Tag Archives: hukum

TA’LIK TALAK DAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Perbandingan)

I. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena ada tiga faktor yaitu, karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Di Indonesia pada umumnya perkawinan putus lewat perceraian dengan memakai lembaga Ta’lik Talak, walaupun tidak sedikit yang putus karena putusan pengadilan, seperti gugat cerai dengan alasan pelanggaran Ta’lik Talak. Lanjutkan membaca

Iklan

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI TURKI

I.  PENDAHULUAN

Salah satu negara Islam yang terletak di kawasan Eropa Tenggara dan Asia Kecil Adalah Turki. Negara ini berbatasan langsung dengan Georgia, Armenia, Azerbijan dan Iran di Timur, Iraq, Suriah dan Laut Tengah di Selatan, Laut Hitam di Utara, Laut Aegea di Barat dan Yunani serta Belgia di Barat Laut. Luas wilayahnya sekitar 779.452 km2. Di antaranya 755.688 km2 di Asia Kecil (semenanjung Anatolia) dan 22.364 km2 di Eropa Tenggara.[1]

Turki merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sekitar 99,2 % dari penduduk yang berjumlah sekitar 50.207.000 jiwa dan sebagian besar bermukim di bagian utara Turki. Sedangkan bagian selatan Turki dikuasai oleh orang-orang Yunani yang beragama Kristen, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah dan selebihnya adalah Yahudi. Bahasa resminya adalah bahasa Turki dan sebagian berbahasa Kurdi, Arab, dan Yunani.[2] Lanjutkan membaca


TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ATAS PEMALSUAN MEREK TERKENAL

BAB  1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang dapat  mempengaruhi kelancaran perdagangan dalam era globalisasi saat ini  adalah faktor merek. Merek di negara-negara Industri  dianggap sebagai “roh“  bagi produk-produk  barang dan jasa. Sehingga untuk mendesain  suatu merek  atas barang dan jasa, mereka tidak segan-segan  mengeluarkan biaya yang banyak.

Masalah pemalsuan merek terkenal saat ini, tidak lagi merupakan persoalan suatu negara saja, akan tetapi sudah menjadi persoalan internasional, terlebih lagi setelah dunia perdagangan telah semakin canggih, ditunjang dengan kemajuan di bidang komunikasi, dengan promosi baik melalui media cetak atau elektronik  maka suatu produk dengan merek tertentu sudah dapat melintasi batas-batas negara dengan cepat sehingga wilayah  pemasaran  produk-produk bermerek  menjadi semakin meluas. Skala  investasi dan kemajuan teknologi  bahkan telah mendorong timbulnya  kebutuhan pasar yang lebih meluas. Pasar dengan batas wilayah negara  tidak lagi dirasa cukup. Apa yang hari ini dibuat oleh suatu negara, dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, esok  lusa atau minggu depan telah tersaji di pasar  negara lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi  dan industri yang telah merambah dunia usaha dan perdagangan  tersebut, maka norma dan tata niaga pun telah berubah  dan berkembang dengan amat pesatnya. Hal tersebut juga telah  mengubah  selera masyarakat. Pemakaian  barang dengan merek terkenal  telah menjadi trend masyarakat saat ini. Tidak peduli apakah merek tersebut asli atau palsu. Memakai barang dengan merek terkenal  memberikan rasa kepuasan  dan kebanggaan tersendiri  bagi para pemakainya. Masyarakat seakan-akan telah hanyut ke arah  apa yang dikenal dengan  “label  minded society“.

Pertumbuhan semacam ini tidak terlepas dari kondisi psikologis  masyarakat Indonesia dan keadaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum  dalam bidang merek yang sangat buruk, sehingga sering kecenderungan ini tidak lagi memperhatikan faktor kemampuan ekonomis yang bersangkutan. Akibatnya sering  terjadi seseorang yang secara ekonomis  sebetulnya tidak mampu  membeli dan memakai suatu barang dengan merek terkenal, namun karena faktor gengsi, mereka memaksakan diri untuk membeli dan memakai barang tersebut.

Pelanggaran merek terutama didorong oleh keinginan  untuk memperoleh keuntungan  dalam perdagangan barang yang biasanya  menggunakan merek terkenal  (welknown Mark) . Perdagangan dengan merek terkenal cepat laku di pasaran sehingga sudah tentu akan mendatangkan keuntungan  yang relatif besar dalam waktu yang cepat.  Hal ini dibenarkan oleh  Parlugutan Lubis  (2001:54) Pejabat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan,  Pelanggaran di bidang Merek  umumnya adalah pemakaian  merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal  dengan tujuan untuk             memudahkan  pemasaran. Hal ini dilakukan  umumnya  untuk kepentingan sesaat, namun sangat merugikan konsumen dan pemilik merek yang sah.

Kondisi seperti ini telah memberi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan hasrat konsumen  dengan menawarkan barang “asli  tapi palsu“  atas suatu merek terkenal atau merek-merek yang hanya mirip. Sudah pasti harga  barang dengan merek yang demikian  sangat miring, dan seringkali memang disesuaikan dengan  kondisi kantong segmen konsumen yang mempunyai kecenderungan  demikian, kendati ada juga yang menjual lebih mahal agar kelihatan lebih bergengsi. Akhirnya terjadilah titik temu antara  permintaan dengan penawaran. Konsumen yang sangat gandrung dan mengutamakan faktor gengsi, memperoleh kepuasan  karena berhasil menikmati barang-barang dengan merek terkenal, atau mirip (kendati palsu/cuma serupa). Sedangkan  para  pelaku usaha yang memanfaatkan keadaan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit dengan begitu mudahnya, dengan membonceng  (passing of) pada  merek terkenal. Sementara dipihak lain, pemilik merek  asli  harus menerima kerugian yang  sangat besar. Padahal pemilik merek inilah yang bekerja keras membangun  citra (reputasi) merek itu, tetapi orang lain  menikmatinya tanpa susah payah. Selain itu  juga sangat banyak konsumen yang tertipu dengan membeli barang dengan merek terkenal yang ternyata telah dipalsukan.

