JIWA TERHADAP PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI NASABAH DENGAN SISTEM MULTI LINK”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diuraikan dan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Asuransi Jiwa terhadap perkembangan nilai investasi nasabah asuransi dengan sistem Multi Link?
  2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jiwa dengan sistem Multi Link?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

  1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa terhadap perkembangan nilai investasi nasabah asuransi yang menggunakan sistem Multi Link.
  2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Asuransi Jiwa dengan sistem Multi Link

Kegunaan penulisan ini adalah:

  1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan mengenai hukum perasuransian pada khususnya.
  2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya dan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumber kepustakaan dalam pengembangan Ilmu Hukum di masa yang akan datang.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MENGENAI PRODUK IKLAN TELEVISI

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya arus transaksi barang dan/atau jasa, baik itu transaksi barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Transaksi itu ada, apabila di suatu sisi ada pelaku usaha yang membuat/memproduksi/mengedarkan barang dan/atau jasa dan di sisi lain ada konsumen yang akan menggunakan barang dan/atau jasa yang ditawarkan tersebut. Di antara keduanya terdapat rasa saling membutuhkan dan menuntut keduanya untuk saling memberikan prestasi.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang yang masuk ke Indonesia, baik secara legal maupun yang ilegal sehingga di antara barang-barang tersebut ada yang merugikan konsumen karena tidak terpenuhinya kondisi barang yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi atau iklan dengan menggunakan berbagai media termasuk di dalamnya media televisi, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Banyak hal yang diadukan konsumen akibat ketidakpedulian sebagian pelaku usaha makanan sehingga menimbulkan gangguan kesehatan atau kerugian materil akibat mengonsumsi suatu produk makanan. Gangguan maupun kerugian tersebut terjadinya karena produk yang ditawarkan tidak memenuhi standar kesehatan, kualitas produk yang layak untuk dijual, atau karena tidak adanya informasi yang benar mengenai suatu produk.

Media televisi adalah media yang sering digunakan oleh para pelaku usaha untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat umum, karena media ini lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan dan semua umur, dan hal itu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari pihak pemerintah, pelaku usaha, dan pelaku usaha periklanan.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara (Sri Yulianingsih Mustikawati, 1991:4).

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun dengungan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah menempatkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha (dalam arti seluas-luasnya).

Perkembangan perlindungan konsumen yang paling berarti adalah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yang memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya di bidang hukum materil yang bermaksud mencegah timbulnya kerugian konsumen, tapi juga di bidang hukum acara/hukum formal yang dimaksudkan untuk memudahkan konsumen dalam menuntut pemulihan haknya kepada pelaku usaha, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (Gunawan Widjaja, 2003:2)

Lahirnya UUPK tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak dan kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti yang dapat kita baca pada konsiderans undang-undang tersebut bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Dalam Pasal 19 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Sehubungan dengan pasal tersebut di atas, kewajiban utama pelaku usaha adalah menjaga dan menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan serta kegunaan produknya. Dalam rangka melindungi konsumen, pengawasan mutu produk yang diiklankan di media televisi baik oleh pelaku usaha, pihak stasiun televisi maupun pemerintah harus dilakukan secara seksama.

Di antara sekian banyak sektor, bidang kesehatan merupakan sektor yang relatif lebih lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Sekalipun demikian, khusus mengenai periklanan, pada akhir tahun 1992 Menteri Kesehatan Republik Indonesia pernah melontarkan suatu kritikan yang sangat tajam terhadap iklan obat-obatan yang beredar di masyarakat, khususnya yang ditayangkan di televisi, menurutnya semua iklan itu menyesatkan (Shidarta, 2004:139)

Dapat dibayangkan jika sinyalemen Menteri Kesehatan ini benar, berarti dari iklan obat-obatan yang disiarkan di televisi, tidak satu pun yang memberikan informasi yang jujur. Itu baru di satu media, belum di media lainnya, seperti media audio dan media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sesungguhnya apa yang diungkapkan Menteri Kesehatan sejak lama menjadi keluhan pengamat dan aktivitas perlindungan konsumen. Frekuensi keluhan itu terus meningkat, terutama sejak diperbolehkannya kembali siaran iklan di televisi. Namun keluhan-keluhan demikian biasanya tidak mendapat publikasi yang luas karena berbagai pertimbangan komersial.

Dibandingkan dengan instansi-instansi lainnya, Departemen Kesehatan sebenarnya memiliki rambu-rambu pengaman yang relatif lebih lengkap dalam melindungi konsumen dari dampak negatif periklanan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 (Shidarta, 2004:139) memberi empat pedoman periklanan yang diterapkan untuk periklanan : (1) obat bebas; (2) obat tradisional; (3) alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan (4) makanan minuman. Menurut ketentuan, khusus untuk iklan di bidang obat dan makanan baru dapat dibayangkan jika telah diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa fungsi BPOM antara lain adalah untuk melakukan evaluasi produk sebelum diizinkan beredar, post marketing vigilance dalam bentuk pengujian laboratorium, dan melakukan pre audit dan pasca audit atas iklan dan promosi produk.

Dengan adanya langkah yang ditempuh oleh pihak yang terkait tersebut, secara tidak langsung dapat meningkatkan harkat pelaku usaha nasional, khususnya pelaku usaha yang mengiklankan produknya melalui iklan televisi. Untuk tujuan itulah, penulis ingin mengkaji dan menelaah lebih jauh mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk iklan televisi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penulisan skripsi ini adalah :

  1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk yang diiklankan di televisi ?
  2. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

  1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

  1. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen mengenai produk yang diiklankan di televisi.
  2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen.
  3. Kegunaan Penelitian

    Kegunaan Teoritis

Diharapkan sebagai bahan informasi bagi konsumen, agar mereka mengetahui dan dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen dan tidak melupakan kewajiban-kewajibannya.

Kegunaan Praktis
1)    Diharapkan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk menulis lebih lanjut tentang masalah konsumen.

2)    Diharapkan sebagai bahan masukan atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.