Tag Archives: sosiologis

TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen, baik berupa pelaku usaha dan konsumen barang maupun jasa. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dari transaksi dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, konsumen berkepentingan untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dengan kata lain, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan.

Dalam hubungan demikian, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya di mana secara umum konsumen berada pada posisi tawar menawar yang lemah, akibatnya menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha atau produsen yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah dan/atau negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Salah satu konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK menegaskan bahwa pembangunan perekonomian nasional dalam era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha produsen karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen  juga diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik keadaan konsumen menjadi lebih kuat dan sebaliknya produsen menjadi lemah. Di samping itu, untuk melindungi diri dari kerugian akibat adanya tuntutan dari konsumen, produsen juga harus dapat mengasuransikan tanggunggugatnya terhadap konsumen tersebut  (Ahmadi Miru, 2000:5).

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi, di satu sisi produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan dan di sisi lain kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dari hasil produksi barang dan/atau jasa dari produsen. Hubungan produsen dan konsumen ibarat sekeping mata uang dengan  dua sisi yang berbeda (Nasution, 1995:38).

Dalam hubungan antara produsen dengan konsumen, terdapat berbagai macam kesulitan serta peliknya urusan perlindungan konsumen. Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik baginya, melainkan juga pada keadaan di mana ia tidak dapat melakukan pilihan karena adanya penguasaan secara monopoli oleh satu pelaku usaha atas kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Sudaryatmo dalam Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001:2).

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh konsumen dalam hubungannya dengan produsen sangat membutuhkan suatu kepastian hukum yang dapat memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban para pihak sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diharapkan mampu untuk mengatasi segala macam kerumitan dalam hubungan antara produsen dan konsumen.

Salah satu pasal dalam UUPK yaitu Pasal 23 menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Di sini terlihat bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian melalui BPSK serta melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya melalui tempat kedudukan konsumen  (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001:72).

Kehadiran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diamanatkan oleh UUPK merupakan suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam penegakan hak-haknya. BPSK telah dibentuk di berbagai kota di Indonesia, termasuk di Makassar. Pembentukan BPSK ini tentu saja membawa  amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kinerja yang optimal dari BPSK akan menjadi faktor penentu bagi BPSK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Namun, setelah sekian bulan keberadaan lembaga ini di Makassar, BPSK ternyata belum dapat memaksimalkan kinerjanya, bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan lembaga ini  (Rahmat Jaya, Fajaronline, akses 5 Juli 2003). Bahkan dalam wawancara penulis dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar (Pra Penelitian), dikatakan bahwa hal yang menarik saat ini adalah keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan BPSK (saat ini masih dalam proses). Sehingga dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh kinerja dari BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Makassar.

B.   Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas BPSK dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar ?
  2. Hambatan apakah yang dihadapi BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar ?
    1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.
    2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPSK dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.

C.   Tujuan Penelitian dan   Kegunaan Penelitian

  1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Makassar.
  2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi pelaku usaha, masyarakat, BPSK dan lembaga lainnya, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM PERILAKU GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan dan sandang, perumahan, kesehatan atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan dan keseimbangan antara keduanya, bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air dan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tuntutan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan.

Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain :

…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan perdamaian dunia…

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”..

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan (welfare state) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya tanpa terkecuali.

Perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat di samping membawa manfaat bagi masyarakat juga telah menimbulkan dampak berupa munculnya berbagai masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, tuna susila, tindak kriminal, HIV/AIDS, penyalahgunaan Napza dan kemiskinan. Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial (2003:1) keluarga miskin pada tahun 2000 berjumlah 3.199.671 orang pada tahun 2002 menjadi 6.881.102 orang, hal ini berarti mengalami kenaikan kurang lebih 115%. Khususnya masalah gelandangan dan pengemis pada tahun 2000 berjumlah 62.646 orang pada tahun 2002 menjadi 85.294 orang, berarti mengalami kenaikan sekitar 18%.

Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia menyebabkan jumlah gelandangan dan pengemis meningkat pesat, tetapi di lain pihak kemampuan pemerintah Indonesia terbatas. Oleh karena itu, peran aktif dari masyarakat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan dan pengemis perlu ditingkatkan.

Kondisi kemiskinan yang menahun di desa dengan segala sebab dan akibatnya, seperti antara lain desa yang tidak lagi memberi lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, lahan yang semakin menyempit, sementara jumlah penduduk desa terus bertambah, menyebabkan perpindahan penduduk desa menuju kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Mereka yang umumnya berusia muda dan produktif ini ternyata rata-rata tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Ini berakibat pada sulitnya mereka memperoleh pekerjaan, kemudian menganggur dan menjadi gelandangan pengemis.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat baik secara sendiri-sendiri ataupun bekerja melalui berbagai program namun hasilnya belum optimal.

Sejalan dengan diterapkan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan adanya perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat.

Bertitik tolak dari hal di atas, menarik untuk dipersoalkan kenyataan-kenyataan yang ada di tengah dan hidup di masyarakat yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat. Masih banyak saudara-saudara kita yang terbelakang, miskin, jauh dari kehidupan yang layak dan masih banyak gelandangan dan pengemis yang hidup tidak tentu dan berkeliaran di sana-sini. Ini memberi bukti bahwa pembangunan yang dilaksanakan sampai saat ini belum menjangkau saudara-saudara kita dan pembangunan sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintah belum merata. Padahal jika kita kaji lebih jauh dalam rangka untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, yang hendak menghilangkan kehidupan gelandangan dan pengemis. Akan tetapi rakyat yang hidup di bawah standar termasuk gelandangan dan pengemis masih banyak tersebar di seluruh daerah di tanah air.

Kota Makassar merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pintu gerbang bagi kawasan timur Indonesia dan juga termasuk salah satu kota metropolitan tidak terlepas pula sebagai wilayah yang dihuni oleh gelandangan dan pengemis yang mempunyai jumlah cukup banyak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

  1. Dampak hukum apakah yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis serta anak-anak terlantar di Kota Makassar?
  2. Bagaimanakah upaya dan peranan Pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar ?
  3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar?

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis serta anak-anak terlantar di Kota Makassar.
  2. Untuk mengetahui peranan pemerintah Kota Makassar dalam menanggulangi gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.
  3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan serta alternatif pemecahan masalah dalam upaya penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah :

  1. Untuk lebih mengembangkan pengetahuan ilmiah bidang hukum umumnya dan dalam bidang hukum masyarakat dan pembangunan pada khususnya.
  2. Diharapkan dapat memberikan saran dan masukan-masukan kepada instansi terkait dalam upaya penanggulangan masalah gelandangan, pengemis dan anak-anak terlantar di Kota Makassar.