Hal ini memang tidak terlepas dari  ketentuan-ketentuan hukum yang kita anut  sebelumnya. Aturan  hukum  sebelumnya  yakni  Undang-Undang Nomor  21 tahun  1961  menggunakan  sistem  deklaratif.  Menurut  Iman Sjahputra  (1997 : 28) Sistem deklaratif adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek timbul karena pemakaian pertama oleh pihak pemilik merek, walaupun tidak didaftarkan oleh pemilik merek.

Sistem ini mempunyai kelemahan karena tidak diketahui kapan suatu merek dipakai seseorang. Sehingga bila terjadi sengketa antara 2 (dua) pihak dimana satu pihak mengklaim bahwa beliau adalah pemakai pertama dari merek tersebut, sementara pihak lain juga mengklaim hal yang sama, maka untuk membuktikan siapa yang merupakan pemakai pertama dari merek tersebut merupakan hal yang tidak mudah.

Karena dipandang tidak sesuai lagi, maka sistem deklaratif tersebut diubah menjadi sistem konstitutif, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem Konstitutif menurut Iman Sjahputra ( 1997 : 28 ) adalah suatu sistem dimana hak atas suatu merek tercipta karena adanya pendaftaran dari yang bersangkutan.

Sistem Konstitutif  dianggap dapat menjamin kepastian  hukum  yang disertai pula  dengan ketentuan-ketentuan  yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan  cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan selain memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas pada Pengadilan  Jakarta Pusat, tetapi juga  melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah ditetapkan, serta tetap dimungkinkannya  gugatan melalui PTUN, bahkan dalam masa pengumuman  permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakannya sebagai pemakai pertama  untuk mengajukan keberatan.

Dengan berlangsungnya globalisasi pasar  yang semakin cepat serta dukungan transportasi serta komunikasi  yang canggih maka tatanan dan praktek niaga  membutuhkan perhatian yang besar. Sebab dengan perluasan pasar seperti itu, dunia industri dan niaga memerlukan penyesuaian  dalam sistem perlindungan hukum  terhadap Merek yang digunakan  pada produk yang diperdagangkan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut maka aturan-aturan merek di Indonesia harus  kembali mengalami perubahan .

Aturan hukum  tentang merek dengan Undang-undang Nomor  19 Tahun 1992  serta Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1997  (konsolidasi)  tentang Merek  dianggap telah tidak sesuai lagi dan untuk itu kemudian diubah  dalam Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-undang Merek baru. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pemerintah Indonesia sangat ingin memberikan perlindungan hukum serta mengantisipasi segala bentuk pemakaian merek secara melawan hukum  yang terjadi karena perkembangan  dunia industri dan niaga  yang berlangsung sangat cepat.

Dengan berlakunya Undang-undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal sehingga tercipta suasana yang kondusif bagi iklim  perindustrian dan perdagangan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi obyek kajian dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

  1. Sejauhmana peran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Sejauh mana pelaksanaan  perlindungan hukum atas  merek terkenal oleh aparat penegak hukum di bidang HAKI.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan  penelitian  yang hendak dicapai  dalam penulisan skripsi ini  adalah :

(1)     Tujuan Penelitian :

  1. Untuk mengetahui peran Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam menanggulangi pemalsuan merek terkenal.
  2. Untuk mengetahui para penegak hukum dalam bidang HAKI dalam menindak lanjuti segala bentuk pelanggaran atas merek, dalam hal ini, pemalsuan atas merek terkenal.

(2)     Kegunaan Penelitian

  1. Diharapkan Karya Ilmiah ini dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang merek, baik itu sebagai peneliti, pengusaha , pengacara atau aparat penegak hukum dalam bidang HAKI, serta masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan merek terkenal.
  2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya yang membahas masalah merek terkenal.


ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 5  tahun  1986  tentang Peradilan  Tata Usaha Negara, kita telah selangkah lebih maju  dalam usaha melengkapi dan menyempurnakan sistem Peradilan di negara hukum kita. Karena salah satu unsur dari negara hukum telah terpenuhi.

Walaupun dalam Undang-Undang Dasar   1945  tidak menyatakan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, namun secara obyektif dapat ditangkap makna akan keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum. Keinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum ini  dapat dilihat  dalam  penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945, disebutkan sistem pemerintahan sebagai berikut :

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum {rechtsstaat} tidak berdasarkan kekuasaan belaka {machtsstaat}.  Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi {hukum dasar} tidak berdasar absolutisme {kekuasaan yang tidak terbatas}”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan   penguasa   harus menurut dan didasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kemauan penguasa belaka. Sehingga kekuasaan penguasa dapat dibatasi dalam arti terkontrol, di samping itu hak-hak asasi warga negara dilain pihak akan terlindungi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam hubungan ini, memang tidak dapat di pungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ini.  Sehingga dalam melaksanakan   tugas dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat tidak tertutup kemungkinan timbulnya pembenturan keinginan, perselisihan atau Sengketa antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian sebagai suatu negara hukum harus ada suatu lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyatakan dengan suatu putusan apakah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu berdasarkan atas hukum atau tidak.  Di mana lembaga yang dimaksud tidak lain adalah Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ini selaras dengan kehendak Undang-undang Dasar 1945, yang termuat dalam pasal 24 yang selengkapnya berbunyi:

{1} Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan Kehakiman menurut Undang-undang.

{2} susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Dan sebagai pelaksanaan pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10 ayat {!} disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

  1. Peradilan Umum
  2. Peradilan Agama
  3. Peradilan  Militer usaha negara
  4. Peradilan  Tata Usaha Negara

Dengan demikian penyelenggaraan Peradilan tata usaha negara {Peradilan administrasi} di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal.

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar. Konsekuensi negatif dari peran pemerintah tersebut adalah munculnya sejumlah penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang {detournement de pouvoir}, pelampauan batas kekuasaan {exces de pouvoir}, sewenang-wenang {willekeur}, pemborosan {inefficiency}, dan sebagainya. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu tidak mungkin diabaikan begitu saja. Di samping itu, juga diperlukan sarana hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.

Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindakan aparatur pemerintah menurut hemat penulis sangatlah penting artinya, mengingat negara Republik Indonesia merupakan negara yang menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang ada, yakni; Sengketa antara pemerintah dengan rakyat. Sehingga upaya penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi salah satu jalur hukum yang mempunyai ciri pembeda dengan penyelesaian masalah pada lembaga Peradilan yang lain.

Di samping hal tersebut, keberadaan  Peradilan Tata usaha Negara sebagai lembaga Peradilan  yang masih baru, menurut  hemat penulis, tidak tertutup kemungkinan masih adanya  hal-hal yang berkaitan dengan  lembaga ini yang masih kurang diketahui oleh masyarakat, khususnya  menyangkut penyelesaian Sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan hal inilah, sehingga mendorong penulis untuk menelaah dan menuangkannya ke dalam   suatu skripsi yang berjudul:

“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TATA    USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU. NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI MAKASSAR “.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara {UU PTUN} disebutkan:

{1} dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif Sengketa tata usaha negara tertentu, maka Sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

{2} pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

berdasar penjelasan pasal 48 di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada 2 jalur berperkara dalam Peradilan tata usaha negara a.  Untuk keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal penyelesaian melalui upaya administratif, gugatan langsung diajukan kepada pengadilan tata usaha negara {tingkat pertama} sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administratif, penyelesaian perkaranya akan dilakukan melalui jalur upaya administratif yang tersedia.

Bagi sengketa Tata Usaha Negara yang mengenal upaya administratif, di sini telah terjadi loncatan jenjang Pemerikasaan di pengadilan. Dalam hal ini penyelesaian melalui upaya administratif adalah langkah pertama yang harus ditempuh, apabila penyelesaian ini tidak memuaskan selanjutnya langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dengan bergesernya posisi  tugas dan wewenang  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka telah terjadi penyimpangan terhadap asas pemeriksaan perkara  yang berjenjang, kecuali apabila pemeriksaan sengketa melalui upaya  administratif itu dianggap sebagai pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama {wicipto, 1994:185}.

Sedangkan Sjachran Basah  {SF. Marbun, 1988:82} tentang pergeseran posisi ini menyatakan bahwa telah terjadi “loncatan” yang dapat berakibat kerugian kesempatan untuk  memperoleh  saluran Peradilan Administrasi Murni.  Justisiabelen kehilangan satu kesempatan dalam mencari kebenaran dan keadilan menurut hukum atau terlepas satu perlindungan hukum untuknya.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis perlu adanya analisis secara mendalam terhadap penyelesaian Sengketa tata usaha negara, khususnya menyangkut penyelesaian Sengketa melalui jalur upaya administratif, yang dalam hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran posisi dan wewenang lembaga Peradilan tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Pengadilan tinggi selain berkedudukan sebagai pengadilan tingkat banding, juga berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang penulis rumusan sebagai berikut   :

  1. Sejauh mana penyelesaian Sengketa tata Usaha Negara melalui upaya administratif dan upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam rangka penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3 Tujuan  dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

1.3.1.1  Untuk mengetahui sejauh mana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.1.2   Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

1.3.2 Kegunaan

1.3.2.1  Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi pembaca tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif dan Upaya Pengadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

1.3.2.2  Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Pembentukan    Peradilan Tata Usaha Negara dituangkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986. Undang-undang ini di samping diberi nama “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara” dapat juga disebut “Undang-undang Peradilan Administrasi Negara” {Pasal 144}.

Pengertian Tata Usaha Negara dalam Undang-undang ini adalah Administrasi Negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah adalah kegiatan yang bersifat eksekutif.  Dengan kata lain yang dimaksud dengan urusan pemerintah itu ialah segala macam urusan mengenai masyarakat bangsa dan negara yang bukan merupakan tugas legislative ataupun yang mengadili. Yang dibakukan namanya yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Dalam Undang-undang ini pengertian administrasi tidak dirumuskan sehingga administrasi dianggap sama artinya dengan Tata Usaha Negara. Mengenai definisi yang dimuat dalam suatu Undang-undang merupakan definisi stipulatif yang berarti makna yang diberikan sama dengan makna yang ditetakan dalam Undang-undang itu.

Namun sebelum penulis lebih jauh  mengenai Peradilan Tata Usaha negara, terlebih dahulu akan diuraikan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Peradilan.

Tentang pengertian atau batasan terhadap arti Peradilan, Prof. DR. Sjachran Basah, SH. CN. {1985:25} menyatakan:

“Bahwa untuk memberikan pengertian atau batasan terhadap arti peradilan, adalah hal yang sulit, yang dikarenakan tidak mudah memberi definisi yang tepat dan sempurna, yang dapat mencakup segala-galanya, sehingga dapat memuaskan semua pihak “

Kemudian Beliau melanjutkan:

“Namun ini tidak berarti bahwa pengertian Peradilan tidak ada”

Apa yang dikemukakan di atas adalah benar adanya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan pengertian tentang peradilan yang antara lain sebagai berikut:

Van Praag {Muchsan, 1981:8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum pada suatu aturan yang kongkrit, yang bertalian dengan adanya suatu perselisihan”.

Sementara itu ahli lainnya yakni:

Van Apeldoorn {Muchsan, 1981: 8} menyatakan bahwa:

“Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari yang berselisih , tetapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan “subsumptie  appart” dan tugasnya adalah  menerapkan suatu soal yang jadi pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum”

Dari pengertian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan ialah suatu instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum kongkrit untuk kemudian melakukan memeriksa dan memasukkan suatu peristiwa kongkrit itu   ke dalam suatu norma yang abstrak dan menuangkannya ke dalam putusan.

Sehingga untuk dapat dikatakan suatu Peradilan, khususnya mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. adanya suatu instansi /Badan yang netral dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan.

Perselisihan dalam sesuatu Peradilan adalah perselisihan hukum, sehingga penyelesaian pun harus penyelesaian yang bersifat yuridis. Agar memenuhi rasa keadilan dan mencapai penyelesaian yang subyektif mungkin, maka yang menyelesaikan perselisihan tersebut haruslah pihak yang tidak berkepentingan langsung dan tidak ada hubungannya dengan pihak yang berselisih.

Di sini Peradilan harus benar-benar bersifat netral, maksudnya bebas dan mereka. Di mana pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh pihak lainnya.

Namun disadari sepenuhnya bahwa status hakim sebagai pegawai negeri akan banyak mempengaruhi sifat netral, kedudukan hakim sebagai pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya akan dihadapkan pada situasi kolegalitas sesama anggota korps sehingga kondisi seperti itu setidaknya akan memberikan efek yang beragam dalam menegakkan hukum dan keadilan secara baik dan bebas. Sehingga akan lebih tepat apabila hakim sebagai alat kekuasaan kehakiman tidak diawasi dan dibina oleh Menteri Kehakiman sebagai pembantu Presiden, karena kedua kekuasaan itu setaraf sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikianpembinaan dan penguasaan hakim sebagai lembaga yuadisial dikhawatirkan akan menurunkan nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian serta netralitasnya sesuai dengan kedudukannya yang diatur dalam UUD 1945.

b. Terdapatnya suatu peristiwa hukum kongkrit yang memerlukan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan adanya peristiwa hukum ialah apabila peristiwa itu menggerakkan  suatu  peraturan hukum tertentu, yang mengakibatkan ketentuan-ketentuan yang tercantum  di dalamnya terwujud.  Dengan kata lain bahwa eristiwa itu dapat  diberi  akibat oleh hukum yang berlaku.

Dalam lapangan Hukum Administrasi Negara banyak peristiwa hukum yang terjadi  dan peristiwa hukum  hukum tersebut  merupakan hal yang penting dalam lapangan hukum Administrasi. Seperti misalnya suatu “beschikking” yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung “onrechmatige overheidsdaad”   maka  beschikking  tersebut dapat ditentang dimuka Peradilan Tata  Usaha Negara.

c.  terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak  dan mengikat secara umum

Agar dapat  disebut sebagai peradilan maka lebih dahulu ada aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum  yang dapat diterapkan {asas  legalitas}. Di mana aturan ini sudah harus ada pada saat akan diterapkan oleh petugas yang berwenang.  Namun tidak menutup kemungkinan  dapat terjadi suatu peristiwa, dimana tidak terdapat suatu aturan hukum yang dapat diterapkan pada suatu perselisihan kongkrit yang terjadi tersebut.

Karena  pengadilan tidak dapat menolak  untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara  yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadilinya {pasal22 AB jo pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970}. Maka dalam hal ini fungsi seorang hakim tidaklah hanya sekedar menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga harus dapat menemukan hukum {reechsfinding} ataupun menciptakan hukum {rechtschepping}.

d.  Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.

Dalam suatu sengketa di pengadilan maka minimal harus terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila dalam hal sengketa Tata Usaha Negara maka menurut ketentuan dari  Undang-undang  No. 5 Tahun  1986 ini maka para pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya adalah            seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pihak haruslah  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka  2  UU  No. 5 Tahun 1986  yaitu :

“……Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam proses sengketa di Pendadilan Tata Usaha Negara selalu berada pada posisi tergugat. Hal iini disebabkan oleh karena pejabat tersebut telah melakukan sikap atau tindakan atau perbuatan dalam jabatannya. Jadi  pejabat tersebut digugat karena  karena ia memangku jabatan bukan karena pribadi. Karena pejabat merupakan personifikasi dari jabatan yang melekat pada  dirinya.

Mengenai pengertian Peradilan Administrasi Negara, Prajudi Atmosudirjo {Soetomo, 1981: 61-62} memberikan pengertian Peradilan Administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas :

“Peradialan  Administrasi Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instasi administrasi negara, baik yang bersifat, perkara pidana, perkara perdata, perkara agama, perkara adat dan  perkara administrasi negara murni”.

Pengertian yang dirumuskan oleh  Prajudi  Atmosudirjo tersebut, bila dikaitkan dengan yuridiksi badan-badan peradilan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 10  UU  No. 14 Tahun 1970, jo. UU No. 2  Tahun 1986, jo. UU No. 5 Tahun 1986 dan  UU No.16 Tahun 1953, jo. UU No. 19 Tahun 1958  maka dapatlah dikatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tersebut  adalah merupakan suatu peradilan yang bersifat sempit, yang hanya akan memeriksa perkara-perkara yang merupakan sisa yuridiksi Peradilan umum, Agama, Militer.

Dalam  arti sempit :

“Peradilan Administrasi Negara adalah peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi negara murni semata-semata.

Dari rumusan tersebut  nampak bahwa beliau menggunakan istilah Peradilan Administrasi Negara murni  untuk  menyebut peradilan administrasi sempit. Adapun yang dimaksud dengan perkara Administrasi Negara murni ialah suatu perkara yang tidak mengandung    pelanggaran hukum  {pidana atau perdata} melainkan suatu persengketaan {konflik} yang berkisar atau bepangkal pada suatu  hal yang mengenai interpretasi dari pad suatu pasal atau ketentuan-ketentuan  Undang-undang dalam arti luas {wet in materiale of  ruime zis}.

Selanjutnya Prajudi Atmosudirjo {SF. Marbun, 1988:35}membedakan Peradilan Administrasi Negara ke dalam dua golongan yaitu :

`                a. Peradilan Administrasi

b. Peradilan Administratif

Peradilan Administrasi berkaitan dengan penyelesaian dari sengketa-sengketa intern Asministrasi Negara yang pada umumnya akan bersifat persoalan yuridiksi Yng dipersengketakan oleh suatu instansi lain. Dan Peradilan Administrasi, yakni bilamana terjadi konflik antara Administrasi Negara dengan seorang atau beberapa warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa Peradilan Administrasi menyelesaikan perkara-perkara  intern Administrasi Negara, sedangkan Peradilan Administratif menyelesaikan perkara-perkara ekstern Administrasi Negara dengan pihak luar.

2.2  Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan teori Negara Kesejahteraan, agar dapat tercapai tujuan negara, maka negara dituntut untuk mencampiri segala aspek  kehidupan masyarakat. Dan oleh karena Negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua perbuatan negara {pemerintah} termasuk dalam perbuatan mencampuri kehidupan masyarakat tersebut harus berdasarkan  peraturan hukum yang berlaku.

Dengan banyaknya campur tangan pemerintah dalam segala urusan  untuk terselenggaranya keadilan dan kemakmuran rakyat yang merupakan konsekuensi logis dari Negara Kesejahteraan, maka tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan berbenturan dengan kepentingan warga masyarakat yang dapoat menimbulkan kerugian.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering menyimpangdari aturan main yang berlaku. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah {dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara} mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat.

Tentang hal ini H.  Rochmad  Soemitro {1987:3-4} menyatakan bahwa :

“Pemerintah adalah penguasa yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat terhadap rakyat yang dikuasainya, sehingga dengan mudah hak-hak rakyat dapat dilanggar, sehingga timbul perselisihan antara rakyat dengan pemerintah/penguasa melalui alat-alatnya”.

Lebih lanjut Rochmat Soemitro {1987:4} menjelaskan bahwa :

“Penguasa mempunyai wewenang, dan sering dalam melaksanakan tugasnya pejabat melampaui batas wewenang {detournement de pouvoir} atau pejabat salah menerapkan Undang-undang atau peraturan {abusdedroit} yang menimbulkan sengketa. Sengketa ini harus diselesaikan sebaik-baiknya. Untuk maksud ini sangat diperlukan Peradilan Tata Usaha Negara. Juga diperlukan peraturan-peraturan tentang cara berperkara dihadapan Pengadilan  Tata Usaha Negara, jadi diperlukan hukum acaranya”.

Masalahnya sekarang  apakah semua bentuk perbenturan kepentingan  tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1986 pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Neagara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai  akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara, termasuk didalamnya sengketa kepegawaian  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata Usaha Negara. Namun sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai pengertian keputusan {tertulis} sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986,terlebih dahulu akan dipaparkan beberapa pengertian atau definisi tentang keputusan dan ketetapan {beschikking}.

Beberapa sarjana yang memberikan definisi beschikking sebagai berikut :

a. Mr. Drs.E. Utrect dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia” menyatakan :

“Beschikking  adalah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat  pemerintah berdasar suatu kekuasaan istimewa”

b. Van der pot {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hal-hal istimewa, dengan maksud mengadakan  perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum”.

c. Mr. WF. Prins {SF. Marbun, 1988:40} menyatakan :

“Beschikking sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintakhan yang dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu”.

Dari beberapa definisi tersebut diatas menurut Dr. Rochmat Soemitro,SH. {1965:52} terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan sepihak {enzijdig}, artinya bahwa ketetapan itu bukan merupakan hasil dari satu persetujuan untuk mana lazimnya diperlukan paling sedikit dua pihak. Ketetapan didasarkan semata-mata pada kehendaknya sendiri tampa dipengaruhi oleh pihak lain.

2. perbuatan itu merupakan perbuaan hukum  {rechtshandelingen}, artinya bahwa perbuatan itu menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu terjadinya atau hilangnya suatu ikatan, hak atau kewajiban.

3 Perbuatan itu dilakukan dalam lapangan  “bestuur” dan tidak dalam lapangan “yudikatif atau legislatif”. Perbauatan itu dapat dilakukan oleh badan yanbg tergolong dalam kekuasaan legislative atau badan yang tergolong dalam kekuasaan yudikatif.

4. Perbuatan yang dilakukan oleh suatu badan penguasa {overheadsorgaan}, artinya bahwa perbuatan administrasi itu dapat juga dilakukan oleh suatu badan yang tidak termasuk dalam “bestuur” atau administrasi.

5. Perbuatan itu merupakan  suatu perbuatan yang bersifat hukum publik artinya bahwa keputusan itu didasarkan pada suatu wewenang yang istimewa yang hanya dapat dimiliki oleh suatu badan publik.


TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL (Studi Kasus PT. INCO)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan nasional telah memasuki era yang baru yaitu era reformasi dimana pada era ini merupakan era keterbukaan atau transparansi yang menitikberatkan pada bidang hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Khususnya di bidang hukum timbul masalah-masalah dalam kasus-kasus dan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang harus diperhatikan, dan hukum alam yang berlaku untuk semua kasus tetaplah sama. Dalam masalah lingkungan ini, manusia seolah-olah selalu mampu untuk mengukur kesabaran untuk berlakunya hukum alam. Akan tetapi lewat suatu titik, tidak ada apa-apa lagi yang dapat dilakukan oleh manusia, ketika hukum alam itu berlaku, seperti makin langkanya air, ketika orang tidak memperhatikan lagi pola pemborosan pemakaiannya, atau semakin langkanya sumber daya alam lainnya seperti lahan dan kayu, juga tidak terkendalinya nafsu-nafsu manusia untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin.

Pembangunan menghasilkan berbagai manfaat sebagai dampak positif yang selalu harus dikembangkan dan ditingkatkan. Sebaliknya, pembangunan mengandung resiko berupa pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pembangunan menimbulkan perubahan yang mendasar terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu diadakan suatu cara, pola dan kebijaksanaan pembangunan yang :

  1. Minimal tidak mengganggu keseimbangan (equilibrum) dari ekosistem, dan maksimal turut membina ekosistem yang lebih stabil dan dinamis.
  2. Membina ekosistem yang beragam.

Kewajiban hukum bagi semua pihak untuk memelihara dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang sebagai konsekwensi penguasaan lingkungan yang dimiliki terhadap lingkungan, sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan lingkungan hidup yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai berikut :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembangunan pada dasar struktur dan fungsi dasar ekosistem akan menimbulkan beban sosial yang amat berat bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi beban pemulihannya.

Terpeliharanya struktur dan fungsi dasar ekosistem, terlestarikannya kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah syarat bagi kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan tujuan utama kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Munculnya persoalan lingkungan hidup dikarenakan dampak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dalam usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan itu meliputi segala bidang termasuk bidang industri yang dipandang sangat potensial merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam suatu ekosistem yang mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh sumber dalam hayati dan ekosistemnya yang ada di muka bumi ini dan diarahkan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menciptakan keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan pertumbuhan serta perkembangan kependudukan sehingga dapat menjamin terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dengan lahirnya konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), merupakan reaksi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan. AMDAL dimaksudkan untuk terlaksananya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana melalui pencegahan dan atau pengendalian dampak negatif seraya mengembangkan dan meningkatkan dampak positif pembangunan.

Meskipun demikian besar peran AMDAL bagi pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetapi ada sekelompok orang yang masih terlintas kesan seolah-olah AMDAL menghambat kelancaran pembangunan. AMDAL bukanlah suatu hal yang perlu dihindari, tetapi merupakan hal yang harus dilaksanakan, sehingga suatu proyek pembangunan akan memenuhi syarat kelayakan aspek teknologi, ekonomi – finansial dan lingkungan. Keinginan untuk berpartisipasi dalam memasyarakatkan AMDAL serta pembinaan kesadaran hukum terhadap lingkungan dan ditinjau dari berbagai aspek hukumnya.

Atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas manusia, serta adanya pertambahan penduduk menimbulkan efek lanjutan yaitu terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan di satu pihak dan tersedianya di pihak lain, sehingga manusia itu cenderung melakukan suatu kegiatan di luar ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya tentang pengelolaan lingkungan. Kegiatan-kegiatan itulah mengakibatkan kerugian baik pada negara maupun masyarakat umum. Kenyataan ini membangkitkan hasrat penulis untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul : Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaksanaan AMDAL (Studi Kasus PT. Inco.)

1.2    Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco ?
  2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup?

1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1        Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan AMDAL pada PT. Inco.
  2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana PT. Inco Soroako jika terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

1.3.2        Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan referensi tambahan bagi PT. INCO dalam pelaksanaan AMDAL.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam kajian hukum pidana lingkungan.


PERAN AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN DELIK PEMBUNUHAN DI KABUPATEN MAROS (STUDI KASUS TAHUN 1998 – 2001)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Di berbagai negara utamanya yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, autopsi merupakan alat yang dipakai untuk mendakwa dalam perkara pidana khususnya kasus pembunuhan. Berbeda halnya dengan negara yang menganut sistem hukum kontinen seperti Indonesia autopsi bukan merupakan alat bukti sah, tetapi merupakan upaya pembuktian.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam kasus delik pembunuhan, memang banyak berkaitan dengan bidang kedokteran kehakiman yang dilaksanakan erat dengan sumpah dokter. Penerapan ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan, khususnya delik pembunuhan, juga merupakan sumbangan ilmu kedokteran kehakiman yang membantu mengungkapkan penyelidikan perkara pidana dalam delik yang menyangkut jiwa manusia.

Disadari bahwa betapa penting arti dari pada tindakan autopsi untuk dapat mengungkap delik pembunuhan, maka ilmu kedokteran kehakiman memberi nama dan bentuk surat yang disebut Visum Et Repertum (VER).

Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. Oleh karena itu salah satu tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanahkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1998 adalah pembangunan di bidang hukum, sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kepastian untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Namun disadari bahwa upaya untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya penerapan hukum yang sebaik-baiknya. Di samping itu juga harus ditunjang dengan proses pemutusan perkara khususnya perkara pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan, adalah untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, khususnya delik pembunuhan adalah mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan alibi dan sebab terjadinya delik. Walaupun autopsi bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHAP, akan tetapi peranannya dalam mengungkapkan alibi dan sebab terjadinya delik dalam praktek, merupakan hal yang sangat penting dan berguna. Kasus-kasus suatu perkara yang terselubung sebab terjadinya serta kebiasaan-kebiasaan seorang residivis pada peristiwa delik pembunuhan, terkadang tidak dapat diungkapkan tanpa dilakukannya autopsi pada korban.

Ditinjau dari segi aturan pidana yang berlaku, maka secara lahiriah autopsi dapat disamakan dengan bentuk penganiayaan, dimana kesengajaan merusak mayat termasuk membongkar kembali kuburan si korban untuk diautopsi adalah tidak manusiawi dan melanggar hukum. Di sini terjadi pertentangan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan hukum di satu pihak dan kepentingan keluarga si korban dan keluarganya dengan alasan kemanusiaan di lain pihak.

Dalam upaya pembuktian, ternyata autopsi masih tetap dilakukan meskipun dikatakan tidak manusiawi. Autopsi yang dilakukan dalam suatu delik pembunuhan merupakan upaya pembuktian terhadap terjadinya suatu delik pembunuhan. Pengungkapan berdasarkan VER dari ilmu kedokteran kehakiman merupakan praktek kebiasaan yang berlaku dalam bidang kedokteran kehakiman.

1.2  Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kabupaten Maros ?
  2. Bagaimanakah  fungsi autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kabupaten Maros ?

1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1        Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui pelaksanaan autopsi dalam upaya pembuktian delik pembunuhan di Kabupaten Maros.
  2. Untuk mengetahui fungsi autopsi sebagai upaya pembuktian delik pembunuhan di Kabupaten Maros.

1.3.2        Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam upaya mengadakan autopsi sebagai upaya pembuktian terhadap delik pembunuhan.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat mengkaji masalah kedokteran forensik.

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTEK

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Umumnya orang beranggapan bahwa seseorang yang mempunyai profesi kedokteran atau yang berprofesi sebagai dokter, adalah menyenangkan, karena dengan status sebagai dokter ia akan terpandang di mata masyarakat dan juga status sosial ekonominya, sebab biasanya seorang dokter akan serba kecukupan sandang, pangan dan perumahan. Dengan kata lain, kebutuhan hidupnya pasti dapat terpenuhi dengan layak.

Juga ada anggapan bahwa profesi dokter merupakan profesi yang mulia, karena tugasnya menyelamatkan jiwa orang yang sedang menderita penyakit. Bagi kalangan awam timbul pula pendapat bahwa dokter itu tidak mungkin berbuat salah dalam menjalankan tugasnya, kendati ia bukan seorang nabi. Oleh karena itu mereka biasanya pasrah total pada dokter yang dipercayainya.

Kalau ditinjau lebih lanjut, dalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dokter mempunyai kedudukan yang unik. Ada beberapa ciri yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan etik (Mariyanti, 1988:1), yaitu :

  1. Rasa takut sering merupakan latar belakang utama kedatangan pasien kepada dokter. Betapapun adakalanya keluhan itu sendiri tidak riil, tetapi rasa takut itu benar-benar riil.

Untuk membebaskan diri dari bayangan yang menakutkan itu, seseorang akan bersedia mengorbankan apapun juga, kecuali jiwanya.

  1. Pasien sepenuhnya berserah diri kepada dokter. Bahkan dalam keinginannya bebas dari rasa sakit, ia bersedia “disakiti” oleh dokternya, misalnya melalui berbagai prosedur diagnostik ataupun dioperasi.
  2. Hubungan antara dokter dengan pasien bersifat sangat pribadi. Seluruh rahasia yang dimilikinya akan dibukakan kepada dokter, jika dikehendaki.
  3. Dokter bekerja dalam suasana yang serba tidak pasti (uncertainty). Selain sifat-sifat tubuh manusia yang sangat bervariasi, dokter tidak dapat membuat seperti halnya seorang montir yang boleh membongkar seluruh isi “obyek yang diperbaiki”, hanya untuk memastikan letak dan macam kelainan yang menimbulkan keluhan.
  4. Masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan kepada dokter, tetapi sekaligus juga mencurigai atau bahkan cemburu terhadapnya.
  5. Tuntutan fungsi sosial terhadap profesi kedokteran sangat besar, bahkan mungkin terbesar di antara profesi-profesi lainnya. Ini merupakan beban mental yang berat bagi para dokter yang dalam hidup sehari-harinya justru diperlukan sebagai “obyek ekonomi”.
  6. Hubungan fungsional antara dokter dan masyarakat memberikan status yang unik, tetapi juga tinggi bagi dokter. Mereka yang bermental lemah akan mudah terbuai oleh status ini dan lupa diri.

Dari adanya kedudukan yang unik sifatnya itu, tentu saja memberikan beban yang baru bagi setiap orang yang memilih profesi kedokteran sebagai pilihan di dalam kehidupannya. Beban yang antara lain agar tetap dapat menjaga integritas, agar martabat profesinya tidak runtuh harus dipertahankan. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan dan kepercayaan masyarakat kepadanya harus diimbangi dengan bukti-bukti dalam bentuk perbuatan yang nyata. Himbauan demikian inilah tidak lain sebenarnya merupakan manifestasi dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hipocrates, yang lebih terkenal dianggap sebagai bapak profesi kedokteran modern. Beliau telah mengingatkan hal demikian ini dengan lewat dalil-dalilnya (Mariyanti, 1988:3), yang antara lain mengatakan :

Setelah memiliki semua persyaratan untuk menjadi dokter dan kemudian menguasai ilmu kedokteran, dalam berkelana di berbagai kota kita harus menjadi dokter yang dihormati bukan karena nama, tetapi karena benar-benar pantas untuk dihormati.

Demikian tepatnya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Hipocrates ini untuk diterapkan oleh para dokter agar kepercayaan masyarakat dan integritas dalam profesi kedokteran itu sendiri tidak mudah luntur. Dan atas dasar dalil-dalil tersebut itulah antara lain Kode Etik Kedokteran Modern dikembangkan dan bertahan sampai sekarang ini.

Penilaian-penilaian yang serba positif terhadap profesi kedokteran pada kenyataannya sekarang ini sudah mulai mengalami pergeseran. Pada era sebelum tahun 90-an kita nyaris tidak pernah mendengar adanya kasus malpraktek yang digugat atau dibawa pengadilan oleh korban dalam hal ini pasien, sementara di era awal abad ke-21 ini hal tersebut sudah tidak berlaku lagi yang ditandai dengan maraknya kasus malpraktek antara dokter dengan pasien yang digugat atau diklaim dan menuntut  penyelesaian baik secara pidana maupun perdata. Namun dalam tulisan ini penulis hanya memfokuskan dan membahas tentang tuntutan secara perdata, berupa ganti rugi antara dokter dengan pasien dalam kasus malpraktek sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

Sebagai manusia biasa, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, seorang dokter pun niscaya tidak akan luput dari kesalahan, baik itu yang dilakukannya dalam kehidupan sosialnya sebagai anggota masyarakat, maupun kesalahannya yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari sebagai insan yang berbudi.

Kenyataan menunjukkan bahwa kini hampir secara berkala bisa dibaca dalam media massa maupun dilihat di media elektronik adanya berbagai berita tentang malpraktek, yang sekaligus merupakan suatu kritik pedas terhadap pelayanan medis. Misalnya kasus Ny. Agian Isna Nauli istri dari Hasan Kesuma yang mengalami kerusakan otak dan kelumpuhan total setelah menjalani operasi caesar yang katanya disebabkan oleh hipertensi kehamilan yang mana alasan ini dianggap sangat berlebihan oleh Hasan Kesuma suami korban (Bintang, 703, Oktober 2004). Kasus yang paling mutakhir; dugaan malpraktek terhadap artis Sukma Ayu yang berakibat fatal sehingga akhirnya meninggal dunia setelah mendapat pelayananan medik oleh dokter padahal pada waktu pertama kali dimasukkan ke rumah sakit kondisi Sukma Ayu  dalam keadaan sehat dan hanya ada luka tujuh centimeter di lengan (Millenea, 257, Oktober 2004) dan masih banyak lagi kasus-kasus malpraktek lainnya. Banyaknya bermunculan kasus-kasus malpraktek membuat dokter digugat oleh pasien (ahli warisnya), tidak hanya sampai pengadilan, tetapi kasus-kasus demikian malahan ada yang sampai ke DPR.

Timbul persoalan, apakah kasus-kasus yang banyak diberitakan di media massa maupun elektronik tersebut dapat dikategorikan sebagai malpraktek. Kalau jawabannya dapat dikategorikan sebagai malpraktek, apakah serangkaian pihak penegak hukum di negara kita ini telah siap menyelesaikan masalah ini secara tuntas? Karena selama ini pengalaman menunjukkan bahwa kasus malpraktek ini sering dijumpai kandas di tengah jalan, macet di pengadilan atau mungkin disalahtafsirkan di sidang pemeriksaan serta belum membuahkan hasil yang diharapkan, dalam hal ini penyelesaian yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan bahkan yang lebih parah lagi masyarakat enggan membawa kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan dalih tidak percaya dengan sistem peradilan Indonesia bahkan  menganggapnya sebagai sebuah takdir.

Menurut Hotma Paris Hutapea dari LBH korban malpraktek kedokteran dalam suatu wawancara di media elektronik (SCTV, Hot Shot, 27 Oktober 2004) menyatakan bahwa hanya nol koma nol satu persen dari kasus dugaan malpraktek yang dapat diajukan ke pengadilan. Selanjutnya menurut Marius Widjajarta, ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) mengatakan bahwa dari sebagian besar kasus dugaan malpraktek diselesaikan di luar  jalur hukum atau diselesaikan secara musyawarah (Kompas, 28 Agustus 2004). Hal ini berarti di samping pasien korban malpraktek tidak memperoleh ganti kerugian yang layak, juga oknum dokter masih dibiarkan menjalankan prakteknya dengan leluasa sehingga tidak menutup kemungkinan, akan kembali mengulangi perbuatannya dan menimbulkan lebih banyak korban berjatuhan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka menarik penulis untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi atau suatu penulisan karya ilmiah hukum dengan judul “Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan antara Dokter dengan Pasien dalam Kasus Malpraktek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

  1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga kasus malpraktek antara dokter dengan pasien diselesaikan di luar pengadilan ?
  2. Bagaimana metode penyelesaian kasus malpraktek antara dokter dengan pasien yang diselesaikan di luar pengadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui sebab kasus malpraktek antara dokter dengan pasien diselesaikan di luar pengadilan dan faktor-faktor penyebabnya
  2. Untuk mengetahui metode penyelesaian kasus malpraktek antara dokter dengan pasien yang diselesaikan di luar pengadilan

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang terkait terutama pihak dokter dan pasien sehingga malpraktek dapat terhindari.
  2. Sebagai referensi tambahan bagi praktisi dan akademisi baik di bidang hukum maupun kedokteran dan juga bagi pihak-pihak lain yang ingin menambah wawasan atau meneliti tentang malpraktek antara dokter dengan pasien.